I. PENDAHULUAN

Dari pengalaman pelaksanaan pembangunan selama ini, masih dirasakan adanya berbagai kelemahan, baik dalam konsep pengembangan, tata cara maupun aturan dan ketentuan yang dapat menimbulkan inefisiensi. Sehingga untuk lebih meningkatkan peranan penyelenggaraan PSD-PU dalam mendukung pembangunan di masa mendatang perlu diupayakan adanya penyempurnaan pendekatan dalam pola dinamisasi pembangunan yang ada saat ini. Selain itu pembahasan dalam tulisan ini juga dilakukan berdasarkan pendapat dan masukan dari pakar dalam bidang yang terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi, akademisi, dan berbagai pendapat dari kelompok masyarakat dan dunia usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan PSD-PU.

Penyelenggaraan PSD-PU membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu dengan melihat penyelenggaraan PSD-PU sebagai suatu sistem yang berlangsung pada keseluruhan strata administrasi pembangunan, melibatkan seluruh stakeholders serta merupakan suatu bagian dalam keseluruhan proses pola dinamisasi pembangunan nasional dan daerah khususnya. Selain itu pola pikir reformasi penyelenggaraan PSD-PU didasarkan pada suatu cara pandang, di mana reformasi dilihat sebagai suatu upava dari keseluruhan stakeholders yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia dalam mewujudkan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional maupun daerah khususnya, agar kondisi penyelenggaraan PSD-PU yang ada sekarang maupun yang akan datang dapat ditransformasikan menjadi suatu penyelenggaraan yang sesuai dengan aspirasi reformasi pembangunan nasional/propinsi dan kabupaten/kota (Bagian Proyek Perencanaan Pembinaan Pengendalian PLKP-PKSPU DIY, 1999).

II. METODOLOGI

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara survei lapangan dan survei instansional. Survei lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan wawancara kepada masyarakat setempat. Survei instansional dilakukan dengan cara mendatangi instansi-instansi yang relevan. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif.

Tahapan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Tipologi Wilayah Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya sebagai persiapan untuk tahapan pelaksanaan selanjutnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut:

• Persiapan dasar berupa penentuan metode pelaksanaan tugas secara keseluruhan, penyiapan rencana kerja survei, studi literatur, mengadakan kontak awal dengan sumber data dan informasi yang relevan.
• Persiapan teknis penelitian lapangan berupa penyiapan peta dasar, persiapan peralatan teknis untuk survei lapangan, persiapan kuesioner dan daftar isian (cheklist), persiapan perijinan survei lapangan dan survei instansional.
• Pengamatan awal yaitu upaya pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman kondisi wilayah perencanaan dan sekitarnya sehingga langkah selanjutnya dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan tingkat daya guna dan hasil guna tinggi.

b. Tahap Survei dan Kompilasi Data

Pada tahap ini dilakukan penginvestasian yang menampilkan berbagai potensi dan masalah dalam wilayah perencanaan sebagai identifikasi awal yang kemudian disusun dalam kompilasi data, yaitu kumpulan

data yang telah disusun dalam struktur dan sistematika tertentu. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan analisis.

c. Tahap Analisis dan Perencanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini pada dasarnya merupakan inti dari seluruh kegiatan. Kegiatan yang mengawali tahap ini adalah analisis data hasil survei maupun data yang telah tersedia. Dari hasil analisis data akan dihasilkan berbagai potensi dan permasalahan di dalam wilayah perencanaan. Dari hasil ini selanjutnya dilakukan perencanaan untuk pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh wilayah perencanaan, sekaligus solusi untuk permasalahan yang ada serta yang diasumsikan akan terjadi di masa mendatang.

III. ARGUMENTASI PEMILIHAN TI-POLOGI WILAYAH PENGEM-BANGAN PSD-PU

Dalam beberapa diskusi dan laporan perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selalu muncul ide-ide tentang penetapan kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru. Adapun maksud dikembangkannya kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi antara lain:

• Mendorong tumbuhnya kecamatan secara seimbang sehingga tidak terjadi kesenjangan yang tajam antar kecamatan;
• 2. Terjadinya spesialisasi wilayah dalam pertumbuhannya sesuai dengan potensi lokal yang ada;
• Instansi sektoral dan instansi otonom diharapkan dapat mendukung keberhasilan pengembangan wilayah kecamatan sesuai dengan eksisting yang telah berkembang serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut;
• 4. Mendorong munculnya produk-produk unggulan wilayah kecamatan, dan
• Menepis terjadinya migrasi langsung dari perdesaan ke perkotaan karena tersedia kesempatan kerja di perdesaan (BAPPEDA Propinsi DIY, 1999).

Mencermati maksud dikembangkannya kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, nampaknya keempat belas kecamatan terpilih memang layak dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan latar belakang demikian, studi ini memandang bahwa keempat belas kecamatan yang termasuk dalam KPPE perlu mendapat dukungan pembangunan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umumnya. Dengan demikian keempat belas kecamatan dalam KPPE merupakan bagian dari kecamatan kecamatan yang disarankan oleh konsultan untuk dikembangkan pembangunan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umumnya.

Di samping 14 kecamatan yang termasuk dalam KPPE, studi ini juga mempertimbangkan studi-studi lain yang relevan. Salah satu studi yang dimaksud adalah studi vang dilakukan oleh Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadiah Mada (P4N-UGM), dengan judul "Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya". Temuan-temuan yang dilakukan oleh P4N-UGM dipertimbangkan dalam studi ini karena baik penelitian yang dilakukan oleh P4N-UGM maupun studi ini, produk akhirnya akan diserahkan ke BAPPEDA dan instansi sektoral terkait. Dengan mempertimbangkan studi yang dilakukan oleh P4N -UGM, diharapkan tidak akan membingungkan apabila diimplementasikan. Dalam diskusi-diskusi yang pernah dilakukan, nampaknya cukup banyak yang menyarankan memasukkan 8 kluster sub-kawasan andalan yang diusulkan oleh P4N-UGM. Kawasan andalan sendiri adalah suatu kawasan yang ada di dalam suatu kawasan budidava yang memiliki potensi tertentu baik yang sudah berkembang maupun yang mempunyai prospek untuk dikembangkan, memiliki karakteristik dan sektor unggulan dan apabila diberi investasi secukupnya akan memberikan daya dorong yang lebih besar (P4N UGM, 2000).

Selain 14 kecamatan yang termasuk dalam KPPE plus 8 kluster sub kawasan andalan versi P4N-UGM, studi ini mengusulkan 4 kecamatan lagi yang perlu dikembangkan prasarana dan sarana dasar pekerjaan

umumnya. Keempat kecamatan yang diusulkan ini adalah:

• Kecamatan Kokap (Kulonprogo)
• Kecamatan Semanu (Gunungkidul)
• Kecamatan Rongkop (Gunungkidul)
• Kecamatan Gedangsari (Gunungkidul)

Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo perlu mengembangkan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umumnya karena di wilayah ini terdapat satu-satunya waduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Waduk Sermo. Selain Waduk Sermo, di wilayah ini juga terdapat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk wilayah Kabupaten Kulonprogo. Di Kecamatan Kokap juga terdapat beberapa potensi industri kecil/industri rumah tangga antara lain industri gula kelapa, industri slondok, industri mebel dan industri genteng.

Kecamatan Semanu di Kabupaten Gunungkidul juga perlu mengembangkan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umumnya. Di wilayah ini terdapat satu-satunya sumber air bersih untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan. Dua sumber air yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Kecamatan Rongkop dan Tepus tersebut adalah Bribin dan Seropan. Selain sumber air bersih, Kecamatan Semanu juga mempunyai potensi industri kecil yaitu kerajinan bambu, kerajinan genteng dan industri batik.

Kecamatan Rongkop di Kabupaten Gunungkidul mempunyai potensi wisata pantai dan perikanan laut yang cukup handal. Pantai Sadeng, Pantai Ngungap dan Pantai Wediombo merupakan pantai-pantai yang potensial. Selain itu di Kecamatan Rongkop juga terdapat pengelolaan sarang burung Walet. Wilayah ini juga merupakan daerah penghasil palawija seperti jagung, ketela pohon dan kacang tanah. Dengan demikian pengembangan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umum di wilayah ini memang perlu dilakukan.

Selain Kecamatan Semanu dan Kecamatan Rongkop, Kecamatan Gedangsari di Kabupaten Gunungkidul juga direkomendasikan untuk dikembangkan prasarana dan sarana

dasar pekerjaan umumnya. Kecamatan Gedangsari merupakan kecamatan yang cukup potensial sektor pertambangannya. Beberapa bahan galian golongan C seperti batuan zeolit, bentonit, breksi hijau, batu sampang, batu awat dan abu bumi terdapat di wilayah ini.

Untuk bisa mengelola berbagai jenis batuan tersebut perlu dukungan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umum. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan setidak-tidaknya terdapat dua jenis prasarana dan sarana dasar pekerjaan umum yang perlu dikembangkan yaitu jaringan jalan dan air bersih. Tabel 1 menyajikan argumentasi pemilihan kecamatan dalam penentuan tipologi wilayah pengembangan PSD-PU di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

IV. IDENTIFIKASI TIPOLOGI WILA-YAH PENGEMBANGAN PSD-PU

Tipologi 1: Kota Yogyakarta

• Pengairan: Hampir semua wilayah di Kota Yogyakarta tidak mempunyai jaringan irigasi kecuali di Kecamatan Umbulharjo. Jadi pengairan untuk irigasi di wilayah Kota Yogyakarta bukan merupakan masalah.
• 2. Jalan: Jaringan jalan di Kota Yogyakarta cukup rapat. Hampir semua jenis ialan kecuali jalan arteri primer terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Potensi yang terdapat di wilayah ini cukup beragam: perguruan tinggi, wisata Malioboro, wisata Kraton, Gembiraloka, kerajinan perak, kerajinan batik dan pusat pelayanan jasa komersial. Untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan potensi Kota Yogyakarta perlu didukung oleh jaringan jalan yang memadai. Jaringan jalan yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta pada umumnya tergolong baik. Yang perlu dibenahi justru pada jembatan, misalnya perlu penggántian jembatan Code dan jembatan Gajahwong.
• 3. Air bersih: Seperti halnya wilayah perkotaan pada umumnya, nampaknya masalah air bersih di Kota Yogyakarta cukup urgen. Permukiman yang padat disertai dengan adanya beberapa lokasi

• industri dan rumah sakit semakin mempengaruhi kondisi air tanah. Dengan demikian perlu penyediaan air bersih yang cukup, serta pemantauan air bawah tanah.
• 4. Sampah: Seperti halnya air bersih, sampah juga merupakan masalah yang cukup pelik di Kota Yogyakarta. Sampah-sampah di Kota Yogyakarta dikumpulkan di tempat-tempat penampungan sementara dan selanjutnya diangkut dengan truk ke TPA Piyungan. Di TPA Piyungan sendiri, kapasitasnya masih sangat memadai bahkan untuk prediksi 5 tahun mendatang. Yang menjadi masalah adalah kadangkala terjadi keterlambatan pengangkutan sehingga menimbulkan pandangan dan bau yang tidak sedap di tempat penampungan sementara.
• 5. Limbah: Masalah air bersih, sampah dan limbah merupakan masalah yang saling berkorelasi untuk wilayah padat penduduk dan padat bangunan seperti Kota Yogyakarta. Untuk limbah rumah tangga, di Kota Yogyakarta bukan merupakan masalah lagi karena sudah dikelola secara komunal di IPAL Diro Bantul. Namun permasalahan yang ada adalah sistem pengolahan limbah cair di IPAL Diro ini dengan menggunakan mikro organisme. Mikro organisme yang berfungsi sebagai pengurai limbah ini sering teracuni oleh limbah industri.
• 6. Drainase: Densifikasi permukiman di Kota Yogyakarta menuntut adanya penanganan drainase dengan cara membuat saluran-saluran khusus yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air permukaan. Dengan demikian perlu pembenahan kembali sistem drainase dan penambahan jaringan baru.

Tipologi 2: Pakem, Turi, Tempel

• 1. Pengairan: perlu pengembangan jaringan irigasi yang bersifat permanen.
• Jalan: perlu pengembangan jalan Ring road Yogyakarta Utara-Sleman-Tempel.
• Air bersih: merupakan daerah resapan air, reservoir air dan tangkapan hujan sehingga perlu menjaga kualitas air

• baik air tanah maupun air permukaan, perlu penanganan prokasih (program kali bersih).
• Sampah: perlu penanganan sampah supaya tidak dibuang di sungai-sungai tetapi dikumpulkan di pekarangan kemudian dibakar/ditimbun dalam tanah di pekarangan masing-masing rumah.
• Limbah: limbah rumah tangga sebaiknya diolah oleh masing-masing rumah tangga dengan cara dimasukkan ke dalam septic tank kemudian dimasukkan ke sumur resapan.
• 6. Drainase: perlu penataan kawasan resapan air dan kawasan hijau sebagai bagian dari dasar perhitungan debit limpasan air permukaan.

Tipologi 3: Kasihan, Piyungan, Prambanan, Godean, Mlati

Pengairan: limbah cair yang dialirkan dari PG. Madukismo ke sungai-sungai, kepekatannya masih cukup tinggi dan suhunya masih cukup panas sehingga

• mematikan tanaman. Oleh karenanya perlu pemantauan air sungai yang tercampur limbah ini .
• 2. Jalan: perlu perbaikan jalan, pembangunan jembatan Kasongan dan jembatan Piyungan, pengembangan jalan Godean Moyudan Nanggulan.
• 3. Air bersih: perlu penyediaan air bersih, pemantauan air bawah tanah.
• Sampah: perlu penanganan sampah dengan cara dikumpulkan di tempat sampah untuk selanjutnya diangkut ke lokasi TPA.
• Limbah: limbah rumah tangga sebaiknya diolah oleh masing-masing rumah tangga dengan cara dimasukkan ke dalam septic tank kemudian dimasukkan ke dalam sumur resapan. Limbah industri sebaiknya dikelola oleh masingmasing industri, misal: PG. Madukismo.
• 6. Drainase: perlu penanganan drainase di lingkungan perumahan dan permukiman padat.

Tabel 1. Argumentasi Pemilihan Kecamatan Dalam Penentuan Tipologi Wilayah Pembangunan PSD-PU di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Lokasi	Argumentasi
1.	Empat belas kecamatan dalam KPPE	mendorong tumbuhnya kecamatan secara seimbang mendorong munculnya produk-produk unggulan dapat menepis terjadinya migrasi ke kota.
2.	Delapan kluster sub kawasan andalan versi P4N-UGM	memiliki potensi tertentu memiliki sektor unggulan apabila diberi investasi secukupnya akan memberikan daya dorong yang lebih besar.
3.	a. Kokap	terdapat satu-satunya waduk di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat TPA terdapat industri gula kelapa, mebel, genteng
	b. Semanu	terdapat sumber air bersih (Bribin dan Seropan) terdapat industri kerajinan bambu, genteng, batik
	c. Rongkop	potensi wisata pantai dan perikanan laut (Sadeng, Ngungap, Wediombo) pengelolaan sarang burung walet penghasil palawija (jagung, ketela, kacang)
	d. Gedangsari	- potensi pertambangan (zeolit, bentonit, breksi hijau, batu sampang, batu awat dan abu bumi)

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder Tahun 2000

Tabel 2. Argumentasi Penentuan Delapan Tipologi Wilayah Pembangunan PSD-PU di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tipologi Wilayah		Argumentasi
Tipologi 1:	Kota Yogyakarta	- densifikasi penduduk dan bangunan tertinggi
		- ciri khas daerah urban
*****		- permasalahan PSD-PU cukup pelik
Tipologi 2:	Pakem, Turi, Tempel	- di daerah hulu sungai
		daerah tangkapan hujan dan resapan air
		- air relatif bersih
	Kasihan, Piyungan,	- urban fringe area
1	Prambanan, Godean,	- mengalami tranformasi sosek
	Mlati	- mendapat pengaruh perkembangan fisik kota
		- terjadi proses densifikasi penduduk dan bangunan
Tipologi 4:	Sedayu, Sentolo	- mempunyai karakteristik pengembangan tata
		ruang yang hampir sama.
Tipologi 5:	Pundong, Imogiri,	- di daerah hilir sungai
	Srandakan, Kretek,	- karakteristik airnya hampir sama
	Galur, Temon
Tipologi 6:	Kokap, Samigaluh	- terletak di Perbukitan Menoreh
		topografi perbukitan
Tipologi 7:	Ponjong, Semanu,	- termasuk area pengembangan Batur Agung
	Semin, Playen, Ge-	Range
	dangsari	- memiliki ciri khas topografi karst
	-	- terdapat gua kapur (stalaktif dan stalakmit) dan
		sungai bawah tanah.
Tipologi 8:	Rongkop, Tepus	- topografi karst
	- ' '	- berbatasan dengan Samudera Hindia
		- termasuk area pengembangan Pegunungan Sewu
		- rawan bencana kekeringan

Sumber: Analisis Data Primer dan Data Sekunder Tahun 2000

Tipologi 4: Sedayu, Sentolo

• 1. Pengairan: perlu penambahan jaringan irigasi
• Jalan: perlu pengembangan jalan Sentolo-Panjatan-Temon, pengembangan jalan Kalibawang-Nanggulan- Sentolo-Panjatan, pengembangan jalan Yogyakarta-Sedayu.
• 3. Air bersih: perlu penyediaan air bersih, pemanfaatan air permukaan.
• 4. Sampah: perlu penanganan sampah dengan cara dikumpulkan di pekarangan kemudian dibakar/ditimbun dalam tanah di pekarangan masing-masing rumah tangga.
• 5. Limbah: perlu penanganan limbah industri kulit.

6. Drainase: perlu adanya penampungan air hujan di sumur-sumur resapan penduduk sebelum masuk ke saluran drainase sehingga dapat mengurangi volume limpasan air permukaan.

Tipologi 5: Pundong, Imogiri, Kretek, Srandakan, Galur, Temon

• 1. Irigasi: perlu pembangunan embung dan sumur renteng di dekat pantai untuk irigasi, perlu peningkatan jaringan irigasi, perlu merealisasikan pembangunan bendungan Banyuurip.
• Jalan: perlu perbaikan jalan masuk ke arah pantai, pengembangan jalan Yogya-Bantul dan Yogya-Imogiri, pengembangan jalan Sewon-Kretek.

• 3. Air bersih: perlu peningkatan jaringan air minum.
• Sampah: perlu penanganan sampah dengan cara dikumpulkan kemudian dibakar/ditimbun dalam tanah di pekarangan masing-masing rumah tangga.
• Limbah: perlu pengelolaan limbah industri tahu
• Drainase: perlu penanganan banjir di kawasan selatan secara terpadu dan berkesinambungan karena sering terjadi genangan banjir setiap tahun baik di pekarangan maupun di sawah.

Tipologi 6: Samigaluh, Kokap

• Irigasi: perlu peningkatan jaringan irigasi karena pada musim kemarau tidak ada suplai air yang cukup bagi pertanian.
• Jalan: perlu peningkatan jaringan jalan, perbaikan jalan di sekeliling Waduk Sermo.
• 3. Air bersih: perlu penyediaan air bersih.
• Sampah: perlu penanganan sampah dengan cara dikumpulkan kemudian dibakar/ditimbun dalam tanah di pekarangan masing-masing rumah tangga.
• Limbah: limbah rumah tangga sebaiknya diolah oleh masing-masing rumah tangga dengan cara dimasukkan ke dalam septic tank, kemudian dimasukkan ke dalam sumur resapan.
• 6. Drainase: perlu memperbesar goronggorong pembuangan air permukaan.

Tipologi 7: Ponjong, Semanu, Semin, Playen, Gedangsari

• Irigasi: perlu peningkatan jaringan irigasi karena masih terbatasnya kualitas dan tingkat jangkauan pelayanan jaringan irigasi dan daya tampung dam.
• Jalan: perlu peningkatan jalan poros desa/kecamatan
• 3. Air bersih: di Ponjong terdapat sumber air yang berasal dari tanah/sungai bawah tanah, yang tidak pernah kering meskipun saat kemarau panjang. Oleh penduduk sekitarnya air yang keluar ditampung dalam kolam-kolam kemudian dipergunakan untuk mengairi sawah dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan cuci. Selain menggunakan mata air tersebut,

• sumber air yang lain berupa sumur gali. Di Semanu terdapat dua sumber air vang cukup besar vaitu Bribin dan Seropan. Kedua sumber air tersebut sudah dikelola dengan cara pemompaan dan dialirkan tidak hanya untuk Kecamatan Semanu saia, tetapi juga Kecamatan Rongkop dan Tepus yang terkenal kritis air. Sampai saat ini kedua sumber air tersebut masih menjadi tumpuan masyarakat Rongkop dan Tepus. Namun demikian semakin menjauhi sumber air, debitnya semakin kecil bahkan setelah sampai ke Kecamatan Tepus bagian barat air sama sekali tidak mengalir walaupun telah terpasang pipa air minum. Oleh karena itu perlu pembenahan kembali jaringan perpipaan sumber air Bribin dan Seropan.
• 4. Sampah: perlu penangan sampah dengan cara dikumpulkan kemudian dibakar/ditimbun dalam tanah di pekarangan masing-masing rumah tangga.
• 5. Limbah: limbah rumah tangga sebaiknya diolah oleh masing-masing rumah tangga dengan cara dimasukkan ke dalam septic tank kemudian dimasukkan ke dalam sumur resapan. Limbah industri ornamen batu sebaiknya diangkut dari lokasi industri kemudian ditimbun di lahan kosong.
• Drainase: perlu normalisasi sungai (perbaikan tebing, mencegah pendangkalan dan peluapan air hujan), meningkatkan kapasitas saluran (Tabel 2).

Tipologi 8: Rongkop, Tepus

• Irigasi: di wilayah ini tidak terdapat jaringan irigasi baik teknis maupun setengah teknis, yang ada hanyalah sumursumur ladang yang lokasinya di dekat sungai. Namun demikian sumur-sumur ladang yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu peningkatan pemanfaatan sumur ladang.
• 2. Air bersih: air bersih merupakan masalah utama di kedua kecamatan tersebut. Sebagian besar penduduk kedua kecamatan tersebut menggunakan air hujan sebagai sumber air bersih. Jaringan air minum dengan sistem perpipaan yang memanfaatkan sumber air Bribin dan

eropan baru terealisasi pada tahun 1998. Itupun dengan debit yang sangat kecil dan sering tidak mengalir. Oleh karena itu perlu pembenahan kembali jaringan perpipaan air bersih. Hal ini karena ada sebagian dusun di wilayah Kecamatan Tepus bagian barat yang belum pernah merasakan aliran air perpipaan ini walaupun di rumah penduduk telah terpasang jaringan perpipaan. Mengingat kapasitas pipa sudah tidak mungkin untuk ditingkatkan oleh karena debit airnya, maka disarankan untuk memotong jaringan perpipaan pada dusun-dusun yang berada di luar jangkauan pelayanan. Dengan demikian tidak akan memberikan harapan hampa pada masyarakat yang telah memiliki jaringan perpipaan. Di wilayah Kecamatan Tepus sendiri terdapat sumber air yang cukup potensial yaitu di Dusun Mendolo. Sumber air di Dusun Mendolo ini dulu pernah dikelola dengan sistem pemompaan dan perpipaan. Namun demikian mesin pompa hilang sehingga sistem perpipaan ini menjadi tidak berfungsi lagi. Tanpa sistem perpipaan ini, penduduk kesulitan untuk mengambil air dari sumber tersebut karena jaringan jalannya belum memadai. Oleh karena itu perlu peningkatan pengelolaan sumber air ini, di samping itu perlu pula jaminan keamanan peralatannya.

• Jalan: perlu peningkatan jaringan jalan menuju poros desa/kecamatan maupun pantai-pantai potensial, misal jalan menuju Pantai Siung, Pantai Jogan dan Pantai Ngungap yang cukup potensial untuk pengembangan wisata pantai, perikanan laut dan sarang burung walet.
• Sampah: perlu penanganan sampah dengan cara dikumpulkan kemudian dibakar/ditimbun dalam tanah di pekarangan masing-masing rumah tangga.
• Limbah: limbah rumah tangga sebaiknya diolah oleh masing-masing rumah tangga. Model WC cemplung paling cocok di daerah ini karena air sangat sulit diperoleh.
• 6. Drainase: perlu menggalakkan penghijauan dan memperluas daerah resapan.

Peta 1 menyajikan peta tipologi wilayah pengembangan PSD-PU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

V. KESIMPULAN DAN REKOMEN-DASI

• 1. Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi delapan tipologi wilayah pengembangan PSD-PU dengan karakteristik penanganan yang berbeda-beda, baik untuk irigasi, air bersih, jaringan jalan, sampah, limbah, maupun drainase. Dengan kondisi demikian menuntut adanya penanganan yang spesifik pula untuk masing-masing tipologi wilayah pengembangan. Hal ini mengingat bahwa wilayah-wilayah tersebut akan dikembangkan menjadi entitas ekonomi yang spesifik dengan produk/potensi unggulan setempat, dan diharapkan mempunyai potensi yang kuat baik ke luar maupun ke dalam. Entitas ekonomi wilayah ini akan menjadi anggota network aktivitas ekonomi yang lebih luas dan diharapkan dapat mendukung sistem ekonomi handal dalam masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prasarana dan sarana dasar yang dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan wilayah mempunyai peran yang penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi modal untuk membangun entitas ekonomi suatu wilayah yang kuat.
• Dasar penentuan tipologi wilayah pengembangan PSD-PU ini menggunakan pertimbangan empat belas kecamatan dalam KPPE dan delapan sub kawasan andalan versi Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional (P4N) UGM serta empat kecamatan temuan baru. Dengan demikian dalam merumuskan kebijakan pembangunan, PSD-PU harus mengintegrasikan dengan instansi sektoral lainnya. Terlebih lagi dengan telah terbentuknya Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang merupakan metamorfosa Departemen Pekeriaan Umum dengan segala tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi yang telah di-

Dibuat oleh : Sri Rum Giyarsih

tetapkan maka perlu melakukan reorientasi dari pola pikir pekerjaan umum yang bersifat sektoral ke pola pikir pengembangan wilayah yang bersifat kewilayahan. Dalam melaksanakan kegiatannya, kerabat kerja pengembangan wilayah dituntut untuk lebih banyak berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait baik di pusat, maupun provinsi dan kabupaten. Bekerjasama dan bersinergi dengan seluruh stakeholder, dalam kegiatan pengembangan wilayah yang tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat.

VI. REFERENSI

• Anonim. 1997. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: BAPPE-DA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
• ------ 1999. Inventarisasi dan Evaluasi Kinerja Aset-Aset Prasarana di Aglomerasi Perkotaan Kulon Progo. Yogyakarta: Yogyakarta Urban Infrastucture Management Support (YUIMS)
• ------. 1999. Inventarisasi dan Evaluasi Kinerja Aset-Aset Prasarana di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta. Yogyakarta: Yogyakarta Urban Infrastucture Management Support (YUIMS)

• -----. 1999. Inventarisasi dan Evaluasi Kinerja Aset-Aset Prasarana di Aglomerasi Perkotaan Wonosari. Yogyakarta: Yogyakarta Urban Infrastucture Management Support (YUIMS)
• ------. 1999. Implementasi Program Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
• ------ 2000. Rencana Penyusunan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya. Yogyakarta: Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional (P4N) UGM.
• ------- 2000. Pola Dinamisasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Kantor P3P Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.