1. Pendahuluan

Dewasa ini semakin disadari bahwa permasalahan yang dialami suatu daerah atau wilayah semakin rumit dan kompleks, sehingga tantangan perencanaan ke depan menjadi jauh lebih besar dibanding masa sebelumnya. Dengan minimnya solusi yang dihasilkan dalam menangani kompleks-nya permasalahan yang timbul, banyak para ahli perencanaan yang mencurahkan perhatian pada suatu model pengembangan masyarakat dengan basis konsep pemberdayaan masyarakat sebagai jawaban alternatif terbaik dalam menghadapi tantangan perencanaan saat ini. Sutoro Eko (2006), misalnya yang mengangkat studi komprehensif Adelman dan Morris (1978) di 74 negara, menyimpulkan bahwa "program-program pembangunan yang direncanakan secara terpusat (top down) seringkali tidak sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat bawah sebagai tujuan pembangunan itu sendiri". Bahkan, sistem pendekatan top-down yang mengedepankan sisi pertumbuhan justru hanya menjadikan orang kaya semakin kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Karena itu, kritik dan kecaman terhadap doktrin pendekatan top-down ini terus mengalir yang akhirnya mengarah pada suatu gerakan pemberdayaan yang berpusat pada pembangunan masyarakat sebagai jawaban alternatif untuk menghadapi segala bentuk ketimpangan yang terjadi.

Menurut Christenson dan Robinson (1989, dalam Muslimin Nasution, 1999) "pemberdayaan masyarakat adalah inti dan sekaligus tujuan dari setiap pengembangan masyarakat, yang mendudukkan masyarakat sebagai subyek mandiri, sehingga dapat berperan serta dalam kegiatan pembangunan terutama dalam proses pengambilan keputusan". Peran serta masyarakat ini, lanjutnya, tidaklah hanya pada pelaksanaan semata tetapi meliputi semua mekanisme pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemeliharaan, dan pengembangan program selanjutnya. Pengembangan masyarakat ini harus dipandang sebagai konsep yang mengandalkan sinergi potensi dari masyarakat yang solid dan berdaya dan memerlukan pemberdayaan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam konteks tersebut, maka perencanaan pembangunan saat ini harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong lahirnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari program-program pemberdayaan yang belakangan ini digalakkan oleh pemerintah, khususnya untuk masyarakat miskin. Salah satu program pemberdayaan itu adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam mengatasi segala bentuk ketertinggalan dan kemiskinan.

Pemilihan PNPM Mandiri Perdesaan didasarkan pada pertimbangan bahwa program ini merupakan salah satu program baru yang diluncurkan oleh pemerintah dengan pengadopsian dari evaluasi program serupa yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Adapun wilayah studi dalam artikel ini adalah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu untuk mengevaluasi sejauh mana pemberdayaan masyarakat di perdesaan telah dilakukan melalui program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan.

Mengingat luasnya cakupan PNPM Mandiri Perdesaan, maka artikel ini difokuskan pada evaluasi program PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait sasaran penerima program, tingkat partisipasi, dan manfaat yang diterima masyarakat. Adapun keluaran/output dari artikel ini adalah adanya suatu masukan bagi setiap pengambil kebijakan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat optimal yang mengedepankan aspek lokalitas, demokrasi, transparan, dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di perdesaan.

Pembahasan terdiri dari lima bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang dan memaparkan fokus utama artikel ini. Bagian kedua membahas tentang dampak teori dan konsep pemberdayaan masyarakat, yang merupakan tinjauan teoritis pada artikel ini. Bagian ketiga adalah pemaparan mengenai evaluasi PNPM Mandiri Kabupaten Bandung Barat. Bagian keempat memaparkan kesimpulan berdasarkan hasil artikel ini.

2. Teori dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya, pengertian pemberdayaan masyarakat mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang studi, dan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Menurut Sumodiningrat (2005,113) "pemberdayaan" berasal dari kata "memberi daya" atau "memberi energi". Pemberdayaan lebih tepat diartikan sebagai "memberi energi" yang lebih bersifat positif karena bersifat netral namun diperlukan. "Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri Sumodiningrat (2005, 113)". Pemberdayaan hanya bersifat sementara, sampai objek mampu untuk mandiri, meski perlu dipantau agar tidak terjatuh lagi.

Menurut Edi Suharto (2005; 58) "pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan atau lemah

sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka". Dari dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan energi atau daya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan atau lemah yang ditujukan agar masyarakat tersebut bisa mengakses seluas-luasnya yang menjadi haknya demi tercapainya suatu kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Pendekatan dengan pemberdayaan masyarakat didasari oleh adanya kesadaran bahwa setiap masyarakat memiliki kapasitas diri yang berbeda-beda, dimana dengan kapasitas itu masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan-kekuatan lokal yang pada akhirnya akan membawa pada suatu perubahan sosial ekonomi masyarakat yang baik pula. Dengan asumsi bahwa masyarakatlah yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, maka pendekatan pemberdayaan masyarakat ini diarahkan untuk mendorong kreatifitas masyarakat dalam menjawab permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri. Hal itu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dari setiap program pembangunan. Dengan dijadikannya masyarakat sebagai aktor (pelaku)

pembangunan, maka diharapkan akan adanya pembangunan yang real, berkesinambungan, dan tepat sasaran. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan inti dan sekaligus tujuan dalam setiap proses pengembangan masyarakat (community development) yang dibangun diatas pondasi khusus yaitu gabungan antara teori keilmuan dengan keadaan kondisi realitas masyarakat.

2.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (1994), dalam Harry Hikmat (2001), menyatakan pada dasarnya ada tiga strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat terkait praktek perubahan sosial yaitu, tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan secara bebas dalam berbagai keadaan, sementara strategi direct-action membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Di lain pihak strategi transformasi menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan itu sendiri.

Menurut Ginandjar Kartasamita (1996) "memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan bahwa masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan". Dalam kerangka berpikir seperti itu, maka strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim untuk mengembangkan potensi masyarakat. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam kerangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dengan menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyedian berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena justru mengerdilkan yang kecil dan melukai yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan adalah proses menjadi, bukanlah proses yang instan. Sebagai proses, "pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan" (Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2007). Tahap pertama adalah penyadaran, target sasaran adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat miskin bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi lebih sejahtera. Disamping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaanan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan upaya

pendampingan. Tahap kedua adalah peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihanpelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Pada tahap ini diperkenalkan dan dibukakan akses terhadap sumber daya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jalan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Selain meningkatkan kemampuan masyarakat miskin baik secara individu maupun kelompok, proses ini juga menyangkut organisasi dengan sistem nilai. Peningkatan kapasitas organisasi melalui restrukturisasi organisasi pelaksana sedangkan Peningkatan kapasitas sistem nilai terkait dengan aturan main yang akan digunakan dalam mengelola peluang. Tahap ketiga adalah pendayaan. Pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasikannya aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

2.2 Konsepsi Pengembangan Desa yang Bertumpu pada Pemberdayaan Masyarakat

Ditinjau dari konteks pembangunan bahwa pembangunan perdesaan pada prinsipnya sama dengan prinsip pembangunan lainnya, setidaknya ada tiga isu utama yang harus diperhatikan untuk memahami dan meletakkan posisi desa (Sutoro Eko, 2004). Pertama, desa secara empiris terbentang dalam konteks relasi sosial-budaya dan ekonomi-politik baik

internal maupun eksternal. Kedua, secara umum desa mempunyai domain pemerintahan (governance) dan pembangunan. Pemerintahan terkait dengan relasi kekuasaan antar aktor dan antar institusi, sedangkan pembangunan adalah wilayah yang berurusan dengan pengolahan sumber daya ekonomi desa. Ketiga, berbicara mengenai pengembangan desa (baik pemerintah maupun pembangunan) secara perspektif, desa harus diletakkan dalam bingkai desentralisasi dan demokrasi.

Desentralisasi adalah bingkai preskriptif relasi eksternal antar desa dengan super desa (kecamatan, kabupaten, propinsi, dan pusat) serta pasar. Desentralisasi telah mengajarkan bahwa kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya harus dibagi sampai level ke bawah, yakni sampai ke tingkat desa. Sedangkan demokrasi merupakan kerangka perspektif relasi internal dalam desa, yakni relasi yang demokrasi antara pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat. Jika ketiga isu diatas dirangkai maka akan menghasilkan sebuah tipologi yang bisa digunakan dalam membingkai posisi desa dalam konteks pengembangan dan pembangunan desa.

Beberapa karakteristik khusus yang membedakan pembangunan perdesaan dengan pembangunan secara umum dijelaskan oleh Deaver (1992) dalam Adisasmita (2006) tentang adanya saling keterkaitan antara pasar, produksi dan geografis. Keterkaitan pasar akan dibedakan berdasarkan produksinya dan keterkaitan produksi akan ditentukan oleh geografisnya. Sebagai gambaran bahwa desa yang berada di wilayah darat akan berbeda dengan desa yang berada di wilayah pesisir, baik dari jenis produksinya, pasar, kebutuhan infrastruktur. Secara ringkas pula, ia menyimpulkan bahwa tujuan utama dari pembangunan di perdesaan adalah menumbuhkan output dan pendapatan lokal masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan distribusi pendapatan, selain dari peningkatan hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan perdesaan haruslah dipahami juga sebagai pembangunan sumber daya masyarakat (Community Resource Development). Menurut Long dkk (1973) dalam Schaefer (1989)pembangunan masyarakat harus mempertimbangkan 5 (lima) hal, vaitu: aspek kualitatif vang menekankan pada perspektif pada tempat dimana komunitas itu hidup; aspek ekologi yang menekankan pada perspektif unit keruangan (spasial) masyarakat; aspek etnografi yang menekankan pada tata kehidupan masyarakat; sosiologi yang terkait dengan sistem sosial masyarakat; aspek ekonomi yang menekankan pada hubungan antara sektor-sektor ekonomi dalam masyarakat.

3. Evaluasi PNPM Mandiri Kabupaten Bandung Barat

Dalam evaluasi program akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan menggunakan variabel, kriteria penilaian, dan nilai dari setiap masing-masing indikator pemberdayaan. Penentuan indikator dilakukan berdasarkan salah satu tujuan dan keluaran program yang telah ditentukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

Tabel 1 Pengolahan Data

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan. Salah satu tujuan khusus yang ingin dicapai adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain

itu salah satu keluaran program yang diharapkan adalah berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka indikator yang digunakan dalam studi evaluasi ini adalah sasaran penerima, partisipasi masyarakat, dan manfaat yang diterima. Adapun teknik pengolahan data dalam evaluasi program ini, dapat dilihat pada Tabel 1.

3.1 Empat Kelompok Kegiatan Pembangunan pada Program Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pembangunan pada program pemberdayaan masyarakat ini dibagi menjadi empat kelompok kegiatan, yaitu pembangunan prasarana umum, pembangunan prasarana pendidikan, pembangunan prasarana kesehatan, dan Program Simpan Pinjam Perempuan. Masing-masing evaluasi kelompok kegiatan bagi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut.

1. Pembangunan Prasarana Umum

Daerah sampel untuk pembangunan prasarana umum PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009 adalah Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin dan Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatatat. Prasarana umum yang dibangun di kedua desa tersebut adalah prasarana jalan desa. Adapun jumlah total responden untuk pembangunan prasarana umum ini berjumlah sebanyak 51 orang responden dengan proporsi jumlah petani sebanyak 20 orang, buruh sebanyak 11 orang, pedagang sebanyak 9 orang, dan masyarakat lain-lain sebanyak 11 orang. Evaluasi untuk indikator pertama, yaitu indikator sasaran penerima, dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 berikut.

Tabel 2

Penentuan Kategori Keuntungan yang Diterima Masing-Masing Kelompok

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 3 Keuntungan Masing-Masing Kelompok

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan Tabel 3 di atas , semua kelompok masyarakat dikategorikan tinggi. Ini menandakan bahwa semua kelompok masyarakat desa pada dasarnya telah mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pembangunan prasarana jalan desa tersebut. Keuntungan signifikan yang diterima dari setiap kelompok masyarakat lebih terkait dengan kemudahan dan kelancaran transportasi orang, barang, dan jasa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama pedagang. Kelompok pedagang juga telah mendapatkan keuntungan sangat signifikan dari pembangunan prasarana jalan desa, 8 dari 9 orang atau sebesar 89 %.

Sedangkan keuntungan yang belum signifikan lebih dititik beratkan pada belum adanya perubahan kualitas hidup dan peningkatan pendapatan yang dirasakan masyarakat desa secara umum dari pembangunan jalan desa tersebut. Evaluasi untuk indikator kedua, yaitu indikator partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 4 Penentuan Kategori Partisipasi Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 5 Partisipasi Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Untuk kategori tingkat partisipasi total masyarakat desa, dari seluruh tahapan yang dilakukan masih berada dalam kategori sedang. Hal ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat desa masih belum terlibat secara aktif untuk seluruh tahapan partisipasi yang dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan. Partisipasi masyarakat desa untuk tahap

penganggaran masih dikategorikan dalam kategori rendah. Sementara itu, untuk tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, dan tahap evaluasi dikategorikan dalam kategori sedang yang menandakan bahwa mayoritas masyarakat desa masih belum terlibat secara aktif dalam tahap-tahap tersebut. Adapun untuk tahap pelaksanaan telah dikategorikan dalam kategori tinggi yang menandakan bahwa bahwa mayoritas masyarakat desa sudah terlibat secara aktif untuk tahap pelaksanaan. Rendahnya partisipasi masyarakat desa pada tahap penganggaran dikarenakan pada tahap ini masyarakat desa umumnya memang tidak dilibatkan secara total dalam penyusunan anggaran. Pembuatan anggaran telah dilakukan oleh fasilitator keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. Evaluasi untuk indikator ketiga, yaitu indikator peningkatan yang diterima dilihat pada Tabel 6 dan 7.

Tabel 6 Penentuan Kategori Peningkatan yang Diterima Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan Tabel 7, manfaat yang diterima masyarakat untuk bidang keterampilan, bidang pengetahuan, bidang kesehatan, dan bidang pendapatan masih dikategorikan dalam kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya mayoritas masyarakat desa telah mendapatkan peningkatan untuk ke empat bidang tersebut, namun belum cukup signifikan. Peningkatan di bidang keterampilan digolongkan ke dalam kategori sedang karena sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa mereka masih memerlukan adanya pelatihan maupun bimbingan lebih lanjut untuk dapat meningkatkan keterampilan mereka.

Untuk peningkatan dibidang pengetahuan, digolongkan ke dalam kategori sedang karena sebagian besar masyarakat desa mengakui masih terlalu sedikit wawasan yang diterima dari pembangunan prasarana jalan tersebut. Sementara itu, untuk peningkatan di bidang kesehatan, digolongkan kedalam kategori sedang karena sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa mereka belum merasakan signifikan perubahan yang di bidang kesehatan, khususnya untuk kesehatan fisik, sedangkan untuk peningkatan di bidang pendapatan, digolongkan ke dalam kategori sedang karena sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa pendapatan yang mereka dapat masih berkisar dibawah 20%.

Tabel 7 Peningkatan yang Diterima Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2010

2. Pembangunan Prasarana Pendidikan

Daerah yang dijadikan sampel untuk pembangunan prasarana pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009 adalah Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu dan Desa Bojong Kecamatan Rongga. Prasarana pendidikan yang dibangun di kedua desa tersebut adalah pembangunan gedung sekolah dasar (SD). Adapun jumlah responden untuk kategori pembangunan prasarana pendidikan berjumlah 17 orang dengan proporsi jumlah petani sebanyak 6 orang, buruh sebanyak 4 orang, pedagang sebanyak 4 orang, dan lainlain sebanyak 3 orang. Evaluasi untuk indikator pertama, yaitu indikator sasaran penerima, dapat dilihat pada Tabel 8 dan 9 berikut.

Tabel 8 Penentuan Kategori Keuntungan yang Diterima Masing-Masing Kelompok

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 9 Keuntungan Masing-Masing Kelompok

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Bila dilihat dari kategori skor yang diperoleh kelompok masyarakat petani, masyarakat pedagang, dan masyarakat lain-lain masuk dalam kategori tinggi. Ini menandakan bahwa untuk ketiga kelompok masyarakat desa tersebut, pada dasarnya telah mendapatkan keuntungan secara signifikan dari pembangunan prasarana pendidikan tersebut. Sementara itu kelompok masyarakat buruh masih masuk dalam kategori sedang yang menandakan bahwa masyarakat buruh belum

mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pembangunan prasarana pendidikan tersebut. Evaluasi untuk indikator kedua, yaitu indikator partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 10 dan 11.

Tabel 10 Penentuan Kategori Partisipasi Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 11 Partisipasi Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Partisipasi masyarakat desa untuk tahap penganggaran dan tahap evaluasi masih dikategorikan dalam kategori rendah. Ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat desa tidak ikut berpartisipasi pada tahap ini. Adapun ketidakaktifan sebagian besar masyarakat desa dalam tahap penganggaran lebih disebabkan karena mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran, dimana masyarakat hanya mengetahui rancangan anggaran biaya yang sudah jadi. Sementara itu untuk tahapan evaluasi diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat tidak lagi berpartisipasi dalam musyawarah lagi setelah pembangunan selesai dikerjakan. Sementara itu, untuk tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, dan tahap pengawasan tergolong dalam kategori sedang yang menandakan bahwa mayoritas masyarakat desa masih belum terlibat secara aktif dalam ketiga tahap tersebut. Adapun untuk tahap pelaksanaan telah dikategorikan dalam kategori tinggi yang menandakan bahwa bahwa mayoritas masyarakat desa sudah terlibat secara aktif untuk kedua tahap tersebut. Evaluasi untuk indikator ketiga, yaitu indikator peningkatan yang diterima dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13.

Tabel 12 Penentuan Kategori Manfaat yang Diterima Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa manfaat yang diterima masyarakat untuk bidang pendapatan masih tergolong dalam kategori rendah. Peningkatan di bidang pendapatan digolongkan kedalam kategori rendah karena sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa mereka tidak merasakan adanya peningkatan pendapatan semenjak dibangunnya prasarana pendidikan. Bidang keterampilan dan bidang kesehatan dikategorikan dalam kategori sedang. Sementara itu, bidang pengetahuan telah dikategorikan dalam kategori tinggi karena sebagian besar masyarakat desa mengakui telah banyak mendapatkan penambahan

wawasan dari pembangunan prasarana pendidikan tersebut.

Tabel 13 Manfaat yang Diterima Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Peningkatan di bidang keterampilan digolongkan kedalam kategori sedang karena sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa walaupun mereka merasakan adanya peningkatan keterampilan, namun masih belum bisa digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa justru masih merasakan perlunya adanya pelatihan maupun bimbingan lebih lanjut untuk dapat meningkatkan keterampilan mereka. Peningkatan di bidang kesehatan digolongkan ke dalam kategori sedang karena sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa mereka belum merasakan perubahan yang signifikan di bidang kesehatan, khususnya untuk kesehatan fisik.

3. Pembangunan Prasarana Kesehatan

Daerah sampel untuk pembangunan prasarana kesehatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009 adalah Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor dan Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongwetan. Prasarana kesehatan yang dibangun adalah pembangunan WC kesehatan untuk Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor dan pembangunan pipa air untuk Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongwetan. Jumlah total responden untuk pembangunan prasarana kesehatan ini berjumlah sebanyak 88 orang dengan proporsi jumlah masyarakat petani sebanyak 28 orang, masyarakat buruh sebanyak 21 orang, masyarakat pedagang sebanyak 21 orang, dan masyarakat lain-lain sebanyak 18 orang. Evaluasi untuk indikator pertama, yaitu indikator sasaran penerima, dapat dilihat pada Tabel 14 dan 15 berikut.

Tabel 14 Penentuan Kategori Keuntungan yang Diterima Masing-Masing Kelompok

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 15 Keuntungan yang Diterima Masing-Masing Kelompok

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Bila dilihat dari kategori skor yang diperoleh, semua kelompok masyarakat masuk dalam kategori tinggi. Ini menandakan bahwa semua kelompok masyarakat desa, pada dasarnya

telah mendapatkan keuntungan dari pembangunan prasarana kesehatan desa tersebut. Keuntungan signifikan yang diterima dari setiap masing-masing kelompok masyarakat lebih terkait dengan semakin terbantunya masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga kualitas kesehatan mereka. Untuk masyarakat yang belum merasakan mendapatkan keuntungan yang signifikan lebih dititik beratkan pada belum adanya perubahan kualitas hidup dan peningkatan pendapatan yang dirasakan masyarakat desa (terutama guru) dari pembangunan prasarana kesehatan desa tersebut. Evaluasi untuk indikator kedua, yaitu indikator partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 16 dan 17.

Tabel 16 Penentuan Kategori Partisipasi Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 17 Partisipasi Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Partisipasi masyarakat desa pada tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap penganggaran, dan tahap evaluasi digolongkan dalam kategori sedang. Ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat desa masih belum terlibat secara aktif untuk keempat tahap tersebut. Hal ini disebabkan pada tahap ini hampir sebagian besar masyarakat desa didapati tidak terlalu aktif berpartisipasi bahkan ada yang tidak berpartisipasi dalam musyawarah-musyawarah perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, dan evaluasi, baik ditingkat dusun maupun ditingkat desa. Tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan dikategorikan dalam kategori tinggi yang menandakan bahwa bahwa mayoritas masyarakat desa sudah terlibat secara aktif untuk kedua tahap tersebut. Hal ini disebabkan pada tahap ini sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa mereka cukup aktif berpartisipasi dalam dan antusias ketika saat pengerjaan berlangsung dan ikut mengontrol perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Evaluasi untuk indikator ketiga, yaitu indikator manfaat yang diterima dapat dilihat pada Tabel 18 dan 19.

Tabel 18 Penentuan Kategori Peningkatan yang Diterima Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 19 Manfaat yang Diterima Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Manfaat total yang diterima masyarakat desa dari seluruh bidang peningkatan digolongkan dalam kategori tinggi. Ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat desa telah mendapatkan peningkatan yang signifikan dari seluruh bidang peningkatan, mulai dari bidang keterampilan, bidang pengetahuan, bidang kesehatan, dan bidang pendapatan.

Peningkatan di bidang pendapatan digolongkan ke dalam kategori sedang karena sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa mereka merasakan adanya peningkatan pendapatan dibawah 20% semenjak dibangunnya prasarana kesehatan. Peningkatan di bidang keterampilan digolongkan ke dalam kategori tinggi karena sebagian masyarakat desa mengakui bahwa mereka telah merasakan adanya peningkatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu peningkatan di bidang kesehatan, digolongkan ke dalam kategori tinggi karena sebagian besar masyarakat desa mengakui bahwa mereka telah merasakan perubahan yang signifikan bidang kesehatan, khususnya untuk kesehatan fisik. peningkatan Adapun untuk di bidang pengetahuan telah digolongkan kedalam kategori tinggi karena sebagian besar masyarakat desa mengakui telah banyak mendapatkan penambahan wawasan dari pembangunan prasarana kesehatan tersebut.

4. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Daerah yang dijadikan wilayah sampel untuk kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009 adalah Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy, Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta. Jumlah total responden untuk kegiatan SPP ini berjumlah sebanyak 12 orang responden yang diambil dari 3 kelompok SPP. Evaluasi untuk indikator pertama, yaitu indikator sasaran penerima, dapat dilihat pada Tabel 20 dan 21 berikut.

Tabel 20 Penentuan Kategori Keuntungan yang Diterima

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 21 Keuntungan yang Diterima Kelompok Perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perempuan yang berpartisipasi dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan tersebut atau sekitar 67% belum mendapatkan keuntungan secara signifikan. Ketidaksignifikan itu lebih disebabkan karena pendapatan yang mereka peroleh dirasa masih terlalu kecil untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga. Penggunaan uang dari SPP tersebut kebanyakan digunakan untuk berdagang, seperti menjajahkan makanan kesekolah, menjajahkan pakaian cicilan, dan ada sebagian lagi untuk membuka usaha seperti warungan kecil, produksi makanan-makanan ringan, menjahit, penjual pulsa, dan sebagainya. Evaluasi untuk indikator kedua, yaitu indikator

partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 22 dan 23.

Tabel 22 Penentuan Kategori Partisipasi Masyarakat Khusus Perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Partisipasi masyarakat perempuan untuk tahap evaluasi masih dikategorikan dalam tingkat patisipasi rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat perempuan yang diwawancarai mengakui bahwa mereka tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau rapat evaluasi yang dilakukan oleh kelompok. Adapun yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi hanya terlihat sampai pada pengurus kelompok, mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan sebagian kecil anggota. Menurut salah satu ketua kelompok, evaluasi yang dilakukan biasanya terkait dengan ada tidaknya kemacetan penyetoran yang terjadi dalam kelompok, pencapaianpencapainya yang telah didapat anggota kelompok, dan sebagainya.

Tabel 23 Partisipasi Masyarakat Khusus Perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Partisipasi masyarakat perempuan untuk tahap perencanaan dan tahap pengawasan dikategorikan dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat perempuan yang diwawancarai mengakui bahwa mereka tidak terlalu aktif berpartisipasi dalam setiap pembahasan atau rapat-rapat yang diadakan. Adapun alasan tidak terlalu aktifnya sebagian kelompok perempuan ini lebih disebabkan karena fleksibilitas perempuan yang terlalu minim karena selain bekerja juga harus bertindak sebagai ibu rumah tangga, yaitu memasak, mencuci, mengasuh anak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya.

Partisipasi masyarakat perempuan untuk tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap penganggaran dikategorikan dalam kategori tinggi. Ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat perempuan yang diwawancari mengakui bahwa mereka sangat aktif berpartisipasi pada tahapan tersebut. Misalnya untuk tahapan pengorganisasian untuk memilih ketua, bendahara, dan sekretaris kelompok, sebagaian besar perempuan mengakui ikut dalam pemilihan tersebut. Begitu pula dengan ketika pada pelaksanaan, yaitu dalam menjalankan uang SPP tersebut, sebagian besar mengakui bahwa mereka cukup aktif menjalankan uang tersebut. Evaluasi untuk indikator ketiga, yaitu indikator peningkatan yang diterima dapat dilihat pada Tabel 24 dan 25.

Tabel 24 Penentuan Kategori Peningkatan yang Diterima Masyarakat Khusus Perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 25 Peningkatan yang Diterima Masyarakat Khusus Perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Pada dasarnya mayoritas kelompok perempuan telah merasakan adanya peningkatan di bidang keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan pendapatan selama berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, namun peningkatan tersebut belum signifikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengolahan pada Tabel 25, dimana untuk kategori peningkatan per kategori maupun katagori peningkatan total berada di kategori sedang. Berdasarkan survei lapangan, tidak signifikannya peningkatan yang dirasakan kelompok perempuan lebih disebabkan karena partisipasi perempuan dalam kegiatan SPP masih tergolong baru. Oleh sebab itu, mereka belum merasakan adanya peningkatan yang begitu signifikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan ada sebagian perempuan yang masih belum merasakan adanya peningkatan sama sekali, khususnya untuk bidang keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan.

4. Kesimpulan

Terdapat tiga hal penting dari hasil artikel ini terkait evaluasi terhadap program PNPM Mandiri Perdesaan yang diadakan di Kabupaten Bandung Barat. Pertama, kelompok masyarakat yang paling tinggi mendapatkan keuntungan semenjak mengikuti PNPM Mandiri Perdesaan adalah kelompok pedagang. Kedua, partisipasi masyarakat desa dari seluruh kelompok kegiatan pembangunan yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi masih dikategorikan dalam kategori sedang. Terkait hal ini, perlu adanya pendampingan secara maksimal kembali untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Kesimpulan yang ketiga adalah peningkatan yang diterima masyarakat untuk keempat bidang mulai dari bidang keterampilan, bidang pengetahuan, bidang kesehatan, dan bidang pendapatan masih dikategorikan dalam kategori sedang. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan program-program yang ditujukan untuk mempercepat kemandirian masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan, peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan hal lainnya. Selain hal tersebut, dalam keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan, maka diberikan beberapa rekomendasi lain, yaitu:

• Perlu adanya suatu strategi mengenai manajemen waktu antara waktu pengerjaan pembangunan dengan waktu kondisi iklim atau cuaca wilayah, dimana waktu pengerjaan pembangunan yang baik adalah diantara pada bulan April-September yang merupakan bulan musim kemarau;
• Terkait dengan kekurangan dana yang dikeluhkan sebagian besar masyarakat,

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Krisna Nur Pribadi M.Sc. M.Phil. untuk arahan dan bimbingan sehingga artikel ini dapat ditulis. Terima kasih juga kepada dua mitra bestari yang telah memberikan komentar yang berharga.