I. PENDAHULUAN
Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah supaya pemerintah daerah menjadi lebih dekat dengan warganya sehingga dengan demikian pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya yang semakin terarah memenuhi kebutuhan dan keinginan warga.
Apa yang dituliskan dalam makalah ini adalah salah satu rangkaian dalam kerangka perumusan Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk membandingkan kinerja pemerintah kota-kota di Indonesia. Pemerintah kota dan perkotaan dipilih karena, berkaitan dengan pelayanan publik, di dalam struktur organisasi pemerintahannya ditemui satuan kerja yang mempunyai tanggung jawab secara khusus untuk pelayanan tersebut. Juga, karena sifat kawasan perkotaan yang lebih kompak dibandingkan dengan wilayah kabupaten, maka sifat pelayanan yang diberikan oleh satuan kerja pemerintah daerah akan lebih terfokus sehingga lebih mudah diukur dibandingkan kalau satuan kerja yang sejenis melayani atau bertugas di wilayah kabupaten. Pertimbangan lain adalah terkait dengan ketersediaan data, di mana dinilai
bahwa daerah perkotaan yang cenderung lebih kecil daripada kabupaten akan mempunyai data dan informasi pelayanan publik yang lebih lengkap daripada daerah kabupaten.
II. PADANAN KINERJA PEMERINTAH KOTA
Untuk mendorong pemerintah daerah supaya terus meningkatkan kinerjanya, salah upaya yang dilakukan oleh berbagai kalangan adalah dengan melakukan pembandingan/ benchmarking antar-pemerintah daerah. Upaya pembandingan atau mencarai padanan (benchmarking) antar-penyedia layanan yang dikomunikasikan ke pihak-pihak terkait, seperti pengguna langsung, pihak-pihak pendukung dan pihak evaluator, dinilai dapat meningkatkan pelayanan itu sendiri (National Guide to Sustainable Municipal Infrastructure, 2003). Pengukuran biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator yang berlaku umum (untuk semua daerah/ kota) dan bisa representatif untuk menilai kinerja pelayanan publik.
Banyak gagasan berupa hasil studi para pakar, kesepakatan lembaga kajian, dan implementasi konsep yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga internasional, telah dilakukan untuk melakukan perbandingan. Dari literatur yang tersedia dapat dilakukan pengelompokan berdasar konsep pengukuran kinerja dan pendekatan dalam perumusan atau pelaksanaan pengukuran.
Menurut konsep pengukuran kinerja, bisa ditemukan adanya 4 kategori, yaitu:
- 1. General Performance Indicators, yaitu konsep-konsep indikator dan perumusannya yang pada awalnya diterapkan di sektor swasta, khususnya untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, tetapi kemudian diterapkan juga untuk domain publik;
- 2. Good Governance Indicators, yaitu indikator-indikator untuk mengukur kinerja tata pemerintahan yang mengacu pada konsep good governance. Konsep-konsep ini pada umumnya dicetuskan oleh lembaga-lembaga donor internasional.
- 3. Good Urban Indicators, yaitu indikator-indikator yang mengukur kinerja suatu kota secara keseluruhan, baik dilihat dari tata pemerintahannya (aspek proses), output pembangunannya, hasil dan dampak pembangunan dalam berbagai hal.
- 4. Good Public Services Performance Indicators, yaitu indikator-indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik di suatu daerah secara masing-masing jenis pelayanan publik.
Dilihat dari pendekatan dalam perumusan atau pelaksanaan pengukuran, dapat dikategorikan 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam merumuskan indikator-indikator untuk masing-masing konsep pengukuran kinerja di atas, vaitu:
1. Konsep pengukuran kinerja dengan pendekatan atau dilakukan oleh pakar (top-down approach), yaitu konsep-konsep pengukuran kinerja yang dirumuskan oleh pakar, baik dalam bentuk teori maupun sudah dalam bentuk instrumen pengukuran kinerja yang bersifat formal. Di antaranya ada yang mendasarkan pada penilaian pengguna, khususnya layanan publik namun dengan menggunakan indikatorindikator yang dirumuskan oleh pakar (user approach based on experts' choice).
2. Konsep-konsep pengukuran kinerja dengan pendekatan self assessment (pengukuran diri sendiri), yaitu menggunakan indikatorindikator yang dirumuskan oleh instansi/lembaga untuk mengukur kinerja dirinya sendiri dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh pakar.
Mengacu kepada katogorisasi seperti tersebut di atas, maka studi-studi yang ditemui dapat disusun seperti dalam tabel 1.
Indikator yang dipakai dalam pelayanan publik di studi ini tidak berasal dari salah satu model atau pendekatan studi tersebut di atas. Indikator dan jenis pelayanan publik diperoleh dari hasil studi yang memakai pendekatan dari bawah dan partisipatif, di mana berbagai elemen masyarakat dilibatkan dan demikian juga dengan pihak pemerintahan. Masyarakat didorong untuk mengutarakan pelayanan publik apa yang dinilai penting dan diperlukan. Kemudian indikator apa yang akan dipakai untuk mengukur kualitas layanan tersebut yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penyepakatan tentang jenis pelayanan publik dan indikatornya dilakukan oleh pihak ketiga yang berfungsi sebagai moderator dan berada dalam posisi netral yang bertugas untuk melaporkan hasil-hasil sementara yang diperoleh dari berbagai proses partisipasi.
Sebagai titik awal, indikator-indikator yang dipergunakan dalam upaya perumusan indeks adalah hasil Studi Pilot Penyiapan dan Diseminasi Indikator Kineria Pemerintah Daerah tahun 2003 yang merupakan hasil kerjasama antara Ditjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri dengan Kelompok Penelitian dan Pengembangan Wilayah dan Kota (KPPWK)-Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) - ITB. Hal ini dilakukan mengingat bahwa rumusan indikator tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang sangat komprehensif, yaitu dengan beberapa proses Focus Group Discussion (FGD) dan seminar di tingkat nasional, FGD di 10 daerah (kota Palembang, Bandar Lampung, Surabaya, Tarakan, Manado dan Sorong, dan kabupaten-kabupaten Tangerang, Semarang, Gianyar dan Lombok Tengah) uji coba yang tersebar mewakili pulau-pulau utama nasional dan ragam pemerintahan daerah/kota, survey kepada berbagai pihak seperti masyarakat di 10 daerah, pakar dari daerah-daerah lain, dan disepakati oleh berbagai pihak, wakil daerah, dinas/instansi dan kepakaran terkait, yang terlibat di dalam studi tersebut dalam suatu acara lokakarya nasional.
Tabel 1. Studi-studi tentang Indikator Kineria Pemerintah Daerah
| Spesifikasi | Pen | dekatan |
|---|---|---|
| Indikator | Pakar | Pengukuran Diri Sendiri |
| General Perfori | nance Indicators | |
| Lembaga Internasional | ISO 9001:2000 dengan 8 prinsip manajemen kualitasnya Balance Scorecard | |
| Pakar | Flynn Baird dan Stammer David N. Ammons | |
| Good Governan | ce Indicator | |
| Lembaga Internasional | Bank Dunia (bankability) The Urban Governance Initiatives OECD (Kebijakan dan Anggaran) Urban Governance Indicators (UNCHS) | • |
| Pakar | Friedman Osborne dan Plastrik | |
| Pemerintahan (Pakar) | Inpres No.7/1999: LAKIP/AKIP (evaluasi kinerja kegiatan. program, kebijakan) PP No.105/2000: Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja PP No.129/2000: Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang Digunakan untuk Mengukur Kinerja Pelakssanaan otonomi Daerah | |
| Good Urban Ind | ||
| Lembaga Internasional | Urban Indicators UNHCS (Respon terhadap "20 Habitat Agenda Key Areas of Commitment) Urban Indicators (Asian Development Bank) | |
| Pakar | Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota (KPPOD) | |
| Lembaga Non Formal | Asia's Best Cities (Asiaweek) |
| Good Public Se | vices Indicators |
|---|---|
| Graeme Hodge | |
| Kumorotomo | |
| Salim & Woodward | |
| Zeithaml, Parasuraman dan | |
| Pakar | Berry |
| l | Kinerja Birokrasi Pelayanan |
| Publik (Pusat Studi | |
| Kependudukan dan Kebijakan, | |
| UGM) | |
| Uses Satisfaction | |
| Performance Indicators | |
| 2000/2001 (Pemerintahan | |
| Inggris) | |
| Pola Penilaian dan | |
| Standarisasi Kinerja | |
| Pemerintahan | Pelayanan Dinas Tingkat II |
| (Lembaga Administrasi | |
| Negara) | |
| Kualitas Pemerintahan dalam | |
| Pelayanan Publik (India, | |
| Benchmark for The | |
| Millenium) | |
| Keppres No.6/1995 ( Abdi | |
| Satya Bhakti) |
Sumber: LPPM-ITB:- Ringkasan Eksekutif Pilot Penyiapan dan Diseminasi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, 2003.
Rumusan indikator kinerja pelayanan publik berdasarkan hasil kesepakatan dalam studi tersebut meliputi rasio jenis pelayanan publik, ketanggapan dalam merespon terhadap keluhan masyarakat, dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap upaya perbaikan kinerja pelayanan publik. Akan tetapi, dalam studi untuk perumusan indeks pelayanan publik ini, indikator yang digunakan hanyalah rasio jenis pelayanan publik. Pertimbangannya adalah sifat rasio pelayanan publik bersifat kuantitatif sehingga akan lebih mudah dan jelas melakukan pembandingan terhadap layanan publik antarpemerintah kota/ kota di Indonesia. Indikator yang dipergunakan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Rumusan Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah sebagai berikut:
\[IPP = \sum_{n=1}^{N=0} XnVn\] dengan: IPP = Indeks Pelayanan Publik
Xn = Bobot masing-masing Indikator ke - n Vn = Nilai dari masing-masing Indikator ke - n
IPP tersebut terdiri atas indikator-indikator yang dapat menunjukkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kota. IPP tersusun secara model matematis untuk memudahkan dalam penghitungannya. Makalah ini fokus kepada usaha untuk memperoleh Xn/ bobot masing-masing indikator. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menilai prioritas masing-masing indikator. Penilaian dilakukan oleh para pakar yang dianggap punya otoritas tentang pelayanan perkotaan. Alat penilaian memakai metoda Analytical Hirarchy Process dan menggunakan software expert choice.
Tabel 2. Rumusan Jenis dan Indikator Kinerja Pelayanan Publik yang Diujicobakan
| No | Jenis Pelayanan Publik | Indikator |
|---|---|---|
| 1. | Pelayanan Air Bersih | Rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk |
| 2. | Pelayanan Kesehatan | Rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk |
| 3. | Pelayanan pendidikan | Rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk |
| 4. | Pelayanan Jaringan Jalan | Rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah |
| 5. | Pelayanan Sarana Angkutan Umum | Rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap jumlah penduduk |
| 6. | Pelayanan persampahan | Rasio volume sampah yang diangkut perhari terhadap jumlah penduduk |
| 7. | Pelayanan Sanitasi Lingkungan | Rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk |
| 8. | Pelayanan Drainase | Rasio luas kawasan genangan air terhadap luas wilayah |
| 9. | Pelayanan Pasar Tradisional | Rasio jumlah pedagang terhadap jumlah kios yang tersedia di seluruh pasar |
Sumber: Pilot Penyiapan dan Disemasi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, 2003
III. PAKAR DAN HASIL AHP
Metoda Analytical Hierarchy Process (AHP) dipergunakan untuk memperoleh bobot setiap indikator/ jenis pelayanan publik. AHP merupakan metoda yang sering digunakan untuk menetapkan berbagai prioritas dalam mengambil keputusan. AHP mengarahkan melihat pokok permasalahan sebagai sistem menyeluruh dari pandangan yang bersifat umum. AHP mudah dioperasikan oleh para perencana/pengambil keputusan. AHP melibatkan pakar dalam penentuan prioritas parameter.
Dalam pekerjaan ini, pengumpulan pendapat para pakar diperoleh melalui dua tahap yaitu:
- (1) Partisipasi langsung dari pemerintah kota dalam hal ini Kepala Bappeda Kota di Indonesia dengan mengirimi kuisioner via surat pos dan kemudian ditindak-lanjuti dengan komunikasi telepon. Pemilihan pejabat Bappeda sendiri sebagai pakar -dalam rangka AHPdilakukan dengan memperhitungkan sifat indikator-indikator pelayanan publik yang lintas sektoral. Pengiriman ini hanya mencakup beberapa kota saja karena pertimbangan kemungkinan adanya kemauan membalas dalam rentang waktu yang telah ditentukan sehingga harus dicari contact person yang dapat dihubungi untuk memastikan kuisioner diterima dan dibalas. Individu-individu yang akan diminta menjadi responden, diidentifikasi dengan memanfaatkan database dari KPPWK-LPPM-ITB. Dari database tersebut, didapat 28 contact person/ narasumber pejabat Bappeda Kota. Dari sejumlah tersebut, pengembalian dan pengisian kuisoner dilakukan oleh 10 narasumber dan hanya 9 kota yang bisa diolah.
- (2) Peserta Diklat Pesisir dan Kelautan serta Diklat Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Pertama Karena jumlah narasumber untuk menentukan bobot berjumlah sedikit, kemudian dilakukan pengumpulan data dengan cara (2) yaitu dengan menambah narasumber dari peserta Diklat Pesisir dan Kelautan yang kebetulan sedang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPPWK-LPPm-ITB bekerja sama dengan Bappenas yang berlangsung tanggal 2 Agustus 2004 - 27 Agustus 2004 dan juga peserta Diklat Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Pertama, 2 - 13 Agustus 2004. Dengan pertimbangan bahwa pelayanan publik/umum adalah hal bersinggungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan sehingga masyarakat umum juga layak untuk jadi responden, terlebih lagi peserta diklat adalah pegawai dari pemerintah daerah yang ikut terjun langsung dalam pengelolaan pelayanan publik sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi expert (pakar) dalam pengolahan studi ini. Cara kedua ini bisa menambah 41 narasumber dengan 39 hasil kuisoner yang dapat diolah.
Tabel 3. Responden AHP Tahap I (Bappeda Kota)
| No. | Bappeda Kota | Kirim | Terima | Olah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malang | √ | V | V |
| 2 | Cimahi | 1 | ||
| 3 | Cirebon | 1 | ||
| 4 | Bandung | 1 | , | |
| 5 | Tangerang | V | ||
| 6 | Depok | 1 | ||
| 7 | Lhokseumawe | 1 | V | 1 |
| 8 | Sabang | 1 | ||
| 9 | Pematang Siantar | V | ||
| 10 | Sibolga | 1 | ||
| 11 | Medan | 1 | ||
| 12 | Padang Panjang | 1 | ||
| 13 | Bukittinggi | 1 | ||
| 14 | Palembang | √ | ||
| 15 | Binjai | √ | V | V |
| 16 | Lubuk Linggau | 1 | V | ٧. |
| 17 | Padang | 1 | V | 1 |
| 18 | Dumai | V | ||
| 19 | Bengkulu | 1 | √ | \ \ \ |
| 20 | Bandar Lampung | 1 | V | V |
| 21 | Manado | 1 | ||
| 22 | Bitung | √ | ||
| 23 | Mataram | . 1 | ||
| 24 | Jayapura | 1 | ||
| 25 | Samarinda | 1 | ||
| 26 | Palangkaraya | V | V | ٧ |
| 27 | Singkawang | √ | 1 | 1 |
| 28 | Balikpapan | √ √ | V |
Sumber: Hasil Analisis, 2004
Sebaran ke-48 narasumber tersebut adalah seperti nampak dalam tabel 4. berikut:
Tabel 4. Kota Perwakilan Expert (Pakar) dalam Perbandingan Layanan Publik Pemerintah Kota di Indonesia
| No. | Kota | Narasumber |
|---|---|---|
| 1 | Singkawang | Bappeda |
| 2 | Palangkaraya | Bappeda |
| 3 | Padang | Bappeda |
| 4 | Malang | Bappeda |
| 5 | Lubuk Linggau | Bappeda |
| 6 | Lhoksuemawe | Bappeda |
| 7 | Bitung | Bappeda |
| 8 | Bandar Lampung | Bappeda |
| 9 | Bengkulu | Pelatihan |
| 10 | Tanggerang | Pelatihan |
| 11 | Tanah Datar | Pelatihan |
| 12 | Sukabumi | Pelatihan |
| 13 | Subang | Pelatihan |
| 14 | Natuna | Pelatihan |
| 15 | Manado | Pelatihan |
| 16 | Jaksel | Pelatihan |
| 17 | Jakpus | Pelatihan |
| 18 | Binjai | Pelatihan |
| 19 | Bengkulu | Pelatihan |
| 20 | Bandung | Pelatihan |
| 21 | Balige | Pelatihan |
Sumber: Hasil Analisis, 2004
Ke-48 narasumber tersebut terdiri atas mereka yang merupakan wakil "langsung" 21 kota/ pemerintah kota karena merupakan pejabat pemerintah kotanya dan juga beberapa narasumber dari instansi pemerintah baik dari pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pusat (Bappenas) dan dari beberapa sektor/ bidang kegiatan, seperti Pajak, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Pesisir, Agama, dll.
Secara lebih rinci, sebaran ke-48 narasumber adalah seperti tersajikan dalam diagram berikut:
Gambar 1. Sebaran Responden AHP
Pengerjaan proses input untuk AHP dilakukan melalui tiga cara yang berbeda, yaitu:
- 1. Cara pertama dilakukan dengan mengolah seluruh jawaban narasumber, kemudian dinormalkan dengan menggunakan metoda geometri. Hasil normalisasi itulah yang kemudian menjadi input dalam software expert choice. Hasil yang diperoleh dari pengolahan melalui expert choice dapat dilihat pada gambar berikut. Tingkat inconsistensy yang diperoleh adalah 0,02 yang dapat diartikan bahwa dalam pengolahan hanya terjadi 2% tingkat ketidakpastian.
- 2. Cara kedua dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai inconsistensy jawaban narasumber satu per satu. Kemudian penilaian narasumber yang mengandung nilai inconsistensy lebih dari 0,1 tidak akan dimasukkan dalam perhitungan. Hasil eliminasi tersebut akan dinormalkan melalui metoda geometri dan kemudian dimasukkan dalam expert choice. Tingkat inconsistensy total yang diperoleh adalah 0,02 yang dapat diartikan bahwa dalam pengolahan hanya terjadi 2% tingkat ketidakpastian.
Compare the relative importance with respect to: Goal: Prioritas Pelayanan Publik
| ********* | ****** | ***** | ****** | 20.720 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Jmit Rasio Jmlt Rasio Jmlt Rasio Panj Rasio panj Rasio volu Rasio Panj Rasio Lua: Rasio Jmlt | 2 | 2 | Ξ. | \(\Xi\) | 2 | Ξ. | Ξ. | = | |
| 1-5 | *** | ٠., | - | 866 | |||||
| .0 | 歠 | ||||||||
| 3 | 黝料 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | en e | SEC. |
| (0 | - 🚍 | 9 | 므 | 9 | = | - | 1 | ||
| 13 | (-) | _ | (17 | _ | ~ | ~ | 133 | ||
| 1- | 86 | ||||||||
| 7.2 | 劉 | ||||||||
| .52 | |||||||||
| Π| |||||||||
| | E | Θ. | Ξ. | Ξ. | Ö | Ö | 0 | 3 | E | 部 |
| 20 | 2 | - | 2 | _ | - | * | * | 驗 | 200 |
| 1 | 2 | 100 | |||||||
| 1.5 | 200 | ||||||||
| 8 | ** | 23 | 1 | ||||||
| α | Sec | 00 | 86 | ||||||
| ! ⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 7 | જં | ્યું. | , | જં | 1 | 数 | |||
| > | 1 | 编 | 8.7 | ||||||
| 1.0 | 32 | 23 | 18 | ||||||
| 2 | (SE) | 樂 | 100 | ||||||
| à | 100 | 施 | ** | ||||||
| _ | _ | _ | _ | QTESTS. | 27.00 | FINE PARTY | 1000 | BGA VE | |
| 5 | Ξ: | \(\Xi\) | ≍: | Ξ. | 100 | 200 | 腦 | ||
| j å | ., | - | 1 | 接流 | |||||
| 566 | 鼷 | 33 | 1 | ||||||
| S. | 1985 | ||||||||
| ₽. | 140 | 巖 | 35 | ||||||
| 1.4 | ~~~ | 200 | 2 | 36 | 25. | E. | |||
| = | 0 | Φ, | Θ. | 72 | 153 | 3 | 350 | ||
| 100 | c | ŝ | 80 | ||||||
| 1 | 239 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1.5 | 鑃 | 199 | 200 | ||||||
| 88 | 2 | 300 | 20 | (3) | 63 | ||||
| C. | 綴 | 23 | 1 | ||||||
| - | 0 | 0 | 727 | 70 | 200 | 3 | E75 | 2 | |
| 17= | ~i | 23 | 100 | 等 | 1 | ||||
| 15 | 1000 | 600 | 10 | 25 | £. | 9.0 | |||
| 9 | 16 | 133 | 100 | 8 | |||||
| S | 1 | 143 | 4.5 | * | |||||
| ď | 2.6 | 133 | 100 | 100 | 1 | 30 | 1 | ||
| 1 | _ | 25555 | 600.53 | E420 | 1000 | 200 | 123 | 900 | 200 |
| 2 | Ξ | 200 | 7.0 | 133 | 39 | 1 | |||
| 15 | 8 | . # | 200 | 2 | 120 | 100 | |||
| 0 | 8 | 135 | 1 | ||||||
| · 2 | 学第 | 83 | 837 | 200 | 鑗 | ||||
| 122 | 45 | 200 | 3 | ||||||
| 1 | 100 | - | 1.02 | 1 | 330 | 22 | 1 | Sec. 1 | |
| 1= | 200 | 12 | 200 | 1 | 3 | 20.1 | 0 | ||
| 1.5 | 10.2 | 3.3 | 48 | 302 | 1 | Ò. | |||
| 22.2 | 2 | 57.7 | 172 | 3 | 趣 | ž. | 级.; | ||
| ·= | 7 | 7 | 18 | 100 | 1 | ||||
| Ö | 83 | 133 | 188 | 25 | 2 | 32 | 8 | ||
| ļα | 100 | ess. | 3.3 | 26 | 1 | $ | 绘 | 24 | 1 |
| ė | 5 | _ | ~ | 듄 | ē | -5 | T | ||
| 1 | ο. | 두 | Æ | Ω. | 3 | Ø | |||
| ì | ₽ | ≡ | ~ | S | . | ₽ | 83 | P | |
| f | ્∈ | Ē | × | 8 | 10 | _ | Ē | Ĕ | ခွင့ |
| 70 | ő | `₹ | 2 | 둉 | = | 1 | |||
| Į | Ĕ | € | ą. | Ó | Ð | Ď | 둳 | 뒫 | = |
| = | S | Ē | 82 | Æ | Ē | = | = | 5 | |
| 픙 | ≝ | 9 | _= | ⊑ | == | ō | 뭍 | 10 | |
| ĺ | 7 | - | _ | ō | 큔 | - | ö | ě | |
| , | ă | S | E | ₽ | ž | 5 | 74 | 8 | :22 |
| l | .= | ĕ | 트 | ~ | Ď | Ñ | - | Ĕ | 7 |
| į | 40 | ş. | ъ | ö | 2 | _ | ~ | 2 | , ₽ |
| Ē | Ñ | Ŧ | ŧ | = | 두 | 20 | _ | ||
| 1 | 5 | 7 | £ | 8 | é | ã. | ⋾ | 8 | 8 |
| ĺ | Ď | - | 8 | Ħ | ð | Ē | 7 | 2 | Ď |
| ĺ | - 6 | 퓻 | 9 | ; | ÷ | ₽ | c, | ì | 유 |
| l l | ىق | 5 | ū | Ď | 0 | 40 | 0 | Ţ | ĕ |
| 1 | 11 | 0 | ψ | 8 | Ę | Ē | 2 | ж. | - |
| li | = | = | = | ج | ÷ | 5 | - | . g | ≘ |
| 1 | Ē | Ë | Ē | 2 | ä | Ö | Ā | š | Ē |
| 1 | ≂ | ÷ | -5 | o. | Δ, | > | ۵. | ű | -5 |
| 1 | .≘ | 0 | Ë | ₽ | .□ | œ | 5 | - | .0 |
| 1 3 | 10 | £G. | CC. | LO. | Č. | Ç, | o, | ū | |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | _ | _ | |
| Rasio Jmlh Pengguna air bersih thd jmlh pe | Rasio Jmih dokter ahli/spesialis thd jmih pe | Rasio Jmih sekolah thd jmih penduduk | Rasio Panjang Jalan total thd luas wilayah | Rasio panjang trayek angkutan thd luas wile | Rasio volume sampah yang diangkut perhai | Rasio Panjang saluran air kotor thd jmth Per Mission Control | Rasio Luas Kawasan genangan thd Luas wi | Rasio Jmlh pedagang thd kios yg tersedia d hican Dill? |
| 1 | n Territoria | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| desio Jmit Rasio Jmit Rasio Jmit Rasio Jmit Rasio Panj Rasio panj Rasio volu Rasio Panj Rasio Luar Rasio Jmit | ω. | 2 | 3. | ~ | Ξ | e, | 2. | = | ||
| Sia | : | |||||||||
| 1 | ä | |||||||||
| 38 | _ | 0 | Θ. | Ö | Θ. | œ. | Θ. | 100 | exa Sign | |
| H | 3 | e, | _ | κ | ۸i | - | من | 8 | ||
| - | 믔 | |||||||||
| * | 38 | |||||||||
| 4 | = | - | 9 | Ξ, | 0 | 0 | ||||
| - | ď | N | «i | |||||||
| ë | 蒙 | |||||||||
| - | ž | : | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 107 | |||||
| ļ | $ | 67 | - | κį | κi | Š. | Š. | |||
| i | 2 | |||||||||
| 483 | ŝ. | |||||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | P.SO.C | 965 | Die. | 3. S | ||
| l | 8 | m | 2 | 3 | ÷ | |||||
| .2 | ||||||||||
| I | 88 | : | 8 | e ç | ||||||
| I | = | _ | _ | E220 | 5511 5511 | |||||
| ģ | 3 | = | 3 | Ď. | 8 | |||||
| l | o | : | ||||||||
| - | 83 | 8 | * | 300 | ||||||
| Ξ | _ | _ | 2557 | S | త్రం. | 82.0 | ||||
| Ε | 2. | 2, | 9 | 160 | ||||||
| 0 | 80 | ă. | ||||||||
| l | 88 | |||||||||
| 1 | α | 2-6597 | 24 | E | ₩. | 200 | ||||
| Ē | 3.0 | 90.7 | Ø. | |||||||
| l | 6 | 8 | * | * | 꽳 | |||||
| SB | 27.44 | |||||||||
| 1 | Œ | (A) | 32 | è | i. | 12.2 | ||||
| Ì | Ē | ** | * | 7 | S | |||||
| l | 5 | 囫 | ||||||||
| * | BSi | $5.0 | 8 | |||||||
| - | α | 1 | 30 | 盂 | ||||||
| ***** | 12: | 2 | Б | 4 | ÷ | Ę | P. | `₹ | åd | |
| ļ | 듇 | 띁 | % | · S | per . | € | 188 | eđ | ||
| *** | .E. | 큔 | 3 | ŝ | Ħ | 트 | . ≝ | SLS | ||
| 1 | 18 | ₽ | Ē | 륟 | S | P | #Eu | ş | 흝 | 5 |
| * | Sil | : | 핕 | = | Ξ | 2 | ë | 2 | ک | |
| * | ĕ | -53 | ₽ | 몵 | ž | 5 | 2 | Ē | 9 | |
| - | 44 | Ξ | ğ | E | 100 | ğ | 787 | ㅠ | Ę. | 72 |
| - | 16 | ₽ | Ě | 핕 | ₽ | 8 | = | Ę | ĕ | ; == |
| - | 00 T | 들 | 100 | Ě | la:n | 3 | np2 | 5 | 380 | E |
| I | - BBL | Ü | 405 | 2 | tra | 588 | S | 8 | fag | |
| 1 | Pe | ρ | Se | bu. | ņ | , 5 | Ē | , Ž | be | |
| ļ | £ | £ | ₽ | 2 | 2 | 10 | 흔 | 8 | ₽ | |
| - | 3 | Ę | 툿 | Ę | ď | ē | 2 | ď | Ĩ | Ë |
| ĺ | ü | 4 | lasto Jmlh sekotah thd jmlh penduduk | lasio Panjang Jalan total thd luas wilayah | 5 | 2 | 무 | . | 9 | |
| ١ | Assio Jinih Pengguna air bersih thd jmlh pe | Rasio Jmth dokter ahli/spesialis thd jmth pe | 338 | 388 | Rasio panjang trayek angkutan thd luas wile | Rasio volume sampah yang diangkut perhai | Rasio Panjang seluran air kotor thd jmih Pei | Rasio Luas Kawasan genangan thd Luas wi | Rasio Jmih pedagang thd kios yg tersedia d incon | |
| ı | 1 | = | - | _ |
| 9 | Rasio Jmlh pedagang thd kios vg tersedia d Inconsolog | na tha kins v | nih pedagar | Rasio J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | : : | thd Luas w | ın genangar | Rasio Luas Kawasan genangan thd Luas wi | Rasio L | |||||||
| 3.0 | 1.0 | 7 | r thd jaalla Pi | ran air koto | Rasio Panjang saluran air kotor thd jmlh Per | Rasio P | ||||||
| 3.0 | 3.0 | 1.0 | angkut perh | oah yang dia | Rasio volume sampah yang diangkut perha | Rasio v | ||||||
| 3.0 | ဒ | 3.0 | 3.0 | 2 | thd luas wi | ek angkutan | Rasio panjang trayek angkutan thd luas wilk | Rasio p | ||||
| 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | uas wilayah | n total thd lo | Rasio Panjang Jalan total thd luas wilayah | Rasio P | ||||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | enduduk | thd jm/h pe | Rasio Jmlh sekolah thd jmlh penduduk | Rasio J | |||
| 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | e Establish | is thd jmlh p | ahli/spesiali | Rasio Jmlh dokter ahli/spesialis thd jmlh pe | Rasio J | |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | e | h thơ jailh p | na air bersi | Rasio Jmlh Pengguna air bersih thd jmlh pe | Rasio J |
| usio Jmlt | oanj Rasio Luas Rasio Jmi | - | sio volu Ra | sio panj Ra | sio Panj Ras | lasio Jmll Ra | Rasio Jmlt Rasio Jmlt Rasio Jmlt Rasio Panj Rasio panj Rasio volu Rasio | Rasio J |
| _ |
| _C∩ |
| 0 |
| Δı |
| = |
| *** |
| ≅. |
| ~ |
| = |
| a |
| LÓC. |
| 73 |
| ₽. |
| QJ. |
| ~ |
| - 2 |
| o |
| = |
| QJ |
| - |
| _ |
| ** |
| × |
| - |
| \(\sim\) |
Gambar 2. Output: Prioritas Pelayanan Publik Pemerintah Kota di Indonesia
Cara ketiga adalah dengan memasukkan semua jawaban responden kedalam expert choice dan langsung dapat diketahui tingkat inconsistensy-nya. Tingkat inconsistensy yang diperoleh adalah 0,09 yang dapat diartikan bahwa dalam pengolahan hanya terjadi 9% tingkat ketidakpastian.
Dari ketiga cara tersebut maka dipilih tingkat cara pertama, di mana tingkat inconsistensy yang dihasilkan terkecil yaitu 0,02 dan mewakili seluruh narasumber.
Output yang diperoleh setelah dikalkulasikan adalah prioritas pelayanan publik Pemerintah Kota di Indonesia, yang memiliki prioritas tertinggi adalah pelayanan air bersih dan yang terendah adalah pelayanan pasar seperti terlihat pada Gambar 2.
IV. TANTANGAN DI DEPAN
Setelah diperoleh bobot masing-masing indikator sebagaimana pada diagram output, untuk penghitungan indeks pelayanan masing-masing kota maka diperlukan data-data setiap indikator yang menyusun jenis-jenis pelayanan publik untuk setiap kota di Indonesia (Heru Purboyo, dkk, 2004). Dari ke-9 jenis pelayanan yang telah diperoleh masing-masing bobotnya, maka dibutuhkan 12 indikator yang terkait langsung dengan data yang harus diperoleh dari lapangan/ instansi atau sumber sekunder/ laporan/ statistik. Sedangkan berkaitan dengan jumlah kota, sesuai dengan informasi yang ditayangkan oleh Departemen Dalam Negeri (www.depdagri.go.id, 2004), hingga tahun 2004 terdapat 91 Pemerintah Kota.
Pengambilan data untuk ke-12 jenis data-indikator seperti tersebut di atas dirancang dan dilaksanakan dengan mencakup rentang waktu 4 tahun terbaru, yaitu 2001, 2002, 2003 dan 2004. Pertimbangan yang diambil antara lain adalah untuk menciptakan peluang melakukan uji coba pengukuran/perumusan indeks atas dasar beberapa tahun data dan kalau itu tidak dapat dilakukan maka masih ada peluang untuk memperoleh pilihan tahun dengan data terlengkap dan mutakhir. Untuk itu, pengambilan data mentah dilakukan ke kantor BPS Jawa Barat di Bandung dan kantor BPS Pusat.
Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa data mentah yang diperoleh di kedua tempat ini umumnya bukan data tahun 2004, melainkan sebagian besar data tahun 2001 dan 2002. Untuk memperoleh kelengkapannya secara lebih baik, kemudian dilakukan permintaan data kepada Kantor Statistik dan Bapeda Kota seluruh Indonesia yang berjumlah 91 melalui surat/ pos dan juga di tingkat propinsi terkait.
Hasil sementara ini yang diperoleh adalah seri data yang relatif lengkap adalah tahun 2002, itu pun dengan komposisi seperti nampak di tabel 5 berikut:
Tabel 5. Kelengkapan Data dari 91 Pemerintah Kota di Indonesia Tahun 2002
| Jenis Data | Jumlah Kota |
|---|---|
| Jumlah Penduduk (orang) | 81 |
| Jumlah Sekolah (buah) | 75 |
| Luas wilayah | 73 |
| Panjang Jalan Total (km) | 68 |
| Jumlah Dokter ahli/spesialis (orang) | 63 |
| Jumlah pelanggan PDAM (buah) | 47 |
| Volume Sampah yg Diangkut per Hari (m3) | 25 |
| Juml. Total Pedagang di Seluruh Pasar | 20 |
| Juml. Total Kios di Seluruh Pasar | 16 |
| Panjang Trayek Angkutan Umum Total | 8 |
| Luas Kawasan Genangan Air | 5 |
| Panjang Saluran Air Kotor | 2 |
Sumber: Hasil analisis, 2004
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum tingkat kelengkapan data kota-kota Indonesia kurang baik. Tidak semua pemerintah kota bisa menyediakan data-data yang bersifat dasar seperti jumlah penduduk dan luas wilayah. Dari 12 (dua belas) jenis data yang ada, hanya ada 6 (enam) data yang tingkat kelengkapan datanya baik - di atas 50% atau lebih dari 46 kota. Sisanya hanya tersedia oleh kota-kota yang jumlahnya sangat terbatas.
Kekurang-lengkapan data merupakan suatu kendala bagi terpenuhinya upaya perumusan indeks pelayanan publik pemerintah kota di Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan untuk melengkapinya adalah dengan survey secara langsung ke kantor statistik setiap kota. Persoalan lain yang baru akan muncul kalau kemudian ternyata memang tidak tersedia data, misal untuk panjang trayek angkutan umum, panjang saluran air kotor, dll.
Kendala lain yang akan muncul adalah berkaitan dengan penilaian untuk setiap jenis pelayanan/ indikator. Situasinya bisa dibayangkan sebagai berikut: misal cakupan pelayanan air bersih kota A adalah 60%, dan kota B adalah 30%, sedangkan rata-rata nasional adalah 40%, maka berapa nilai untuk kota A dan B, dan juga siapa yang berhak memberikan penilaian.
Kedua hal tersebut, yaitu ketersediaan data dan masalah penilaian indikator harus ditangani secara seksama untuk bisa sampai kepada perumusan indeks pelayanan publik pemerintah kota.
Catatan: Penelitian ini didukung oleh dana Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi XII tahun 2004.
V. DAFTAR PUSTAKA
- Ammons, David N. 1996. Municipal Benchmarks. Assessing Local Performance and Establishing Community Standards. Sage Publications.
- Asiaweek. Asia's Best Cities 1998, 1999 and 2000. www.asiaweek.com, diakses 20 Maret 2004.
- Baird and Stammer. 1997. Conceptual Model to Support Systematic Use of Performance Measures in State Transportation Agencies.
- Dandekar, Hemalata. 1998. City Space and Globalization: An International Perspective. Ann Arbor: College of Architecture and Urban Planning, University of Michigan.
- Dunn. William N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gadjah Mada.
- Friedmann, Jhon. 1999. Urban and Regional Governance in The Asia Pasific Vancouver. The Institute of Asian Research. The University of British Columbia.
- Canadian Government, National Guide to Sustainable Municipal Infrastructure. Developing Level of Service.
- Hall, Peter. 2000. Urban Indicators for Asia's Citie: From Theory to Practice. Asia Development Bank.
- Heru Purboyo, Eldowan Arief, P Dirgahayani, "Menuju Perumusan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kota", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Plano-45 di ITB, Bandung 4 Desember 2004.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 2001. Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota.
- Lembaga Administrasi Negara. 1999. Pengembangan Kebijaksanaan Pola Penilaian Kinerja Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat II.
- Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 1999. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Instruksi Presiden no. 7 tahun 1999).
- National Guide to Sustainable Municipal Infrastructure. 2002. Developing Indicators and Benchmarks. Canada.
- Saaty, L. Thomas, 1980. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority, Resource-Allocatio. New York: University of Pennsylvania, McGraw-Hill, International Book Company.
- Siregar, Nelson. 2002. Penyusunan Pedoman Standardisasi Pelayanan Umum di Kawasan Perkotaan: Permasalahan Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Direktorat Perkotaan, Departemen Dalam Negeri.
- Suwandi, Made. 2002. Penyusunan Pedoman Standardisasi Pelayanan Umum di Kawasan Perkotaan: Penataan Kewenangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jakarta: Direktorat Perkotaan, Departemen Dalam Negeri.
- UNDP. Indicators Tools for Assessment and Analysis of City Governance. www.undp.org, diakses 20 Maret 2004.
- UNCHS. Urban Governance Indicators. 1999. www.urbanobservatory.org/indicators, diakses 20 Maret 2004.