1. Institusi Water Management Penggunaan air hendaknya dilakukan secara efesien, untuk itu dibutuhkan manajemen sumber air yang efektif. Hal ini berarti dibutuhkan institusi water
ini berarti dibutuhkan institusi water management bagi sumber air Jabotabek. Saat ini Jabotabek Water Resources Management Study (JWRMS) sedang dilaksanakan pemerintah pusat. Kedua Pemda (DKI dan Jabar) mensepakati perlunya institusi pengelolaan yang berbadan hukum Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) atau instansi dengan tugas pembantuan (Medebewind) atau Perusahaan Umum (Perum).
2. Sumber air
Salah satu masalah pokok yang perlu ditangani bersama adalah pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Upaya yang ditempuh adalah mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber air di Jawa Barat dan Jakarta. Kegiatannya diarahkan untuk optimalisasi pemanfaatan dan normalisai situ-situ serta pembangunan beberapa prasarana seperti saluran Tarumjaya, DAM Karian dan DAM Cilawang.
3. Pencemaran Air
Meningkatnya pencemaran sungai di wilayah Jabotabek akibat limbah industri dan limbah domestik, mengakibatkan penurunan mutu air. Penanggulangannya sudah mulai dilaksanakan melalui program Prokasih, namun masih perlu ditingkatkan dan diperluas kegiatannya.
4. Kualitas Air
Terdapat perbedaan baku mutu dan peruntukan air sungai yang mengalir di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, serta perbedaan hasil pemantauan mutu air, karena perbedaan cara penelitian. Untuk itu perlu dibentuk Tim DKI-Jawa Barat untuk merumuskan baku mutu, peruntukan air sungai dan tata cara pemantauan mutu yang disepakati bersama.
c. Bina Marga
1. Kapasitas jalan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dirasakan tidak memadai lagi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas jalan lokal, kolektor dan arteri, serta pembangunan jalan baru. Beberapa ruas jalan yang perlu ditangani antara lain ruas jalan Ciputat-Serpong, Tangerang-Cileduk-Kreo.
Guna mendukung pengembangan Jakarta ke timur dan barat serta pengembangan kawasan industri koridor Cileduk-Cikampek dan menunjang pariwisata, maka disepakati pembangunan ruas jalan Ngurah Rai-Kranji; jalan sisi selatan Tarum Barat; Pondok Ungu-Bekasi-
Cikarang (sebagai counter outer ring road Jakarta-Bekasi); tol Jakarta-Serpong; Bekasi-Kranji; ruas Marunda-Tarum Jaya-Cibeet-Cikarang. Juga diupayakan percepatan pembangunan jalan Cibubur-Cileungsi-Jonggol-Selajambe (Cianjur).
2. Untuk meningkatkan kegiatan impor/ ekspor melalui angkutan peti kemas, maka dibutuhkan peningkatan struktur jalan dari muatan sumbu terberat (MST) 8 ton menjadi 10 ton pada ruas jalan di DKI maupun di Jabar. Hal ini sesuai dengan SK Menteri Perhubungan Nomor 74/90 mengenai angkutan peti kemas.
Pada 1998 akan diselenggarakan Internasional Air Show (IAS) yang dipusatkan di Bandara Sukarno-Hatta. Untuk menunjang kegiatan itu, maka prasarana jalan menuju lokasi penyelenggaraan IAS perlu disempurnakan.
d. Cipta Karya
1. Mengingat pesatnya pelaksanaan pembangunan di wilayah Jabotabek serta pembangunan di wilayah pantai utara Jawa (Pantura), maka Jabotabek Metropolitan Development Plan (JMDP) yang disusun pada 1982 perlu direview, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Hasil review tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, disepakati menjadi salah satu acuan bagi pembangunan di Jabotabek.
2. Untuk mengantisipasi pengembangan kawasan industri sepanjang jalur Cikampek-Cilegon serta menunjang pengembangan DKI Jakarta ke arah timur-barat, maka perlu melihat kemungkinan pengembangan kota baru dan kota-kota sepanjang jalur Cikampek-Jakarta-Cilegon. Dengan demikian, diperlukan rencana pembangunan perkotaan terpadu sekaligus pembangunan prasarananya.
3. Pada akhir 1995 akan terjadi Idle Capacity produksi air bersih di Jakarta sebanyak 4.000 liter/detik, yaitu dengan selesainya pembangunan instalasi air bersih Cisadane dan Buaran. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan penambahan jaringan distribusi air bersih.
4. Penurunan muka air tanah di beberapa tempat di wilayah Jabotabek terjadi akibat pengambilan air tanah yang tidak terkendali. Untuk itu, maka diperlukan upaya pengendalian dan penertiban ijin pengambilan air tanah dalam dan membuat sumur resapan air hujan.
Kesimpulan
- Migrasi desa-kota yang relatif mencolok sejak tahun 1960 dan pertambahan penduduk secara alami merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota di negara kita. Kondisi ini menjadikan Jakarta sebagai kota primat dalam susunan peringkat kotakota di Indonesia.
- Fungsi-fungsi terpusat (centrality) yang dimiliki Jakarta sangat kuat membawa implikasi semakin beratnya beban yang harus dipikul Jakarta, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana kota.
- Berdasarkan asumsi, bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Jakarta 1,8% per tahun, diperkirakan pada tahun 2000 penduduk Jakarta akan berkisar 10-11 juta jiwa, sehingga Jakarta akan tergolong sebagai Mega City.
- Perkembangan jumlah penduduk DKI Jakarta sampai tahun 1991 lebih rendah dari jumlah yang diproyeksikan, sedangkan perkembangan penggunaan lahan belum konsisten dengan RUTR 2005.
- Ketidakseimbangan peningkatan jumlah kendaraan dengan peningkatan sarana dan prasarana, mengakibatkan angkutan umum sebagai salah satu masalah serius di Jakarta dan Botabek.
- Sesuai stadia perkembangannya, maka Bogor, Cibinong, Depok, Tangerang, Serpong dan Bekasi potensial berperan untuk mengurangi jumlah penglaju ke Jakarta yang cenderung meningkat.
- 7. Pemikiran untuk menjadikan kota Jakarta sebagai service city akan mewujudkan Jakarta sebagai pusat pelayanan masyarakat, pusat perdagangan dan distribusi barang, pusat keuangan, pusat pariwisata dan pusat pembangunan masyarakat.
Gejala pertumbuhan Jakarta dan Botabek ke arah pembentukan Mega Urban yang diiringi degradasi lingkungan perlu dicegah melalui program terpadu antara Pemda DKI Jakarta dan Pemda Jawa Barat serta instansi terkait di lingkungan pemerintah pusat.
Rumusan kesepakatan Program Pembangunan Daerah Perbatasan DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 1993/94 sampai Pelita VI yang meliputi aspek pengairan, bina marga dan cipta karya perlu dirumuskan dalam bentuk struktur program yang lebih operasional.