Housing Delivery System di Kawasan Kali Code Yogyakarta
Abstract
Selama ini, para perencana dan arsitek cenderung melihat fenomena lingkungan buatan (built environment) lebih sebagai "produkjadi", yang dihasilkan dari satu tahap pembangunan yang sederhana. Berbagai kebijakan dan program pembangunan perumahan juga cenderung menganut apa yang disebut oleh Lim sebagai one-step regularization, yang melihat housing delivery system atau sistem penyediaan perumahan hanya dalam satu tahap (Lim Gill-Chin, 1987). Kebijakan ini didorong oleh obsesi untuk mensuplai kebutuhan perumahan "hanya" melalui satu mekanisme pembangunan "formal" yang terkontrol organized) baik persyaratan teknis maupun prosedure pembangunannya (Doebelle, 1987). Penjabaran dari obsesi ini bahkan terkadang terlalu jauh dengan berbagai program penggusuran ataupun pemindahan pemukiman-pemukiman "informal" atau seringkali dikonotasikan sebagai "pemukiman kumuh". Kebijakan ini, jelas mengabaikan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam sistem penyediaan perumahan di indonesia, yang sangat dinamis dan kompleks.Studi oleh Struyk dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sekitar 80% dari penyediaan perumahan di Indonesia disediakan oleh mekanisme "informal" (Struyk, 1991). Kebijakan yang lebih menekankan pada mekanisme formal dari proses produksi dan konsumsi perumahan tentunya kurang tepat. Yang menjadi masalah adalah bahwa mekanisme yang kompleks dari sektor informal itu sendiri tidak banyak kita ketahui, studi-studi empirik mengenai delivery system perumahan di sektor informal ini sangat sedikit sekali dilakukan. Pemahaman yang baik mengenai hal ini akan memberikan masukan yang berharga bagi upaya pemecahan persoalan pemukiman (Dowall dan Leaf, 1991).Tulisan ini menggambarkan model hipotetis dari sistem penyediaan perumahan di kawasan Code, Yogyakarta, serta implikasinya terhadap kebijakan pengembangan perumahan kota. Dikembangkan dari pengamatan penulis di kawasan ini sejak tahun 1984, tulisan ini juga didasarkan pada dua studi kasus yang penulis lakukan di kampung Gemblakan tahun 1987 dan Blimbingsari tahun 1988 (keduanya di kawasan Code). Tiga aspek utama dalam sistem penyediaan perumahan akan dibahas yakni: (1) pola pemilikan dan penguasaan tanah; (2) variasi rumah yang disediakan; dan (3) status hunian.
References
- Conway D. dan J.Brawn, Intra-urban Relocation and Structure: Low Income Migrants in Latin America and the Caribbean, dalam Latin American Research Rev., 15, 1980
- Doebelie, WIilliam A., The Evolution of Concepts of Urban Land Tenure in Developing Countries o
- Dowall David. E, dan Michael Leaf. The Price of Land for Housing in Jakarta, dalam Urban Studies, Vol. 28, No. 5. 1991
- Effendi, Tadjuddin Noer, Potensi Ekonomi Masyarakat & Kawasan, Paper disampaikan pada Workshop Kawasan Rawan Bencana Kali Code di Yogyakarta, 1993
- Geocitra, Penelitian Sosiat Ekonomi Masyarakat Lembah Code, Bappeda Tingkat I D.]. Yoggyakarta, 1985
- Hansen, Efrican Justin Williams, Economic issues and the Progressive Housing Development Model, dalam Patton, Carl V, Spontaneous Shelter, international Perspective and Prospects P; Temple University Press, Philadelphia, 1988
- Lim. Gill-Chin, Housing Policies for the Urban Poor in Developing Countries, dalam APA Journal, Spring. 1987
- Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional UGM (P4N UGM), Studi Kawasan Rawan Bencana di Yogyakarta. 1993
- Setiawan, Bakri, Proses Pembentukan Pemukiman Spontan di
- Pekuburan Tionghoa Blimbingsari, Laporan Penelitian, Jurusan Teknik Arsitektur UGM, 1988
- Setiawan, Bakti; Bondan Hermanislamet; dan Laksono Probosubanu. Code River Settlements, a preliminary Study of the Community Potentials and Environmental Development of an Urban Kampung in Yogyakarta, Laporan Penelitian. Jurusan Teknik Arsitektur UGM, 1987
- Struyk Raymond J., dkk. The Market tor Shelter in Indonesian Cities, The Urban Institute Press, Washington, D.C.
- Turner, John F., Freedom to Build, Dweller Control of the Housing Process, Collier"Macmillan Limited. London, 1972