PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Bandung merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi yakni sejumlah 3.657.701 jiwa pada tahun 2017 dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 0,53% per tahun. Meningkatnya jumlah penduduk suatu kawasan berpotensi menyebabkan peningkatan sampah yang dihasilkan. Disisi lain peningkatan timbulan sampah tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik, maka akan menyebabkan munculnya kerusakan dan pencemaran lingkungan (Zulfinar & Sembiring, E., 2015). Salah satu permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung ialah minimnya persen pelayanan pengangkutan sampah, hanya sebesar 37,7% dari total penduduk (PTMP Kab.Bandung,2016). Kendalanya yakni minimnya dana yang dialokasikan untuk biaya operasional pengangkutan sampah yang tidak seimbang dengan banyaknya timbulan sampah yang harus diangkut. Isu

lain yang menjadi ancaman bagi pemerintah Kabupaten Bandung yakni akan ditutupnya TPA Sarimukti yang merupakan tempat pengolahan akhir pembuangan sampah Kabupaten Bandung saat ini. Berdasarkan data dari BPSR tahun 2016, beban sampah di TPA Sarimukti mencapai 3.000 m3 setiap harinya. Kondisi ini menyebabkan TPA Sarimukti sudah jenuh dan masa aktifnya seharusnya sudah berakhir sejak tahun 2017. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bandung terpaksa harus mencari alternatif TPA lain sebagai pengganti TPA Sarimukti untuk menjadi tempat pemrosesan akhir sampah yang dihasilkan.

Kebijakan penggunaan TPPAS Legok Nangka sebagai TPA Regional dirasa berat oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan biaya tipping fee TPPAS Legok Nangka sangat tinggi, yakni ±3 kali lipat dari biaya tipping fee di TPA Sarimukti. Selain itu alternatif lain berupa pemanfaatan kembali TPA Babakan Arjasari terkendala isu sosial terkait penerimaan masyarakat. Alternatif lain yakni sejumlah TPST direncanakan dibangun dan pengoptimalan kembali TPST serta TPS 3R yang ada di wilayah studi. Alternatif terakhir sebenarnya telah sesuai dengan arahan yang tertuang di UU No. 18 tahun 2008 terkait pengelolaan sampah. Amanat tersebut kemudian diturunkan melalui Perpres jakstranas Pengelolaan Sampah, yakni pengurangan sampah dimanfaatkan sebesar 30% dan penanganan mencapai 70% pada tahun 2025. Namun kenyataannya saat ini di wilayah Kabupaten Bandung sebenarnya telah terbangun 112 TPS 3R, namun 88 diantaranya tidak aktif. Parameter utama yang paling mempengaruhi ketidakberfungsian TPS 3R adalah potensi keberlanjutan program. Oleh sebab itu dalam upaya mengoptimalkan kinerja dan keberlanjutan TPS 3R maka perlu dilakukan evaluasi terhadap fasilitas TPS 3R yang telah terbangun saat ini. Melalui hasil evaluasi kemudian akan dianalisa dengan metode SWOT yang diharapkan dapat merumuskan strategi-strategi untuk peningkatan kinerja dan keberlanjutan TPS 3R.

Tujuan

• a. Mengetahui hasil evaluasi terhadap TPS 3R yang telah terbangun di wilayah Kabupaten Bandung saat ini ditinjau dari kinerja input, proses, dan output pelayanan;
• b. Menentukan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberlanjutan TPS 3R;
• c. Menetukan strategi untuk mengoptimalkan fungsi TPS 3R di wilayah Kabupaten Bandung dengan metode SWOT;
• d. Menetukan peran TPS 3R dalam meminimasi cost pengangkutan sampah ke TPA dan emisi gas rumah kaca bila kinerjanya dianggap optimal.

METODOLOGI

Penelitian Pendahuluan

Langkah dalam survey awal ini terdiri dari :

• Verifikasi awal tentang kondisi TPS 3R (minimal 10% jumlah total TPS 3R)
• Pendataan sesuai form monev juknis TPS 3R tahun 2017 yang disusun oleh Kementrian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tentang Tata Cara Monitoring dan Evaluasi (Monev) TPS 3R. Pendataan dilakukan dengan 2 form utama yakni :
  • ✓ Data profil TPS 3R
  • ✓ Form penilaian monitoring dan evaluasi dengan skala penilaian 1-5 untuk setiap indikator dan dengan bobot tertentu untuk setiap aspek

Desain Instrumen Penelitian

Untuk mengevaluasi dan menentukan faktor strategis keberlanjutan TPS 3R yang akan digunakan dalam analisa SWOT, Tabel 1 berikut menujukan variabel yang akan digunakan sebagai dasar perumusan indikator dan instrumen penelitian.

Tabel 1 Variabel keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Beberapa instrumen yang digunakan yakni pengukuran, wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi.

Uji Instrumen

Instrumen berupa kuesioner ke masyarakat dibagikan kepada 30 responden. Hasil pengujian menunjukan seluruh variable penelitian reliable (nilai alpha cronbach > 0,6) dan validitas masing- masing materi dalam tiap variabel valid (r hitung > r tabel). Nilai r tabel ialah 0,334. Instrumen lain berupa list wawancara dan kuesioner SWOT diujicobakan kepada 5 orang mahasiswa/i. Hasilnya tidak ada persepsi yang salah dalam menjawab pertanyaan, namun beberapa pertanyaan yang memungkinkan adanya makna ganda atau rancu diperbaiki.

Analisa dan Interpretasi Data

A. Evaluasi TPS 3R

Metoda yang digunakan pada analisa ini yakni metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Varibel yang dianalisa dengan metoda deskriptif kualitatif yakni variabel peraturan, kelembagaan,pendampingan, penyuluhan, pemantauan. Sedangkan variabel yang dianalisa dengan metoda deskriptif kuantitatif yakni variabel teknis, pembiayaan, efisiensi reduksi, kepuasan masyarakat, dan partisipasi masyarakat.

B. Analisa strategi keberlanjutan program TPS 3R

Tahapan yang dilakukan dalam menganalisa menggunakan metoda SWOT sebagai berikut:

• Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan
• Penyusunan dan penentuan responden pembobotan dan perangkingan SWOT. Penentuan responden dipilih berdasarkan faktor keterkaitan serta pemahaman terhadap masalah yang diteliti (purposive sampling). Kelompok responden terdiri dari perwakilan DLH Kabupaten Bandung, Pengelola TPS 3R di wilayah Kabupaten Bandung, akademisi yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan sampah khusunya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung, fasilitator ecovillage, dan konsultan advisory.
• Memberikan pembobotan terhadap faktor internal dan faktor eksternal. Penentuan bobot faktor strategis (internal dan eksternal) masing-masing dengan skara mulai dari 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting). Memperkirakan bobot ditentukan melalui pendapat para ahli di bidang tersebut, atau yang lain. Total seluruh bobot dari faktor strategis harus sama dengan satu.
• Penilaian (rating) terhadap faktor strategis (internal dan eksternal). Pemberian rating faktor strategis untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat setuju) dengan 1 (tidak setuju) berdasarkan pengaruh faktor kondisi TPS 3R yang bersangkutan,
• Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh nilai /score
• Menghitung strength posture dan competitive posture. Tujuan perhitungan ini yakni menetukan

posisi titik ordinat program dalam grafik SWOT.

Strength posture : S + (-W) (Persamaan 1) Competitive posture : O + (-T) (Persamaan 2)

• Menggambarkan ordinat pada kuadran SWOT
• Menentukan strategi dari hasil analisa SWOT dengan membuat matriks SWOT

GAMBARAN UMUM LOKASI

Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6⁰ ,41' sampai dengan 7⁰ ,19' Lintang Selatan dan di antara 107⁰ ,22' sampai dengan 108⁰ ,5' Bujur Timur. Luas wilayah keseluruhan sebesar 1.762,39 Km² .

Data Persampahan

Rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan dari permukiman adalah 1,601 L/orang/hari. Sedangkan timbulan sampah perkotaan sebesar 2,1 L/org/hari. Pelayanan pengelolaan sampah hanya melayani 25 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada. Gambar 1 berikut merupakan data sampah terolah dan terangkut ke TPA Sarimukti berdasarkan data sekunder dan observasi yang dilakukan. Namun beberapa wilayah kecamatan terlayani pun tidak seluruhnya terlayani pengangkutan sampah, hanya kawasan perkotaannya saja.

Gambar 1 Neraca massa pengelolaan sampah Kabupaten Bandung (Sumber: diolah peneliti)

Data TPS 3R

Terdapat total 112 TPS 3R yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung. Namun saat ini kondisi di lapangan hanya terdapat 24 TPS 3R yang masih aktif. Sistem pengelolaan sampah yang dibawa ke TPS 3R rata-rata diangkut menggunakan gerobak, selanjutnya dilakukan pemilahan oleh petugas. Pengolahan sampah yang dilakukan berupa komposting, pembakaran, penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomi, daur ulang sampah anorganik. TPS 3R yang dibangun hampir seluruhnya direncanakan untuk melayani 500 KK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan ini dilakukan untuk mengklasifikasikan status keberfungsian TPS 3R yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Terdiri dari 4 klasifikasi yakni sangat baik, baik, kurang baik, dan buruk menggunakan form monev juknis TPS 3R. Secara teoritis cakupan pelayanan TPS 3R minimal melayani 200 KK, namun pada kenyataannya beberapa lokasi tidak mencapai target tersebut. Tabel 2 berikut menunjukan status keberfungsian TPS 3R yang di survey.

Tabel 2 Status keberfungsian TPS 3R

Evaluasi kinerja dan keberlanjutan TPS 3R

A. Peraturan

Telah terdapat Perda terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung yakni Perda Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2012 dan Nomor 11 tahun 2012, namun dalam implementasinya menurut pihak pemerintah penarikan retribusi sulit dilakukan meskipun sebenarnya hal tersebut sudah diatur dalam Perda. Selain itu terdapat pula Perbup tentang pengelolaan sampah, namun dalam Perbup tersebut pedoman yang dibahas mengenai kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, serta peran serta belum menyeluruh dan terperinci.

Kesulitan yang dialami pengelola yakni sulitnya mengumpulkan biaya retribusi di wilayah pelayanannya. Hal ini dikarenakan mereka belum merasa memiliki wewenang akibat tidak adanya Perdes terkait retribusi sampah sebagai payung hukum. Selain itu regulasi yang ada saat ini tidak memberi ruang bagi ide-ide masyarakat untuk pengolahan sampah yang lebih terdesentralisasi. Penandatanganan MOU atas kerja sama pembuangan sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka dengan minimal timbulan sampah yang tidak sedikit cenderung mengarahkan pengelolaan sampah tersentralisasi.

B. Kelembagaan

Perbedaan terkait kelembagaan antara tiap sampel yang diamati yakni ketidakmerataan perhatian pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah tiap daerah sehingga yang menimbulkan kecemburuan sosial antar daerah. TPS 3R Cibodas (status keberfungsian TPS 3R buruk) merasa masyarakat dan pemerintah minim sekali yang peduli dengan pengelolaan sampah, sehingga tidak ada dukungan maupun partisipasi dari pihak manapun. Selain itu program yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan 3R oleh pemerintah dari tiap tingkatan seringkali bergerak secara independen.

C. Sumber daya manusia

Berdasarkan perhitungan terdapat gap perbandingan jumlah pekerja eksisting dengan kebutuhan pekerja di TPS 3R secara ideal, ditunjukan pada Tabel 3.

Tabel 3 Gap kuantitas SDM dan kebutuhan lahan minimal

D. Teknis

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, sarana dan prasarana yang diberikan cukup memadai namun kapasitas mesin atau sarana yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana masih minim akibat tidak adanya SOP sehingga keberfungsian menjadi tidak optimal. Berdasarkan perhitungan Tabel 3 menunjukan perbandingan antara kebutuhan lahan minimal secara ideal (disesuaikan dengan cakupan pelayanan) dengan kondisi eksisting saat ini.

E. Pembiayaan

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara hampir seluruh TPS 3R yang diobservasi merupakan TPS 3R yang mandiri atau "self finance" dalam pembiayaan operasional dan pemeliharaannya. Terkecuali 2 TPS yang merupakan TPS 3R Pemda. Bila dihitung pengeluaran yang layak (termasuk upah pekerja) untuk mencukupi biaya operasional TPS 3R WLC membutuhkan peningkatan jumlah warga yang membayar retribusi hingga 100% dengan tarif Rp.15.000/bulan/KK. Sedangkan untuk TPS 3R Sekarwangi Berseka dibutuhkan peningkatan pelayanan minimal 135 KK dan tarif pengelolaan sampah sebesar Rp. 15.000/KK/bulan. Jika ditinjau secara keseluruhan dana APBD yang dialokasikan untuk peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan lebih terfokus pada pelayanan pengangkutan. Dari total anggaran sebesar Rp.29.859.989.920, sebesar 51,65% dari total dana tersebut dialokasikan untuk pelayanan pengangkutan, sedangkan sisanya digunakan untuk honor tenaga harian lepas/honorer, perjalanan dinas, dll. Sedangkan untuk keperluan TPS 3R biaya yang dianggarkan tidak lebih dari 0,6%.

F. Pendampingan, Penyuluhan, dan Pemantauan

TPS 3R WLC (status keberfungsian sangat baik) dan TPS 3R Sekarwangi Berseka (status keberfungsian baik), keduanya mendapat proses pendampingan oleh fasilitator yang dibentuk oleh Provinsi melalui program ecovillage. Namun dalam implementasinya pendampingan yang dilakukan melalui program ini tingkat keberhasilannya variatif. Penyuluhan/sosialisasi dilakukan oleh pengelola, pihak pemerintah kabupaten (DLH), dan pemerintah provinsi melalui ecovillage. Berbagai penyuluhan yang dilakukan baik oleh pengelola maupun pemerintah tidak disertai dengan kesepakatan sangsi bagi warga yang melanggar. Oleh sebab itu seringkali penyuluhan yang dilakukan tidak memberikan dampak/ perubahan berkelanjutan.Pemantauan yang dirasakan di lokasi TPS 3R sampel hanya berasal dari pemantauan internal (pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten) saja, sedangkan pemantauan eksternal (akademisi, LSM) belum dirasakan oleh pihak terkait. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak pemerintah ini tidak merata dilakukan ke seluruh TPS 3R.

G. Efisiensi Reduksi Sampah

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, Tabel 4 berikut menunjukan perbandingan efisiensi reduksi pengplahan sampah antara ketiga sampel.

Tabel 4 Efisiensi reduksi pengolahan sampah lokasi sampel

H. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil kuesioner pada sejumlah responden Gambar 2 dan Gambar 3 berikut menunjukan pengaruh pengetahuan, peran serta masyarakat, kesediaan dan kemauan membayar menjadi faktor yang mempengaruhi keoptimalan fungsi program TPS 3R. Hal ini terbukti melaui grafik pada Gambar 2 dibawah bahwa TPS 3R WLC dengan status keberfungsian sangat baik memiliki rata-rata pengetahuan terkait pengelolaan sampah, peran

serta, dan kesediaan lebih tinggi dibandingkan TPS 3R lainnya.

Gambar 2 Hasil survey (a) Pengetahuan masyarakat, (b) Peran serta masyarakat,(c)Kesediaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis TPS 3R

Gambar 3 Grafik hubungan ATP dan WTP

I. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan User (Performance) yang baik menggambarkan performa TPS 3R yang baik pula , hal ini harus diimbangi dengan adanya harapan user (Importance), yang dapat dianalisa dengan menggunakan metode IPA (Importance-Performance Analysis). Hasil pemetaan tingkat kepuasan dan harapan pengelolaan sampah ditunjukan Tabel 5. Berdasarkan hasil analisa, setelah dimasukan dalam diagram kartesius yang ditunjukan pada Gambar 4 maka

dapat disimpulkan:

Tabel 5 Hasil pemetaan tingkat kepuasan dan harapan pengelolaan sampah di TPS 3R

Ket : I Yang harus dikembangkan, II Yang harus dipertahankan, III Yang menjadi prioritas terakhir, IV Yang memiliki prioritas

Gambar 4 Diagram kartesius TPS 3R (a) WLC, (b) Sekarwangi, (c) Cibodas

Analisa Strategi dengan Metode SWOT

Berdasarkan hasil evaluasi TPS 3R maka dapat disusun isu-isu utama dan mengelompokannya berdasarkan faktor pengaruhnya terhadap keberlanjutan program TPS 3R, ditunjukan pada Tabel 6 (faktor strategi internal) dan Tabel 7 (faktor strategi eksternal).

Tabel 6 IFAS (Internal Factor Strategies)

Berdasarkan hasil analisa IFAS dan EFAS, maka dapat dihitung strength posture dan competitive posture. Diperoleh nilai strength posture sebesar 0,421 dan nilai competitive posture sebesar 0,063. Bila nilai tersebut diposisikan pada kuadran strategi perencanaan, dapat diketahui bahwa posisi pengelolaan sampah berbasis 3R ini berdasarkan matriks berada pada kuadran 1. Pada kuadran 1 menggambarkan bahwa situasi yang sangat baik karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang yang menguntungkan. Untuk itu dapat digunakan alternatif strategi 1 yakni pengembangan ( strategi agresif).

Tabel 7 EFAS (Eksternal Factor Strategies)

Alternatif strategi yang diusulkan digambarkan melalui matriks SWOT pada Tabel 8. Maka rekomendasi strategi yang direkomendasikan yakni strategi SO.

Tabel 8 Matriks SWOT

Rencana Pengembangan Alternatif

Sebagai pertimbangan pemerintah dalam mengelola sampah di masa mendatang, berikut akan dianalisa 3 alternatif perencanaan yang telah disesuaikan dengan PTMP Kabupaten Bandung :

• Alt 1 Sampah langsung diangkut dari sumber menggunakan dumptruck/armroll menuju TPPAS Legok Nangga;
• Alt 2 Sampah diangkut dari sumber menggunakan dumptruck/armroll menuju SPA (Stasiun Peralihan Antara) dan selanjutnya diangkut menuju TPPAS Legok Nangka.
• Alt 3 Sampah dari sumber dikelola terlebih dahulu di TPST/TPS 3R terdekat dari sumber kemudian diangkut ke TPPAS Legok Nangka. Alternatif ini dibagi menjadi 3 skenario:

• 1) 50% jumlah TPS berfungsi aktif, tiap TPS 3R melayani 200 KK
• 2) 100% jumlah TPS berfungsi, tiap TPS 3R melayani 200 KK
• 3) 100% jumlah TPS berfungsi, tiap TPS 3R melayani 500 KK (sesuai rencana) Analisa yang akan dilakukan terkait perbandingan jumlah sampah terangkut ke TPA, perbedaan cost operasional, dan dampak emisi gas rumah kaca.

A. Perbandingan jumlah sampah terangkut ke TPA

Pada Gambar 5 dapat terlihat bahwa pengelolaan sampah pada tahun pertama alternatif ke-2 menunjukan alternatif skenario terbaik dibandingkan alternatif lainnya karena dengan adanya SPA sampah yang diangkut menjadi lebih sedikit. Namun bila dilihat secara keseluruhan, pada tahun ke-3

(tahun 2020) alternatif 3 skenario 3 menjadi alternatif terbaik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Hal ini berati pengelolaan sampah dengan pengoptimalan TPS 3R mampu memberikan potensi lebih besar dalam mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA di masa yang akan datang. Selain itu jumlah cakupan pelayanan TPS 3R juga sangat mempengaruhi keoptimalan reduksi sampah akibat adanya TPS 3R.

Gambar 5 Jumlah sampah terangkut ke TPA tiap skenario

B. Analisa Biaya

Berdasarkan perhitungan biaya satuan masing-masing subsistem pengelolaan sampah, Gambar 6 berikut merupakan perbandingan biaya operasional untuk pengangkutan dan pembayaran tiping fee tiap alternatif skenario.

Gambar 6 Biaya pengangkutan dan tiping fee per tahun tiap alternatif skenario

Melalui gambar diatas dapat diketahui bahwa bila dibandingkan dengan alternatif pengadaan SPA, alternatif pengoptimalan TPS 3R dengan cakupan pelayanan sebesar 500 KK (alternatif 3 skenario 3) mampu menghemat biaya \(\pm\) 70.000.000/tahun pada tahun 2020 dan menghemat \(\pm\) 4,6 milyar/tahun pada tahun 2025. Sedangkan bila dibandingkan dengan alternatif bussines as usual Kabupaten Bandung dapat menghemat biaya mencapai \(\pm\) 3,5 milyar/tahun pada tahun 2020 dan \(\pm\) 8,6 milyar/tahun pada tahun 2025.

Namun bila melihat biaya pengelolaan secara keseluruhan, melalui Tabel 9 dapat dilihat bahwa semakin optimis keoptimalan fungsi TPS 3R maka diperlukan semakin besar pula standar minimal retribusi tiap KK terlayani. Hal ini mengingat untuk keberlanjutan operasional pengelolaan sampah di TPS 3R yang semakin baik maka diperlukan biaya yang tidak sedikit pula. Maka bila tanpa mempertimbangkan biaya investasi agar TPS 3R dengan skenario 3 ini berjalan baik (minimal melayani 500 KK) diperlukan biaya retribusi minimal sejumlah Rp.26.000,00.

Tabel 9 Estimasi biaya retribusi minimum

C. Analisa Emisi Gas Rumah Kaca

Analisa perhitungan emisi gas rumah kaca pada penelitian ini ditinjau dari estimasi jumlah emisi GRK dari pengangkutan sampah dan dari pembuangan akhir sampah. Tabel 10 menunjukan jumlah total emisi masing-masing alternatif.

Tabel 10 Estimasi biaya retribusi minimum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survey TPS 3R di Kabupaten Bandung terdapat 5,88% TPS 3R dengan status keberfungsian sangat baik, 41,18% baik, 5,88% kurang baik, dan 47,06% buruk. Dalam penetuan strategi keberlanjutan TPS 3R digunakan metoda SWOT. Berdasarkan hasil analisa IFAS dan EFAS, diperoleh nilai strength posture sebesar 0,421 dan nilai competitive posture sebesar 0,063. Posisi nilai tersebut bila diposisikan pada kuadran strategi perencanaan berada pada kuadran 1. Alternatif strategi yang direkomendasikan yakni pengembangan (strategi agresif) atau strategi S-O. Rekomendasi pengelolaan sampah di masa mendatang yakni pengoptimalan TPS 3R terbangun dengan minimal cakupan pelayanan sebesar 500 KK. Hal ini dengan dasar pertimbangan bahwa pada tahun 2020 alternatif seknario terpilih mampu mengurangi sampah terangkut ke TPA sebesar + 7300 ton/tahun dibandingkan kondisi BAU, menghemat biaya operasional pengangkutan sebesar + 3,5 milyar/tahun, dan mengurangi emisi sebesar 1.268 MTCO2e/tahun dibandingkan kondisi business as usual.