PENDAHULUAN
Masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di kota Ternate adalah management pengelolaan limbah terkait pembuangan sampah dan dampak estetika pencemaran lingkungan. Diketahui pemukiman rumah panggung di pesisir kota Ternate mencapai 534 jiwa/Ha (Irene, 2004) dan bertambah menjadi 8.667 jiwa (BPS, 2015). Tidak tersedianya fasilitas lingkungan pemukiman yang memadai, memberi pengaruh pada perilaku masyarakat untuk cenderung membuang limbah rumah tangga langsung ke laut sehingga menjadikan lingkungan pesisir dengan peruntukan tempat tinggal menjadi kotor, kumuh dan tidak sehat. Penemuan tingginya paramter uji kualitas air yang melebihi baku mutu menandakan bahwa kondisi air di perairan tersebut telah mengalami pencemaran serius. Melihat hal tersebut, perlunya tindakan dalam mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari menurunnya kualitas lingkungan pesisir.
Keberadaan rumah panggung dengan program pemeliharaan lingkungan pesisir masih belum jelas digambarkan dalam perundang-undangan. Mengingat kajian ekonomi untuk mengukur kualitas lingkungan dan tingkat kesejahteraan selalu didasarkan pada pasar yang berlaku, sementara pencemaran pesisir yang tidak memiliki harga pasar perlu ditentukan oleh pendekatan perhitungan yang sesuai guna mengkuantifikasi dampak dari pencemaran pesisir tersebut. Dalam ilmu ekonomi lingkungan, teknik penilaian (valuasi) terhadap barang dan jasa lingkungan yang tidak memiliki harga pasar dapat dilakukan secara langsung. Salah satu teknik valuasi secara langsung yaitu Contingent Valuation Method (CVM). Dalam teknik CVM, masyarakat menyatakan keinginannya baik untuk membayar atau menerima komoditas lingkungan yang semuanya tergantung penjelasan tentang fasilitas lingkungan (Rajabu, 2015). Nilai-nilai tersebut pada umumnya diukur berdasarkan keinginan masyarakat untuk membayar perbaikan lingkungan atau menerima kompensasi terhadap lingkungan. Valuasi ekonomi jasa
ekosistem dapat memfasilitasi pengelolaan lingkungan dalam banyak cara, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menginformasikan pembuat kebijakan, mendukung pengelolaan kerusakan (Zanten dkk, 2014).
Untuk mengetahui keinginan masyarakat tersebut maka digunakan penilaian berdasarkan survei kuisioner dengan pendekatan Willingness to Pay (WTP) (Rajabu, 2015). Willingness to Pay merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui jumlah harga yang mampu dibayar oleh masyarakat untuk mempertahankan suatu kualitas lingkungan (Ramdas dan Mohamed, 2014). Pemilihan WTP untuk mengukur nilai ekonomi atas peningkatan kualitas pesisir berdasarkan atas karakteristik pesisir yang tidak memiliki hak kepemilikan. Berdasarkan nilai WTP yang diperoleh akan diketahui besarnya manfaat ekonomi yang dapat dikelola dari sumber dana masyarakat berdasarkan tingkat ketersediaan membayar (WTP) dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan pesisir sehingga program pengendalian pencemaran pesisir dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
METODOLOGI
Terdapat dua objek lokasi penelitian yang didasarkan pada administrasi dan kondisi lingkungan yang berbeda yaitu kelurahan Kampung Makassar dan kelurahan Salero. Berdasarkan tujuan penelitian maka data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuisioner kepada masyarakat yang menjadi objek penelitian dengan cakupan pertanyaan yang diajukan meliputi latar belakang, persepsi masyarakat, tingkat kekhawatiran, dan sikap masyarakat Gambar 1 sedangkan data sekunder diperoleh melalui instansi berupa bank data dan dilakukan wawancara pada pihak berwenang terhadap permasalahan yang diteliti Tabel 1.
Tabel 1. Data sekunder
| No | Jenis data | Sumber data |
|---|---|---|
| 1. | Kualitas air laut | BLH Provinsi dan BLH Kota |
| 2. | Kuantitas sampah | Dinas Pekerjaan Umum Kota |
| 3. | Jumlah penduduk kota ternate | Badan Pusat Statistik |
| 4. | Peta administrasi dan peta tata | Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Ternate |
| guna lahan |
Pengambilan data melalui observasi
Penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kualitas fisik lingkungan pesisir dengan perilaku harian masyarakat dalam membuang sampah, operasional pengolahan sampah, dan pemeliharaan kebersihan (Sidik et al. 2012). Selain itu juga dilakukan pengujian kuisioner untuk mengvalidasi pertanyaan yang dirancang dan mengetahui reaksi awal akan persepsi dan kesediaan masyarakat terkait perubahan lingkungan untuk melihat besarnya nominal kontribusi yang diberikan oleh responden sebagai acuan awal dalam melihat tingkat partisipasi masyarakat dan penentuan nilai minimum – maksimum WTP.
Pengambilan data melalui wawancara Gambar 1. Latar belakang Masyarakat
Pengumpulan data sampling menggunakan metode purposive sampling pada responden terpilih yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan persepsi dari masyarakat terhadap permasalahan yang sedang diteliti (Sari dan Effendi, 2014). Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mengarah pada penelitian yang dilakukan. Adapun metode yang dipakai dalam merancang pertanyaan terkait kesediaan membayar menggunakan metode bidding games.
Pengolahan dan analisis data
Data yang didapat berupa data kualitatif yang perlu dilakukan rekap untuk mempermudah perhitungan dalam analisis diskriminan dengan metode statistik (Magfirah dan Sudrajat, 2018). Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder masih berupa bank data yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai dasar pengambilan keputusan sementara.
Data mentahan yang didapat diolah dalam metode statistik dan kemudian dilakukan analisis korelasi. Adapun variabel yang digunakan sebagai parameter uji dalam analisis diskriminan antara lain :
- 1. Variable independent dalam penelitian ini adalah pendapatan, frekuensi interaksi dengan laut, lama tinggal, dan pendapatan responden.
- 2. Variable dependent dalam penelitian ini adalah nominal pilihan kesediaan respondent dalam membayar (WTP) dari hasil wawancara.
Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan statistik induktif/inferensi yang mana diharapkan dapat mengetahui keadaan data yang sedang dibaca dan menyimpulkan suatu parameter dalam populasi.
Metode analisis
Data penelitian terdiri dari data ordinal dan nominal yang metode coding sehingga dilakukan analisis statistik non parametrik yang terdiri dari (Rajabu, 2015);
1. Analisis korelasi. Untuk melihat besar kecilnya koefisien korelasi antar variabel yang diujikan maka diperlukan pedoman interpretasi koefisien korelasi.
Tabel 2. Pedoman interpretasi koefisien korelasi
| Interval korelasi | Tingkat hubungan | ||
|---|---|---|---|
| 0.00 – 0.199 | Hubungan antara variable sangat kecil bisa diabaikan | ||
| 0.20 – | Hubungan antara | ||
| 0.399 | variable kecil (tidak erat) | ||
| 0.40 – 0.599 | Hubungan antara variable kuat (cukup erat) | ||
| 0.60 – | Hubungan antara | ||
| 0.799 | variable kuat (erat) | ||
| 0.80 – | Hubungan antara | ||
| 1.000 | variable sangat kuat | ||
2. Analisis komparatif (Uji beda) dengan ketentuan sebagai berikut :
Jika Sig. >0.05, maka Ho diterima (tidak ada perbedaan)
Jika Sig. <0.05, maka Ho ditolak (ada perbedaan)
3. Analisis faktor untuk menemukan hubungan antar sejumlah variabel yang saling independen dengan menggunakan metode Bartlett test of sphericity serta pengukuran MSA (Measure of Sampling Adequacy).
4. Analisis diskriminan digunakan untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama atau simultan antara tingkat kesediaan membayar masyarakat (WTP) dengan metode step wise estmation dimana variabel dimasukkan satu per satu ke dalam model diskriminan.
Public goods dalam penelitian ini adalah kebersihan lingkungan yang digambarkan dengan Total Economi Value (TEV) melalui WTP sebagai nilai tidak langsung dari masyarakat dengan persamaan sebagai berikut (Knight dkk, 2015).
= + +
Pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisis kesediaan masyarakat dalam membayar perbaikan kawasan lingkungan pesisir dalam hal peningkatan kualitas perairan.
Hasil dan Pembahasan
Kondisi umum wilayah studi
Gambar 2. Peta penelitian
Pada tahun 2017 penduduk yang bermukim di atas laut dengan jenis hunian rumah panggung tercatat sebanyak 588 KK yang terdiri dari 6 RT (BPS, 2015). Karakteristik kedua lokasi ini terletak pada adanya reklmasi dan penumpukan sampah yang terjadi di Kelurahan Kampung Makassar, sedangkan Kelurahan Salero masih terhubung dengan laut lepas sehingga tidak terdapat penumpukan sampah akibat aktivitas arus dan gelombang Gambar 2.
Penentuan BID WTP
Pengujian kuisioner dilakukan pada 60 responden berbeda dengan purposive sampling untuk menguji pemahaman responden terkait pertanyaan yang diajukan, menemukan nilai bid minimum-maksimum dengan proporsi 90% responden menerima bid terendah yang ditawarkan, dan koreksi kuisioner untuk mendapat validitas data. Setelah dilakukan pengujian kuisioner didapat persentasi bid dengan kisaran nilai Rp 20.000 hingga lebih dari Rp 30.000 yang digambarkan dalam Gambar 3.
Gambar 3. Komposisi bid responden
Dapat kita lihat bahwa proporsi WTP dengan nilai kurang dari Rp. 20.000 sesuai dengan presentasi probabilitas yang diharapkan yaitu 90% responden memiliki nilai tersebut sehingga dikategorikan sebagai WTP rendah, sedangkan presentasi 10% berada dalam nominal lebih dari Rp. 20.000. Komposisi nilai WTP rendah ini lebih diterima oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda.
Beberapa pengujian seperti uji korelasi dan uji beda perlu dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang signifikan antara atribut responden dengan variasi nilai WTP yang dapat diterima oleh masyarakat.
Gambar 3. Variasi nilai WTP
Berdasarkan hasil uji pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pada aspek pengeluaran, besarnya pengeluaran setiap bulannya tidak mempengaruhi besarnya nilai WTP yang diberikan, berbeda dengan pengeluaran dibawah 2 juta perbulan yang cenderung memilih WTP sedang. Responden dengan pengeluaran bulanan dibawah 2 juta lebih aktif berpartisipasi dalam program kebersihan yang didukung oleh kebutuhan akan kebersihan lingkungan. Selain itu, responden pada kelompok ini didominasi oleh penduduk lokal yang telah menghuni area pemukiman lebih dari 10 tahun, dimana perubahan lingkungan yang begitu nyata lebih dirasakan oleh mereka dibandingkan oleh pendatang. Pada frekuensi buangan sampah ke laut, responden yang memilih WTP sedang cenderung mengesalkan minimnya fasilitas pengangkutan sehingga responden harus membuang sampah ke TPS yang berjarak lebih dari 150 meter. Besarnya beban buangan sampah yang jauh dari rumah dinilai membuang tenaga dan waktu sehingga sebagian dari mereka bersedia memberi lebih untuk menghemat tenaga dan waktu namun sebagian besar diantaranya masih cenderung membuang sampah ke laut untuk menghemat tenaga dan waktu. Namun minimnya sosialisasi dan pengetahuan akan dampak kerusakan ekosistem, masyarakat lebih perseptif terhadap kebersihan daripada kerusakan ekosistem.
Tabel 3. Analisis biaya berdasarkan pengeluaran.
| Parameter | Motor kaisar | Gerobak | TPS |
|---|---|---|---|
| sampah | |||
| Harga produk | Rp. 19.000.000 | Rp. 3.500.000 | Biaya pembuatan |
| Semen (6 sak) : | |||
| Gaji petugas/bulan | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 | 6 x 60.000 = Rp. 360.000 |
| Batu tela (250 buah) : | |||
| Biaya perawatan/bulan | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | 250 x 1.300 = Rp. 325.000 |
| Pasir (2 ret) : | |||
| Rp. 200.000 | - | 2x 800.000=Rp. 1.600.000 | |
| Cat dinding (1 kaleng) | |||
| Biaya BBM/bulan | 1 x 250.000 = Rp. 250.000 | ||
| Gaji tukang (1 orang) | |||
| 1 x 700.000 = Rp. 700.000 | |||
| Total biaya | Rp. 20.100.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 3.235.000 |
Potensi pembiayaan dapat diperoleh dari nilai manfaat langsung yang didapat dari masyarakat. Untuk mempermudah perhitungan nilai total ekonomi, diperlukan pendekatan estimasi variasi pemasukan nilai WTP rendah, WTP sedang, dan WTP tinggi (Tabel 4).
Tabel 4. Perhitungan nilai manfaat
| WTP | Nilai manfaat per bulan | Nilai manfaat per tahun |
|---|---|---|
| Rp. 15.000/KK/bulan | Rp. 8.820.000 | Rp. 105.840.000 |
| Rp. 20.000/KK/bulan | Rp. 11.760.000 | Rp. 141.120.000 |
| Rp. 25.000/KK/bulan | Rp. 14.700.000 | Rp. 176.400.000 |
| Rp. 30.000/KK/bulan | Rp. 17.640.000 | Rp. 211.680.000 |
| Rp. 35.000/KK/bulan | Rp. 20.580.000 | Rp. 246.960.000 |
Jika dilihat dari total pemasukan bulanan (Tabel 4) dan kebutuhan (Tabel 3), pemasukan dari masyarakat berpotensi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan fasilitas kebersihan. Pendekatan WTP rendah (kurang dari Rp. 20.000) ini untuk melihat variasi harga yang diberikan bagi 90% responden yang mempunyai WTP rendah yaitu Rp. 15.000 hingga Rp. 20.000 perbulannya. Nilai ini dianggap kurang cukup sebab dibutuhkan waktu empat bulan tergantung banyaknya unit yang dibutuhkan. Berbeda halnya dengan kategori WTPsedang (Rp. 20.000 – Rp. 30.000) yang dinilai cukup dalam memenuhi fasilitas kebersihan dalam kurung waktu dua hingga tiga bulan. Namun upaya pendekatan ini harus diikuti oleh sosialisasi yang rutin, pengetahuan akan pentingnya menjaga kualitas perairan, dan ancaman kerusakan ekosistem melalui tokoh masyarakat, peran RT/RW, instansi terkait, dan LSM.
KESIMPULAN
Responden menilai bahwa kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan walaupun tingkat kesadarannya masih kurang. Namun analisis studi CVM menunjukkan bahwa respon mendukung program peningkatan kualitas perairan dengan 90% masyarakat bersedia membayar untuk fasilitas kebersihan yang ditawarkan yaitu Rp. 10.000-Rp. 25.000/KK/bulan. Besarnya WTP masyarakat dipengaruhi oleh frekuensi limbah buangan sampah, persepsi pencemaran laut, persepsi bau, persepsi warna, kuantitas buangan sampah di laut, frekuensi pembersihan laut, estetika laut, kekhawatiran terhadap sumber pencemar, dan kesediaan partisipasi. Besarnya nilai manfaat ekonomi peningkatan kualitas perairan laut Kota Ternate adalah sebesar Rp. 176.400.000/tahun yang menunjukkan adanya potensi dari masyarakat untuk mendukung kebersihan lingkungan perairan laut Kota Ternate.