Vol. 25 No. 3 (2014)

Abstrak. Integrasi infrastruktur transportasi dan perkembangan kota harus ditingkatkan kepentingannya. Di banyak kota di belahan bumi bagian selatan, investasi pada Bus Rapid Transit (BRT) memberikan kesempatan untuk peningkatan tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini, sistem BRT telah gagal dalam menciptakan pembangunan yang kompak dan multi-guna bukan saja karena kurangnya perencanaan strategis kawasan stasiun tetapi juga dampak dari penempatan jalur-jalur dan stasiun pada wilayah perkotaan yang stagnan dan pada median jalan yang sibuk. Sistem BRT selama ini dipertimbangkan dan dirancang…

Abstrak. Di Indonesia, pengembangan kota baru, termasuk kota baru "mandiri" seringkali menghadapi persoalan berupa ketergantungan terhadap kota induknya.Hal ini ditandai dengan masih tingginya frekuensi pergerakan penghuni dari kota baru menuju kota induk untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya. Tulisan ini merupakan hasil penelitian induktif-kualitatifyangmenemukenali faktor-faktor penyebab ketergantungan Kota Harapan Indah (KHI),yang mengklaim dirinya sebagai kota baru mandiri, terhadap kota induk Jakarta dan wilayah sekitarnya. Dari hasil penelitian, ditemukan dua faktor yang…

Abstrak. Pertumbuhan dan perkembangan kota berbanding lurus dengan perkembangan kehidupan sosial-budaya, ekonomi dan politik yang melatar belakanginya. Perkembangan kota juga disertai pertambahan jumlah penduduk, baik oleh pertumbuhan alamiah maupun pertumbuhan non alamiah yang mengarah pada bentukan pola morfologi kota. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola morfologi kota di sebagian Kecamatan Klojen di Kota Malang. Dalam penelitian ini, morfologi kota didasarkan pada aspek struktural, aspek fungsional dan aspek visual. Untuk menganalisis suatu pola morfologi kota dapat…

Abstrak: Di Kota Semarang jumlah PKL setiap tahunnya semakin meningkat dan mulai memberikan dampak negatif karena menempati ruang publik. Artikelini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan implementasi penertiban PKL menurut pandangan pedagang dan pemerintah serta faktor penyebabnya. Kebijakan penertiban PKL yang menjadi fokus penelitian adalah program relokasi PKL Citarum dan Kartini ke Pasar Waru serta program penataan sarana aktivitas PKL Simpang Lima. Pelaksanaan relokasi PKL dinilai sulit dilaksanakan karena terjadi penolakan dan menganggap Pasar Waru tidak representatif untuk…