L PENDAHULUAN
Regionalisasi wilayah adalah salah satu cara untuk mengenal wilayah berdasarkan karakteristik wilayah menurut potensi dan permasalahannya. Dengan cara ini, informasi kondisi potensi dan permasalahan dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan. Regionalisasi wilayah dalam kaitannya dengan pembangunan merupakan pengelompokan wilayah berdasarkan kemungkinan pengembangannya. Dengan demikian penelahaan regionalisasi wilayah menjadi hal yang penting bagi perencanaan pengembangan wilayah.
Secara fisik, unit analisis penelitian tersebar dalam berbagai macam potensi dan permasalahan serta pola pengembangan yang berbeda. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi Kab. Bantul dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan berikut:
- 1. Bagaimanakah sebaran potensi dan keunggulan pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul?
- Prioritas pembangunan sektor apakah yang dapat dikembangkan pada masing -masing wilayah?
- 3. Kebijakan pembangunan yang bagaimanakah yang dapat diterapkan pada setiap wilayah?
Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, perlu dilakukan terlebih dahulu regionalisasi wilayah berdasarkan potensi dan keunggulan pembangunan. Melalui regionalisasi wilayah diharapkan dapat diperoleh informasi yang tepat di dalam menyusun skala prioritas penanganan masalah.
Faedah yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua hal yakni dari sisi teoritis dan dari sisi praktis. Dari sisi teoritis digunakan untuk mengembangkan model perwilayahan dan dari sisi praktis digunakan sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan pengembangan wilayah.
II. STUDI PENDAHULUAN DAN KE-RANGKA TEORITIK
Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang meliputi pembuatan keputusan atau pilihan tentang cara-cara penggunaan sumberdaya yang tersedia dengan seba-ik-baiknya untuk mencapai hasil tertentu di masa mendatang (Conyers dan Hill, 1984). Sedangkan perencanaan pengembangan wilayah adalah suatu proses yang mencakup pengertian tentang perencanaan tata ruang wilayah dengan tujuan untuk mengatur dan mengarahkan pemanfaatan ruang dan segala sumberdava vang ada di dalamnya secara optimal (Ditjen Cipta Karya dalam Wirawan, 1996). Perencanaan pengembangan wilayah merupakan perencanaan tingkat kedua yang bersifat meso di bawah perencanaan tingkat pertama yang bersifat makro dan di atas perencanaan tingkat ketiga yang ber-sifat langsung berkaitan dengan perencanaan proyek dan implementasinya. Satu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan wilayah adalah bahwa perencanaan yang dibuat harus merupakan pe-rencanaan yang bersifat analisis sumberda-ya komprehensif dengan memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah tersebut. Analisis ini akan dapat memberikan deskripsi mengenai potensi-potensi wila-yah tersebut (Tim KKL II Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi UGM, 1996).
Memperhatikan persoalan-persoalan wilayah berarti memahami apa yang paling dibutuhkan oleh wilayah, selain untuk memproyeksikan kendala-kendala wilayah di masa mendatang, sehingga langkah-langkah an-tisipasi dapat segera direncanakan. Hal ini berkaitan pula dengan metode perencanaan yang berorientasi pada problem solving terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh wilayah.
Salah satu-konsep dalam wilayah adalah konsep homogenitas. Konsep ini memandang bahwa suatu daerah sebagai suatu wilayah tata ruang yang mempunyai ciri khas yang kurang lebih sama (homogen) dan segera dapat dibedakan dari daerah-daerah lain bagi keperluan perencanaan dan kebijakan. Menurut konsep ini, daerah-daerah lain juga mempunyai karakteristik pembeda lain-nya. Dengan demikian suatu negara dapat dipandang sebagai kumpulan dari daerah-daerah yang berbeda dalam banyak hal. Per-bedaan-perbedaan itu secara garis besar da-pat diukur secara kualitatif dan kuantitatif, tanpa menghiraukan perbedaan lokasi ma-sing-masing daerah (Fistier, 1975). Konsep ini mengungkapkan adanya asosiasi ruang sebagai bentuk kerjasama antar variabel.
Pada umumnya pengkelasan dan deliniasi suatu wilayah mengikuti salah satu atau lebih dari tiga pandangan di bawah ini:
a. Wilayah seragam (homogeneous re-
Pandangan yang pertama bertujuan untuk mendeliniasi daerah-daerah yang seragam. Kriteria pokok yang digunakan untuk membedakan antar daerah mungkin dapat berbeda, tergantung pada tujuan pembuatannya. Kriteria-kriteria yang digunakan dapat berupa ketinggian tempat, bentuk lahan, curah hujan, kegiatan ekonomi yang dominan, atau kombinasi dari beberapa unsur. Kriteria yang digunakan hendaknya menonjolkan perbedaan-perbedaan dalam daerah itu sendiri.
b. Wilayah fungsional (functional regions)
Pandangan yang kedua mencoba menyampaikan cara pendeliniasian wilayah fungsional, yang sering juga disebut wilayah terkutup (polarized regions) atau wilayah inti (nodal region). Konsepnya didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan ruang untuk kegiatannya, dan kegiatan-kegiatan ini paling tidak mencakup kegiatan seperti administrasi umum, ekonomi, politik, rekreasi, dan berbagai bentuk kegiatan sosial. Intinya adalah adanya hubungan timbal balik yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ini dan dibutuhkan angkutan dan atau komunikasi antar tempat-tempat yang berbeda. Jadi sebenarnya konsep ini menekankan perbedaanperbedaan dalam suatu wilayah. Dengan bertambahnya spesialisasi (pembagian tenaga kerja menurut keahliannya) akan memperkuat hubungan timbal balik ini dalam suatu ruang.
c. Wilayah perencanaan (planning regions).
Wilayah perencanaan pada prinsipnya ditentukan atas dasar tujuan perencanaan, kegiatan yang diinginkan, dan pembangunan yang diharapkan. Untuk memudahkan cara kerja biasanya digunakan batas-batas administrasi yang menyediakan sarana-sarana baik dalam pengumpulan data mapun penerapan suatu rencana (Sadharto, et.al, 1986).
III. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Metode ini merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data yang telah diterbitkan oleh lembaga swasta ataupun instansi pemerintah yang kemudian dianalisis lebih lanjut sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna (Singarimbun, 1997). Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data fisik dan non fisik seperti disajikan pada Tabel 1.
Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sebagai berkut (lihat Gambar 1):
1. Pemilihan Variabel
Untuk setiap kategori data perlu dipilih beberapa variabel yang dapat mewakili
kehadiran komponen dalam analisis. Variabel yang dipilih adalah yang dipandang penting dan dapat memberi gambaran yang kuat dari kategori data dalam analisis regionalisasi. Selanjutnya, variabel yang digunakan dalam penelitian regionalisasi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.
Perincian Indikator dan Pengukuran Untuk setiap variabel yang telah dipilih, perlu dirinci dalam sejumlah indikator yang dapat menggambarkan kondisi wilayah untuk kategori data tersebut.
3. Menentukan Asumsi
Merupakan bagian tak terpisahkan dari penentuan variabel dan kegiatan penskalaan yaitu menentukan asumsi yang digunakan dalam pemberian nilai skala untuk setiap variabel terpilih. Asumsi yang digunakan untuk menjelaskan indikator dan pengukuran setiap variabel terpilih dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel I Jenis dan Sumber Data
| Jenis Data | Sumber Data | ||
|---|---|---|---|
| Lokasi geografis daerah penelitian | Kantor Statistik (Peta Administrasi dan Kabupaten Bantul Dalam Angka) | ||
| Kondisi lingkungan fisik meliputi: curah hujan, geologi, fisiografi, hidrologi, tanah, dan penggunaan lahan. Kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur wilayah meliputi: kondisi kependudukan, pendidikan, fasilitas/infrastruktur sosial ekonomi, jaringan transportasi, komunikasi, dan listrik. | BPN, BAPPEDA (Rencana Tata Ruang Wilayah), Kantor Statistik (Kabupaten Bantul dalam Angka). Kantor Statistik (Kabupaten Bantul Dalam Angka), Kantor Kecamatan (Kecamatan Dalam Angka dan Monografi Kecamatan). | ||
| Pola kebijaksanaa pembangunan daerah meliputi : kebijaksanaan umum, regional, tata ruang, dan kebijaksanaan sektoral. | BAPPEDA (Pola Dasar Pembangunan, Repelitada dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah). | ||
| Data dan informasi lain yang menunjang. | Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pejabat kunci serta hasil-hasil penelitian yang relevan. | ||
4. Penskalaan
Nilai data yang ada atau klas yang dibuat perlu diberikan harkat relatif yang mewakili keadaan berjenjang sehingga memungkinkan pembentukan skala total/indeks komposit.
5. Menentukan Skala Total/Indeks Komposit
Untuk mendapatkan gambaran dari komponen utama perlu menjumlahkan
nilai skala berbagai variabel penyusun di setiap satuan analisis sehingga diperoleh skala/indeks komposit untuk setiap satuan analisis.
6. Penskalaan ulang/rescalling
Penskalaan ulang atau rescalling ini dilakukan untuk dapat membuat klasifikasi dan memungkinkan kembali untuk dapat dikompositkan/dijumlahkan dengan nilai penskalaan variabel lain.

Gambar 1. Alur Penelitian
Tabel 2.
Variabel Penilaian, Indikator/Pengukuran dan Asumsi Yang Digunakan
| 1. | Sektor/Kegiatan | Variabel Penilaian | Indikator/Pengukuran | Asumsi |
|---|---|---|---|---|
| ١. | Pertanian tanaman pangan | Produksi | Produksi setiap jenis komoditi per tahun | Semakin tinggi produksi semakin baik potensi/hasil pertanian |
| Produktivitas | Perbandingan antara produksi dengan luas panen | Semakin tinggi poduktivi- tas semakin baik potensi/ hasil pertanian | ||
| 2. | Pertanian tanaman sayuran | Produksi | Produksi setiap jenis komoditi per tahun | Semakin tinggi produksi semakin baik potensi/hasil pertanian |
| Produktivitas | Perbandingan antara produksi dengan luas panen | Semakin tinggi produksi semakin baik petensi/hasil pertanian | ||
| 3. | Pertanian buah-buahan | Produksi | Produksi setiap jenis komoditi per tahun | Semakin tinggi produksi semakin baik potensi/hasil pertanian |
| 4. | Perkebunan | Produksi | Produksi setiap jenis komoditi per tahun | Scmakin tinggi produksi semakin baik potensi/hasil pertanian |
| 5. | Peternakan | Produksi | Produksi setiap jenis komoditi per tahun | Semakin tinggi produksi semakin baik potensi/hasil pertanian |
| 6. | Perikanan | Produksi | Produksi setiap jenis komoditi per tahun | Semakin tinggi produksi semakin baik potensi/hasil pertanian |
| 7. | Industri | Jumlah unit industri | Jumlah unit industri sedang/besar | Semakin banyak jumlah unit industri semakin be- sar potensi untuk berkem- bang. |
| Jumlah unit industri kecil/kera- jinan | ||||
| 8. | Fasilitas/infrastruktur pen- didikan | Daya dukung pendi- dikan | Rasio sekolah dengan jumlah penduduk untuk setiap jenjang pendidikan. | Semakin besar sekolah/ penduduk semakin besar daya tampung sekolah |
| Rasio guru dengan murid untuk setiap jenjang pendidikan; | Semakin besar rasio guru/ murid semakin besar pela- yanan pendidikan. | |||
| ). | Fasilitas/infrastruktur per- ekonomian | Daya layan fasilitas/ infrastruktur pereko- nomian | Rasio fasilitas/infrastruktur per- ekonomian dengan jumlah pen- duduk | Semakin tinggi rasio fasi- litas/infrastruktur pereko- nomian dengan jumlah penduduk semakin tinggi daya layan. |
| 0. | Fasilitas/infrastruktur kese- hatan | Daya layan fasilitas/ infrastruktur kesehatan | Rasio fasilitas/infrastruktur kese- hatan dengan jumlah penduduk | Semakin tinggi rasio fasili-tas/infrastruktur ke- sehatan dengan jumlah penduduk semakin tinggi daya layan. |
| I. | Fasilitas/infrastruktur penerangan | Daya layan fasilitas/ infrastruktur pene- rangan | Rasio jumlah jupen dengan jumlah klompencapir | Semakin besar rasio jupen /klompencapir semakin besar penyebarluasan in- formasi. |
| Rasio jumlah TV dengan jumlah rumah tangga | Semakin besar rasio TV/ rumah tangga semakin be- sar informasi yang bisa di- |
| · | jumlah rumah tangga | rumah tangga semakin be- sar informasi yang bisa di- peroleh. | ||
|---|---|---|---|---|
| 12. | Fasilitas/infrastruktur pemerintahan | Daya layan pemerin- tahan | Rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk | Semakin tinggi rasio pega- wai/penduduk makin ting- gi pemberian pelayanan Semakin tinggi rasio pega- |
| Rasio jumlah pegawai Gol III dengan jumlah pegawai | wai Gol,III/pegawai makin tinggi kualitas pelayanan. | |||
| 13. | Fasilitas/infrastruktur telo- komunikasi | Daya layan telpon | Rasio jumlah satuan sambungan telpon dengan jumlah rumah tangga | Semakin tinggi rasio SST/ rumah tangga semakin tinggi keterjangkauan/ke- mampuan berkomunikasi. |
| 14. | Fasilitas/infrastruktur lis- trik/energi | Ketersediaan listrik/ energi | Persentase dusun berlistrik | Semakin besar persentase dusun berlistrik semakin besar keterjangkauan lis- trik. |
| Persentase rumah tangga berlistrik | Semakin besar persentase rumah tangga berlistrik se- makin besar keterjangkau- an listrik. | |||
| 15. | Sumber Daya Alam | Potensi sumber daya lahan | Skor kemampuan lahan | Semakin besar skor ke- mampuan lahan semakin besar kualitas lahan. |
| Potensi air permukaan | Skor potensi air permukaan (sungai) | Semakin besar skor air permukaan semakin besar ketersediaan air. | ||
| Potensi curah hujan | Besarnya curah hujan | Semakin besar skor curah hujan semakin besar keter- sediaan air | ||
| Daya dukung ling- kungan | Skor daya dukung lingkungan | Semakin besar skor daya dukung lahan semakin be- sar kemampuan lahan un- tuk mendukung pengguna- an lahan tertentu. | ||
| 16. | Kependudukan/SDM | Tingkat kematian | Tingkat kematian setiap 1000 penduduk | Semakin rendah tingkat ke-matian semakin baik ting-kat kesehatan |
| Tingkat kelahirun | Tingkat kelahiran setiap 1000 penduduk | Semakin rendah tingkat pertumbuhan penduduk semakin baik pengendali- an jumlah penduduk. | ||
| Pertumbuhan pendu- duk | Tingkat pertumbuhan penduduk | Semakin rendah tingkat pertumbuhan penduduk semakin baik pengendali- an pertambahan penduduk | ||
| Peserta KB | Persentase PUS peserta KB | Semakin tinggi peserta PUS peserta KB semakin baik perencanaan jumlah dan kesejahteraan anak | ||
| Kualitas pendidikan | Persentase penduduk berpen- didikan SLTA | Semakin tinggi persentase penduduk berpendidikan SETA semakin baik kuali- tas penduduk. | ||
| 17. | Kelestarian lingkungan | Potensi kerusakan lingkungan | Kepadatan penduduk | Semakin tinggi tingkat ke- padatan penduduk sema- kin berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan. |
| Persentase lahan pertanian ter- konversi ke non-pertanian | Semakin tinggi persentase lahan pertanian yang ter- konversi ke non-pertanian semakin tinggi kerusakan lingkungan. |
7. Klasifikasi skala/regionalisasi potensi
Hasil pengukuran/penskalaan disederhanakan untuk membuat perbedaan antar wilayah melalui pengklasan setiap variabel terpilih pada setiap satuan analisis ke beberapa klas dengan kategori sesuai dengan kebutuhan. Perwilayahan atau klasifikasi yang dilakukan ditujukan untuk membuat pewilayahan atau klasifikasi potensi pembangunan berbagai sektor/kegiatan di Kabupaten Bantul.
Dalam menentukan regionalisasi, variabel-variabel yang digunakan mempunyai satuan antar variabel yang berbeda sehingga perlu diadakan standarisasi. Cara pembakuan yang digunakan adalah dengan penskalaan (scaling). Penskalaan dilakukan dengan memberikan nilai pada pengamatan terbaik atau tertinggi dengan pengamatan terjelek atau terendah, yang pada dasarnya menggambarkan keadaan ekstrim pada kumpulan pengamatan yang dikaji. Rumus yang digunakan pada penskalaan adalah:
\[S = \frac{R - Rj}{Rb - Rj} \times 100\]
Keterangan:
S = nilai skala
R = data mentah dari pengamatan yang diskalakan
Rb = data mentah yang terbaik dari pengamatan
Rj = data mentah terjelek dari pengamatan (Chehafudin, 1999)
Untuk dapat mengetahui klasifikasi potensi /hasil pembangunan perlu dilakukan pengelompokan nilai skala. Pengelompokan atau klasifikasi nilai skala dilakukan dengan mempertimbangkan nilai rata-rata dan standar deviasi dan dikelompokan menjadi 3 (tiga) klas. Adapun cara pengelompokan yang diakukan adalah sebagai berikut:
- I. Klas I (Tinggi): Nilai skala > \(\mu\)f+\(\delta\)f/2
- Klas II (Sedang): Nilai skala antara μf+δf/2 dan μf-δf/2
- 3. Klas III (Rendah: Nilai skala < μf-δf/2
Dengan: \(\mu f = nilai skala rata-rata\)\(\delta f = standar deviasi nilai skala\)
Selanjutnya dengan data nilai skala berbagai indikator pengukuran dapat pula digunakan untuk menentukan keunggulan sektor pada setiap unit analisis, yaitu dengan menggunakan Metode Location Quetiont (L.Q.) yang merupakan metode untuk membandingkan potensi antar sektor dan antar daerah. Adapun rumus L.Q. yang digunakan adalah sebagai berikut:
\[L.Q. = \frac{Pi.j}{P\Sigma.j}\] \[\frac{Pi.\Sigma}{P\Sigma.\Sigma}\]
Keterangan:
LQ = nilai Location Quetiont
Pi.j = nilai skala potensi sektor i di daerah j
PΣ.j = nilai skala potensi seluruh sektor di daerah j
Pi.Σ = nilai skala potensi sektor i di seluruh daerah
PΣ.Σ = nilai skala potensi seluruh sektor di seluruh daerah
Dengan langkah-langkah penelitian di atas, dapat diketahui perwilayahan/klasifikasi potensi pembangunan dan juga sektor unggulannya. Klasifikasi potensi dan keunggulan sektor tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas wilayah dan kebijakan pembangunan.
Hasil pewilayahan/klasifikasi potensi dan keunggulan sektor serta prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul diwujudkan dalam bentuk peta untuk lebih mengetahui sebaran keruangannya.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEM-BAHASAN
4.1 Regionalisasi Potensi Pembangunan
Potensi pertanian yang dinilai meliputi potensi pertanian tanaman pangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dari penskalaan dan klasifikasi terhadap produksi berbagai jenis tanaman pertanian muncul lima kecamatan yaitu Sanden, Kretek, Jetis, Piyungan, dan Sewon yang berpotensi pertanian tergolong tinggi. Kecamatan Piyungan merupakan wilayah yang paling berpotensi untuk pembangunan tanaman pangan, sedangkan Kretek berpotensi untuk pengembangan sayuran. Kecamatan Sewon mempunyai potensi untuk tanaman buah-buahan.
Untuk dapat membuat klasifikasi potensi tanaman perkebunan terlebih dahulu dilakukan penskalaan terhadap produksi lima komoditi perkebunan utama di Kabupaten Bantul yaitu kelapa/kopra, jambu mete, kapuk randu, pandan, dan kenanga. Dari hasil penskalaan tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Srandakan merupakan sentra produksi pandan, Kecamatan Pundong merupakan sentra produksi kapuk randu, Kecamatan Pandak merupakan sentra produksi kelapa/kopra, dan Imogiri sebagai sentra produksi jambu mete. Kecamatan Pajangan walaupun tidak ada produksi perkebunan yang menonjol, tetapi mempunyai banyak variasi ienis produk perkebunan.
Ditinjau dari potensi petemakan, kecamatan yang paling berpotensi untuk peternakan adalah Pundong terutama ayam kampung, burung puyuh, domba, kambing, itik, dan sapi. Kecamatan yang berpotensi peternakan tinggi meliputi pula Kecamatan Imogiri, Bambanglipuro, dan Banguntapan.
Dari hasil klasifikasi perwilayahan produksi perikanan di Kabupaten Bantul, Kecamatan Banguntapan, Sedayu, Jetis, Kretek, dan Pandak merupakan kecamatan yang berpotensi perikanan tinggi. Tingginya produksi perikanan di Kecamatan Banguntapan disebabkan oleh tingginya produksi ikan dari kolam, sedangkan di Kecamatan Sedayu selain dari produksi ikan kolam, juga berasal dari penangkapan ikan di sungai. Produksi ikan darat juga banyak terdapat di Kecamatan Jetis dan Pandak. Untuk Kecamatan Kretek potensi perikanan didominasi oleh ikan laut.
Perwilayahan potensi dan hasil pembangunan industri di Kabupaten Bantul karena keterbatasan data hanya dilakukan terhadap jumlah unit industri. Dari hasil penskalaan terhadap jumlah unit industri ternyata di Kecamatan Imogiri, Dlingo, Piyungan, Sewon, dan Kasihan terdapat jumlah unit industri yang tinggi. Industri sedang dan besar banyak terdapat di Imogiri, Piyungan dan Sewon, sedang industri kecil banyak terdapat di Dlingo, Kasihan, dan Imogiri.
Hasil penjumlahan nilai skala fasilitas/infrastruktur setelah dilakukan rescaling dan klasifikasi memunculkan lima kecamatan yang mempunyai potensi tinggi yaitu Bantul, Srandakan, Kretek, Piyungan, dan Sedayu. Kecamatan Bantul sebagai ibukota kabupaten mempunyai keunggulan fasilitas /infrastruktur di bidang telekomunikasi, sedangkan Srandakan mempunyai keunggulan fasilitas/infrastruktur pemerintahan. Fasilitas/infrastruktur perekonomian merupakan andalan bagi kecamatan Piyungan. Kondisi tersebut berbeda dengan Kecamatan Kretek dan Sedayu yang mempunyai keunggulan fasilitas/infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Dari klasifikasi/perwilayahan potensi sumber daya alam di Kabupaten Bantul yang sesuai dengan data dan hasil penelitian yang telah ada dapat dilakukan penilaian terhadap kelas kemampuan lahan, potensi air permu-kaan, potensi curah hujan dan daya dukung. Kelas kemampuan lahan menunjukkan bahwa hampir seluruh kecamatan mempunyai kemampuan lahan yang tinggi kecuali Dlingo, Sedayu, dan Imogiri. Dari segi potensi air permukaan dan curah hujan, kecamatan yang terletak pada bagian tengah dan utara mempunyai potensi lebih tinggi dari pada bagian selatan. Dari segi daya dukung lingkungan, Kecamatan Kretek, Pundong, Bambanglipuro, dan Dlingo mempunyai daya dukung lingkungan yang lebih baik dari kecamatan lainnya.
Potensi dan hasil pembangunan kependudukan dilihat dari tingkat kelahiran kasar, tingkat kematian kasar, pertumbuhan penduduk dan proporsi KB terhadap jumlah PUS. Kualitas sumberdaya manusia dinilai dari proporsi penduduk yang berpendidikan SLTA. Dari indikator penilaian dan asumsi yang digunakan menunjukkan bahwa Sanden, Pundong, Bantul, dan Piyungan serta Sewon adalah kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi dan hasil pembangunan kependudukan dan sumberdaya manusia yang tergolong tinggi.
Menilai potensi kelestarian lingkungan dilakukan dengan melihat besarnya proporsi lahan yang terkonversi ke penggunaan non pertanian dan kepadatan penduduk. Penskalaan terhadap dua indikator tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Imogiri, Dlingo, dan Pajangan adalah kecamatan-kecamatan yang paling berpotensi di bidang kelestarian lingkungan. Sebaliknya Kecamatan Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan adalah kecamatan-kecamatan yang paling berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan.
Dari penilaian terhadap indikator pengukuran potensi berbagai sektor ternyata kecamatan-kecamatan Pundong, Imogiri, Piyungan, dan Sewon mempunyai potensi pembangunan paling tinggi. Dari ke empat kecamatan tersebut, kecamatan Piyungan adalah kecamatan yang paling berpotensi. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya potensi kependudukan dan sumber daya manusia, potensi sektor pertanian, dan daya dukung fasilitas/ infrastruktur pembangunan. Kecamatan Pajangan merupakan kecamatan yang mempunyai potensi pembangunan paling rendah.
4.2 Regionalisasi Keunggulan Sektor Pembangunan
Regionalisasi keunggulan pembangunan pada berbagai sektor/kegiatan dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu nilai LQ dari nilai skala berbagai komoditi/sektor/kegiatan/fasilitas pembangunan. Ditinjau dari keunggulan komoditi pertanian maka setiap kecamatan paling tidak mempunyai satu jenis komoditi pertanian unggulan bahkan sebagian kecamatan seperti Sanden, Pandak, Pieret, Banguntapan, dan Sedayu mempunyai dua jenis komoditi unggulan.
Keunggulan komoditi perkebunan dilakukan atas dasar penentuan nilai LQ terhadap nilai skala produksi lima komoditi perkebunan utama. Dari lima komoditi perkebunan yang paling banyak menjadi komoditi unggulan adalah kelapa/kopra yang menjadi komoditi unggulan di sembilan kecamatan.
Ditinjau dari keunggulan komoditi peternakan, yang paling banyak menjadi komoditi unggulan adalah itik yang menjadi ternak unggulan di sembilan kecamatan.
Jenis komoditi perikanan yang paling banyak menjadi komoditi unggulan adalah ikan kolam dan ikan sungai yang menjadi komo-diti unggulan untuk sepuluh wilayah keca-matan. Khusus untuk komoditi ikan laut hanya merupakan komoditi unggulan untuk kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan laut yaitu Srandakan, Sanden, dan Kretek.
Dari sisi keunggulan industri diketahui bahwa industri sedang/besar merupakan industri unggulan di Pandak, Imogiri, Pleret, Piyungan, Banguntapan, dan Sewon, sedangkan di kecamatan-kecamatan lain industri kecil/kerajinan adalah industri unggulan.
Ditinjau dari keunggulan semua sektor pembangunan, maka Kecamatan Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Banguntapan dan Kasihan masing-masing mempunyai lima sektor unggulan. Kecamatan Jetis dan Sedayu hanya mempunyai dua sektor unggulan.
4.3 Regionalisasi Prioritas Wilayah dan Kebijakan Pembangunan
Regionalisasi prioritas wilayah dan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3 Regionalisasi Prioritas Wilayah dan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Bantul Tahun 2000
| Sektor Pembangunan | Prioritas I | Prioritas II | Prioritas III | Prioritas IV_ |
|---|---|---|---|---|
| Pertanian | Sanden, Kretek, Jetis, Piyungan, Sewon | Bambanglipuro, Dlingo, Kasihan, Sedayu | Srandakan | Pundong, Pandak, Bantul, Imogiri, Pleret, Banguntapan, Pajangan |
| Perkebunan | Srandakan, Pundong, Pandak, Imogiri, Pajangan | Bantul, Dlingo, Kasihan | Sanden | Kretek, Bambanglipuro, Jetis, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, dan Sedayu |
| Peternakan | Pundong, Bambanglipuro, Imogiri, Banguntapan | Pandak, Bantul | Sanden, Kretek, Jetis, Sewon, Kasihan, Pajangan | Srandakan, Dlingo, Pieret, Piyungan, Sedayu |
| Perikanan | Kretek, Pandak, Jetis, Banguntapan, Sedayu | Srandakan, Sanden | Bantul, Imogiri, Piyungan, Sewon, Kasihan | Pundong, Bambanglipuro, Dlingo, Pieret |
| Industri | Imogiri, Dlingo, Piyungan, Sewon, Kasihan | Pieret, Banguntapan, Pajangan | Sedayu, Bantul, Kretek, Sanden, Srandakan, Pandak, Bambangtipuro, Jetis, Pundong | |
| Fasilitas/infrastruktur pembangunan | Srandakan, Kretek, Bantul, Piyungan, Sedayu | Sanden, Pundong, Pandak, Pleret, Banguntapan | Bambanglipuro, Jetis, Imogiri, Kasihan, Pajangan | Dlingo, Sewon |
| Sumberdaya alam | Kretek, Pundong, Dlingo, Pleret, Kasihan, Pajangan | Bambanglipuro, Piyungan | Jetis, Imogiri, Banguntapan, Sewon | Srandakan, Sanden, Pandak, Bantul, Sedayu |
| Sumberdaya manusia | Sanden, Pundong, Bantul, Piyungan, Sewon | Bambanglipuro, Imogiri, Pieret, Pajangan | Srandakan | Kretek, Pandak, Jetis, Dlingo, Bambanglipuro, Kasihan, Sedayu |
| Kelestarian lingkungan | Sanden, Kretek, Pundong, Imogiri, Dlingo, Pajangan | Srandakan, Pleret, Piyungan, Sedayu | Bambanglipuro, Pandak, Jetis | Bantul. Sewon, Kasihan |
Sumber: Analisis data sekunder, 2000
V. KESIMPULAN
Regionalisasi wilayah merupakan salah satu cara untuk mengenal wilayah berdasarkan karakteristik wilayah menurut potensi dan permasalahannya. Regionalisasi wilayah dalam kaitannya dengan pembangunan merupakan pengelompokan wilayah berdasarkan kemungkinan pengembangannya. Dengan demikian penelaahan regionalisasi wilayah menjadi hal yang penting untuk keperluan perencanaan pengembangan wilayah.
Melalui penskalaan dan klasifikasi terhadap berbagai indikator yang digunakan, dihasilkan regionalisasi yang menunjukkan adanya keragaman potensi pembangunan di Kabupaten Bantul yang tersebar dalam 17 wilayah kecamatan. Setiap kelompok kecamatan mempunyai potensi yang berbeda dengan kelompok kecamatan yang lain.
Secara keseluruhan, potensi pembangunan di empat kecamatan yaitu Kecamatan Piyungan, Sewon, Pundong, dan Imogiri tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan potensi pembangunan di kecamatan-kecamatan lain.
Selanjutnya, dari hasil perhitungan nilai L.Q terhadap berbagai sektor pembangunan terli-hat bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Bantul mempunyai satu atau lebih sektor unggulan. Sektor unggulan yang dimiliki oleh setiap wilayah kecamatan menunjukkan adanya sebaran variasi yang ditentukan oleh potensi wilayah. Identifikasi sektor unggulan ini menjadi penting untuk digunakan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan di setiap wilayah kecamatan.
Analisis regionalisasi potensi pembangunan dan identifikasi sektor unggulan dapat
memberikan arahan kepada penentuan skala prioritas wilayah dan kebijakan pembangunan yang diperlukan oleh masing-masing wilayah kecamatan. Prioritas utama pembangunan sektoral perlu diarahkan pada wilayah-wilayah kecamatan yang secara aktual mem-punyai potensi yang tinggi dan sektor terse-but merupakan keunggulan daerah. Untuk kelompok wilayah kecamatan ini kebijakan yang perlu diterapkan adalah penekanan pada aspek pembinaan untuk mempertahankan potensi yang ada. Selanjutnya untuk kecamatan yang secara sektoral kurang berpotensi, kebijakan yang perlu diterapkan adalah dengan mengembangkan potensi melalui pemberian stimulan dan paket proyek khusus.
Hasil analisis regionalisasi menunjukkan bahwa metode ini cukup baik diterapkan untuk identifikasi potensi dan prioritas pembangunan, karena dapat digunakan untuk menggabungkan berbagai variabel penilaian dan menunjukkan kondisi aktual.
VI. DAFTAR PUSTAKA
- Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1992. Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006. Yogyakarta: Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarno. 1987. Metode Analisa Geografi. Jakarta: LP3ES.
- Chehafudin, Muhamad. 1999. Kajian Diferensiasi Perkembangan Wilayah untuk Pemilihan Wilayah Prioritas Pengembangan di Kabupaten Wonogiri. Skripsi. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Conyer, Diana, and Peter Hill. 1984. Introduction to Development Planning in the Third World. New York: John Wiley, Ltd.
- Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1998. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998. Yogyakarta: Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Fisher. 1975. Perencanaan Regional Dalam Konteks Pembangunan Nasional Indonesia. Prisma No.6 Tahun 1984. Jakarta: LP3ES
- Hendraswantoro. 1997. Klasifikasi Tipologi Desa di Kecamatan Sleman. Skripsi. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Huisman, Henk. 1986. Metode Penelitian Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Sadharto, Jarot, Eko Prakosa, dan Rafael Murtomo. 1986. Pengantar Perencanaan Regional dan Evaluasi Pengalaman Perencanaan Regional di Asia. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Singarimbun, Masri. 1987. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.
- Sutanto, Agus, Eko Prakosa, Prabowo Adi Nugroho, Rijanta, dan Risyanto. 1993. Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM dan BAPPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Tim KKL II Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah Fakultas Geografi UGM. 1996. Laporan Kuliah Kerja Lapangan II. Yogyakarta: Tim KKL II Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah Fakultas Geografi UGM.
- Wirawan, Arief. 1996. Evaluasi Hasil Klasifikasi Desa Kota di Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
