1. Pendahuluan

Kinerja pengelolaan irigasi yang rendah disebabkan beberapa hal, yaitu antara lain institusi pengelola yang kurang mantap, sistem pembiayaan yang kurang memadai, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memenuhi syarat, dan sistem

pengelolaan irigasi yang kurang sesuai. Keadaan seperti ini mendorong ahli irigasi di Indonesia untuk melakukan perubahan sistem pengembangan dan pengelolaan irigasi menjadi sistem irigasi partisipatif yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan (sus -tainable) yang disebut dengan modernisasi irigasi. (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2011)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemahaman pilar modernisasi irigasi di tingkat operasional lapangan (petugas OP irigasi dan petani P3A) dan instansi pengelola irigasi Barugbug serta menentukan prioritas penerapan konsep menuju modernisasi irigasi dengan melakukan Analytical Hierarcy Process (AHP) terhadap pilar modernisasi irigasi.

2. Modernisasi Irigasi

ICID: The process of improving an existing project to meet New project criteria. It includes changes to the existing facilities operasional processs, management, and institutional aspects. These changes are designed to enhance the the economic and social benefits of the project. Unlike rehabilitation, modernization is not renovation of the project features in need of repair.

FAO: Modernization irrigation are combined strategy of institutional, managerial and technological change with the objective to change from a supply to service oriented mode of operation. (Wolter, 1997)

Dari kedua definisi modernisasi irigasi di atas, maka modernisasi irigasi di Indonesia dapat didefinisikan sebagai upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya manusia.

Dengan definisi ini maka irigasi di Indonesia diupayakan melalui 5 (lima) pilar, yaitu:

• 1. Keandalan penyediaan air irigasi
• 2. Sarana dan prasarana irigasi
• 3. Sistem pengelolaan irigasi
• 4. Institusi pengelola irigasi
• 5. Sumber daya manusia pengelola irigasi

3. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchi Process (AHP) adalah metode yang sistematik untuk membandingkan sejumlah sasaran ataupun alternatif, karena struktur logikanya jelas. AHP memberikan suatu dasar pendekatan dalam pengambilan keputusan secara rasional dan intuitif untuk memperoleh yang terbaik dari sejumlah alternatif yang dievaluasi dengan multi kriteria (Saaty, 2008).

Metode ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif karena mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang multi objektif dan multi kriteria. Pada dasarnya formulasi

matematik multi kriteria dalam model AHP menggunakan bentuk matriks. Perbandingan berbagai aspek dalam masing-masing matriks diberi pembobotan berdasarkan persepsi dan tingkat kepentingan.

AHP menggunakan dua jenis pengukuran terhadap

Tabel 1. Skala penilaian perbandingan pasangan

Sumber: Saaty, 2008

alternatif tindakan pada suatu kriteria yaitu: penilaian relatif dan penilaian absolut. Penilaian relatif (Relative measurement) membandingkan beberapa alternatif berdasarkan rasio kepentingan, menilai derajat kepentingan alternatif yang satu terhadap alternatif lainnya untuk suatu kriteria. Penilaian absolut (Absolute measurement) merangking beberapa alternatif berdasarkan nilai (scoring). Alternatif dinilai dengan angka skala Saaty 1 hingga 9.

4. Gambaran Wilayah Studi

Daerah irigasi Barugbug terletak di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang, Jawa Barat dan merupakan salah satu bagian dari sistem irigasi Jatiluhur. Air bendung Barugbug berasal dari sungai Cilamaya dan Ciherang Nunggali. Bendung ini berfungsi untuk mendistribusikan air ke areal pertanian di wilayah Karawang dan Subang melalui saluran irigasi sekunder. Bendung Barugbug mampu mengairi lahan sawah seluas 2.889 Ha, Air untuk melayani daerah irigasi Barugbug diambil dari bendung Barugbug yang dibagi melalui saluran sekunder Sungapan dan saluran sekunder Benggala. Saluran pembawa daerah irigasi Barugbug terdiri dari SS. Benggala, SS. Kembang, SS. Pabuaran, SS. Prapatan dan SS. Sungapan. Jaringan irigasi Barugbug melintasi saluran Tarum Timur dan pada saat memiliki debit yang besar dapat mensuplesi saluran Tarum Timur di 2 tempat yaitu BTT 21 dan BTT 22. Secara Skematis digambarkan pada Skema Jaringan Sungai berikut :

Sumber: BBWS Citarum, 2008

Gambar 1. Skema jaringan sungai daerah irigasi Barugbug

5. Analisa dan Diskusi

5.1 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, dimana peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan kuesioner, tes atau dengan wawancara. Pemetaan responden dalam penelitian ini adalah pengelola irigasi lapangan pada daerah irigasi Barugbug yang terdiri atas:

Tabel 2. Pemetaan jumlah sampel responden

Sumber: Hasil analisis

5.2 Teknik analisa data

Analisis deskriptif statistik dilakukan untuk melihat respon pemahaman pilar modernisasi irigasi. Adapun teknik analisis data selanjutnya adalah dengan Analytical Hierarchi Process (AHP) dan Expert Choice untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan pilar modernisasi irigasi. Hirarki masalah disusun untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam system, sebagian besar masalah menjadi sulit untuk diselesaikan karena proses pemecahannya dilakukan tanpa memandang masalah sebagai suatu sistem dengan suatu struktur tertentu (Ishizaka dan Labib, 2009).

Berikut gambaran struktur hirarki dalam penentuan masalah prioritas penerapan pilar modernisasi irigasi yang tersaji sebagai berikut.

Gambar 2. Struktur hierarki AHP untuk masalah penentuan prioritas penerapan

Daftar kuesioner penggalian informasi dan pemahaman responden terhadap pilar modernisasi irigasi tersaji dalam tabel pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 3.Daftar pertanyaan penggalian informasi pemahaman pilar modernisasi irigasi kepada responden petugas OP dan petani P3A (1, 2, 3, 4, 5)

Bagaimana keandalan air yang diterima d petakan sawah?

3. Bagaimana keadilan pengiriman air yang diterima di petakan sawah?

Berapa jumlah bidang/petakan dari pintu pembagi akhir?

5. Apakah ada pengukuran volume air di pintu pembagi akhir?

6. Bagaimana keandalan air dari pintu pembagi hilir?

7. Bagaimana keadilan pengiriman air dari pintu pembagi hilir?

8. Sejauh mana KETAATAN dari Operator Irigasi untuk TIDAK mengirim air ketika tidak diperbolehkan, atau lebih besar dari ketentuan yang diperbolehkan?

9. Apakah selama ini pernah ada pencurian alat dan bagian dari bangunan irigasi? (1)

Pilar Sistem Pengelolaan Irigasi

• 1. Berapa jumlah bidang/petakan dari pintu pembagi akhir?
• 2. Bagaimana fleksibilitas air dari pintu pembagi hilir?
• 3. Berapa gaji relatif operator (Rupiah)?
• 4. Apakah P3A di daerah irigasi Barugbug handal dalam penegakan aturan pembagian air yang telah disepakati?
• 5. Seberapa kuat kedudukan hukum lembaga P3A di daerah irigasi Barugbug?
• 6. Bagaimana kecukupan anggaran untuk modernisasi operasi saluran?
• 7. Apakah P3A di daemh irigasi Barugbug dapat mempengaruhi jadwal pengiriman air sesuai kebutuhan yang diminta petani?
• 8. Seberapa kuat kemampuan keuangan dari P3A di daerah irigasi Barugbug? dan apakah ada juran P3A?
• 9. Apakah ada pengukuran volume air di pintu pembagi akhir? (2)

Pilar Prasarana Irigasi

• 1. Berapa waktu perjalanan dari kantor pengamat ke titik paling jauh sepanjang saluran (untuk mobilisasi orang dan peralatan OP)?
• 2. Bagaimana efektivitas prosedur pengiriman air berdasarkan jumlah air yang diminta?
• 3. Bagaimana keandalan air yang diterima di petakan sawah?
• 4. Bagaimana keadilan pengiriman air yang diterima di petakan sawah?
• 5. Berapa jumlah bidang/petakan dari pintu pembagi akhir?
• 6. Apakah ada pengukuran volume air di pintu pembagi akhir?
• 7. Bagaimana fleksibilitas air dari pintu pembagi hilir?
• 8. Bagaimana keadilan pengiriman air dari pintu pembagi hilir?
• 9. Apakah P3A di Barugbug rutin mengadakan rapat anggota atau berkoordinasi dengan Pengamat/Juru Pengairan?

(3)

Pilar Lembaga Pengelola Irigasi

• 1. Seberapa sering operator berkomunikasi dengan (juru/pengamat) atau atasan mereka?
• 2. Seberapa sering operator berkomunikasi dengan tingkat yang lebih rendah atau sesame operator?
• 3. Berapa persen dari biaya OP dikumpulkan sebagai layanan biaya air dari pengguna air (P3A??
• 4. Apakah P3A di daerah irigasi Barugbug dapat mempengaruhi jadwal pengiriman air sesuai kebutuhan yang diminta petani?
• 5. Apakah P3A di daerah irigasi Barugbug handal dalam penegakan aturan pembagian air yang telah disepakati?
• 6. Seberapa kuat kedudukan hukum lembaga P3A di daerah irigasi Barugbug?
• 7. Seberapa kuat kemampuan keuangan dari P3A di daerah irigasi Barugbug? dan apakah ada iuran P3A?
• 8. Apakah P3A di Barugbug rutin mengadakan rapat anggota atau berkoordinasi dengan Pengamat/Juru Pengairan
• 9. Apakah P3A di Barugbug sering terlihat dalam kegiatan penelusuran/pemeriksaan jaringan irigasi?

Pilar Sumber Daya Manusia Pengelola Irigasi

• 1. Apakah ketersediaan staf dan peralatan OP akan mampu mempertahankan fungsi saluran?
• 2. Seberapa sering pimpinan (atasan langsung) mengunjungi saluran irigasi dan berbicara dengan operator?
• 3. Sejauh mana KETAATAN dari Operator Irigasi untuk TIDAK mengirim air ketika tidak diperbolehkan, atau lebih besar dari ketentuan yang diperbolehkan?
• 4. Seberapa sering pelatihan operator dan manajer menegah (Pengamat dan Juru) diberikan?
• 5. Bagaimana dengan ketersediaan karyawan/ operator dengan kerja secara tertulis?
• 6. Seberapa kuat karyawan/operator didorong untuk membuat keputusan?
• 7. Bagaimana kewenangan manajemen untuk memberhentikan karyawan karena berbagai sebab?
• 8. Apakah ada penghargaan bagi karyawan terbaik?
• 9. Berapa gaji relatif operator (Rupiah)?

(5)

Tabel 4. Gabungan data ordinal jawaban kuesioner responden petugas OP

Sumber: Hasil analisa

Tabel 5. Gabungan data ordinal jawaban kuesioner untuk responden petani P3A

Sumber: Hasil analisa

Dilakukan analisis deskriptif statistika dengan bantuan software SPSS.20 untuk melihat pemahaman dari kelompok responden, prosentase pemahaman diperoleh dengan membandingkan rata-rata nilai pada tiap pilar dengan nilai maksimal (Sugiyono, 2010) dari tiap pilar sebagaimana tersaji pada grafik berikut :

Gambar 3. Perbandingan respon pemahaman penunjang pilar modernisasi irigasi antara petugas OP/Operator dengan petani P3A

Respon pemahaman dari petugas OP lebih baik dibandingkan dengan respon pemahaman dari petani P3A kecuali pada pilar penguatan lembaga pengelola irigasi, hal ini wajar karena petugas OP merupakan operator yang memang secara tugas dan fungsi harus bisa merealisasikan unsur dari pilar modernisasi irigasi tetapi untuk suatu pencapaian konsep modernisasi irigasi yang salahsatu tuntutannya adalah pengelolaan irigasi partisipatif dari petani, tentunya unsur pilar modernisasi harus bisa diimbangi oleh pemahaman dari petani itu sendiri.

Tabel 6. Daftar pertanyaan penggalian informasi pemahaman konsep modernisasi irigasi dari responden institusi pengelola irigasi

• 2. Apakah Saudara mengetahui tentang rencana penerapan modernisasi irigasi di Daerah Irigasi Barugbug Kab. Karawang dan Kab. Subang?
• 3. Menurut Saudara bagaimana kondisi pengelolaan irigasi di DI Barugbug saat ini?
• 4. Apakah Koordinasi antar instansi pengelola DI Barugbug sudah berjalan baik?
• 5. Seberapa sering rapat koordinasi antar instansi pengelola (BBWS, TPOP, PJT II dan Dinas Kab/ Kota) DI Barugbug berjalan?
• 6. Menurut Saudara bagaimana dengan kondisi infrastruktur DI Barugbug saat ini dalam upaya memenuhi pelayanan irigasi?
• 7. Menurut Saudara bagaimana dengan kondisi ketersediaan air irigasi di Barugbug dalam upaya memenuhi pelayanan irigasi?
• 8. Menurut Saudara bagaimana dengan kelembagaan pengelola irigasi (P3A/GP3A, Komisi Irigasi Kab/ Kota di DI Brugbug saat ini?
• 9. Menurut Saudara, bagaimana dengan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola irigasi Barugbug di tingkat lapangan saat ini?
• 10. Dari aspek pembiayaan dan anggaran, apakah biaya OP DI Barugbug saat ini sudah sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP)?
• 11. Apakah ada anggaran khusus dari instansi pengelola (BBWS, Dinas PSDA, PJT II, Dinas Kab/Kota) untuk melaksanakan penerapan Modernisasi Irigasi di Barugbug?
• 12. Menurut Saudara, apakah DI Barugbug masih dapat diandalkan sebagai daerah irigasi yang dapat menopang ketahanan pangan?
• 13. Apakah penerapan kebijakan irigasi saat ini di Barugbug mengalami hambatan antar instansi?
• 14. Menurut Saudara, penerapan modernisasi irigasi di Barugbug harus dilegalkan dalam produk kebijakan apa?

Tabel 7. Gabungan data ordinal jawaban responden institusi pengelola irigasi Barugbug

Sumber: Hasil analisa

Dilakukan analisis deskriptif statistika dengan bantuan software SPSS.20 untuk melihat respon pemahaman dari BBWS Citarum, SKPD TPOP dan PJT II, prosentase diperoleh dengan membandingkan rata-rata nilai pada tiap institusi dengan nilai maksimalnya (Sugiyono, 2010) sebagaimana tersaji pada gambar berikut :

Gambar 4. Perbandingan respon pemahaman institusi pengelola irigasi Barugbug

Dari gambar diatas dapat dilihat respon pemahaman modernisasi irigasi dari ketiga institusi pengelola irigasi Barugbug masih rendah diangka 60an persen, tentunya nilai pemahaman ini harus ditingkatkan diketiga institusi ini karena secara hukum dan kebijakan ketiga institusi ini yang paling bertanggung jawab dalam mengelola irigasi Barubug sebagai amanat produk konstitusi yang melekat kepada ketiganya.

Selanjutnya dari respon pemahaman pada masingmasing responden dilakukan pembobotan skala Saaty dengan nilai pembobotan berbanding terbalik dengan prosentase pemahaman responden tersaji sebagai berikut:

Tabel 8. Pembobotan skala Saaty responden petugas/Operator OP

Sumber: Hasil analisis

Tabel 9. Pembobotan skala Saaty responden petani P3A

Sumber: Hasil analisis

Pada responden institusi manajerial pengelola irigasi Barugbug dilakukan pooling terhadap prioritas penerapan pilar modernisasi di Barugbug dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut :

Tabel 10. Daftar pertanyaan pooling prioritas pilar modernisasi

Mohon diurutkan (ranking 1 s/d 5) prioritas mana yang akan didahulukan dalam penerapan Pilar Modernisasi Irigasi di Barugbug ?

Keandalan Ketersediaan Air Irigasi

Perbaikan Prasarana Irigasi

Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Irigasi

Penguatan Institusi Pengelola Irigasi

Pemberdayaan SDM Pengelola Irigasi

Tabel 11. Hasil pooling pilar modernisasi irigasi dan pembobotan skala saaty

Sumber: Hasil Analisis

Dari data pembobotan kelompok responden dilakukan Analytical Hierarchy Process (AHP) terhadap pilar Modernisasi Irigasi dengan bantuan software Expert Choice didapatkan grafik sebagai berikut:

Gambar 5. Grafik performance prioritas pilar modernisasi irigasi

Dari grafik di atas dapat dilihat secara keseluruhan urutan prioritas dalam penerapan pilar modernisasi irigasi di Barugbug adalah dimulai dengan Pilar Ketersediaan Air Irigasi, Pilar Sumber Daya Manusia Pengelola Irigasi, Pilar Prasarana Irigasi, Pilar Sistem Pengelolaan Irigasi dan yang terakhir adalah Pilar Penguatan Lembaga/Institusi Pengelola Irigasi.

Bobot prosentase peran kriteria utama dari setiap pilar modernisasi dari kelompok petugas OP, Petani P3A dan Instansi Manajerial ditunjukkan pada gambar grafik dinamic sebagai berikut:

Gambar 6. Grafik dinamic penerapan pilar modernisasi pada kriteria utama

Masing-masing kriteria utama (kelompok responden) memiliki porsi peran dan tugas dalam setiap penerapan pilar modernisasi berdasarkan urutan yang dihasilkan pada grafik performance. Pada pilar ketersediaan air dari survey menunjukkan bahwa peran serta institusi manajerial harus bisa berperan lebih karena ini menyangkut aturan dalam hal pemberian air untuk terwujudnya keadilan pembagian air yang dapat dirasakan oleh petani, dominasi berikutnya adalah operator yang melaksanakan kegiatan operasi di lapangan dan terakhir adalah petani sendiri yang menerima manfaat pelayanan irigasi untuk bisa berperan aktif dalam menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan kegiatan pertanian. Pada perwujudan pilar SDM pengelola irigasi, peran institusi mendominasi yang berarti bahwa pembinaan dan pemberdayaan kepada petugas dan petani untuk mewujudkan irigasi partisipatif menjadi tanggung jawab dari institusi manajerial pengelola, maka BBWS Citarum, SKPD TPOP dan PJT II memiliki tanggungiawab yang sama untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan SDM pengelola irigasi Barugbug. Pada perwujudan pilar prasarana dan sarana irigasi, dominasi institusi manajerial pengelola lebih ditekankan dalam hal pendanaan untuk melakukan rehabilitasi maupun kegiatan Operasi dan Pemeliharaan karena institusi yang bersangkutan yang memiliki aset prasarana irigasi, adapun dominasi petani yang berikutnya yang besar dalam rangka mewujudkan pengelolaan partisipatif petani, sehingga sosialisasi OP, rehabilitasi oleh BBWS dan SKPD TPOP serta sosialisasi pengelolaan oleh PJT II akan menimbulkan rasa memiliki dan kepedulian petani dalam menjaga aset pembangunan irigasi

6. Kesimpulan

Analitycal Hierarchy Process (AHP) serta analisis sensitivitas berdasarkan pemahaman dari kriteria utama (Petugas OP, Petani P3A dan Instansi Pengelola) dilakukan untuk mendapatkan urutan prioritas penerapan pilar modernisasi irigasi di Barugbug, didapatkan urutan prioritas adalah sebagai berikut:

• 1. Pilar Ketersediaan Air Irigasi
• 2. Pilar SDM Pengelola Irigasi
• 3. Pilar Prasarana Irigasi
• 4. Pilar Sistem Pengelolaan Irigasi
• 5. Pilar Penguatan Lembaga Pengelola Irigasi

7. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih saya sampaikan kepada Program Magister PSDA-ITB atas kesempatan melakukan kajian tentang analisis penunjang pilar modernisasi irigasi di daerah irigasi Barugbug, Jawa Barat dan kepada Bapak-bapak petugas OP dan petani P3A atas kesediaannya membantu penulis dalam memperoleh data lapangan, serta kepada instansi terkait (BBWS Citarum, SKPD TPOP Dinas PSDA Jawa Barat dan PJT II) terimakasih atas kerjasamanya.