INFO ARTIKEL
Kata kunci:
E-Government, Perencanaan Pembangunan, VOSViewer
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kajian yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan e-government. Sehingga, peneliti secara khusus menganalisis penelitianpenelitian tentang perencanaan pembangunan e-government untuk memetakan topic dominan yang paling sering dikaji terdahulu. Metode dalam penelitian ini adalah literatur review yang bersumber dari penelitian terdahulu dari tahun 2011 hingga 2021. Artikel-artikel diunduh dari database terindeks scopus dengan menggunakan kata kunci pencarian E-Government Development Planning. Sumber kajian berasal dari 50 artikel dengan memilah sehingga menghasilkan empat kluster dominan. Hasil penelitian menemukan bahwa kluster 1) topic dominan adalah application, kluster 2) topic dominan adalah collaborative, kluster 3) dengan topic dominan communication dan Kluster 4) dengan topic dominan adalah framework. Studi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan e-government diseluruh dunia. Keterbatasan penelitian ini adalah dengan artikel yang dikemukakan berbeda dengan kondisi yang ada di setiap negara sehingga perlu adanya pemahaman yang kritis mengenai sistem pemerintahan. Sehingga penelitian berikutnya perlu memahami pokok-pokok topik yang sesuai dengan judul serta fokus pada penelitian dengan menyesuaikan pada halhal baru yang hendak dicari dan dapat disesuaikan dengan judul yang di angkat.
Pendahuluan
Pada awal abad ke-21 tuntutan akan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan Good Governance. Pengembangan E-Government merupakan alternative yang strategis dalam rangka mengkomunikasikan informasi secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Konsep E-Government yang diimplementasikan oleh pemerintah perlu untuk merencanakan penyediaan layanan dengan cara baru agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik (Chan, Hackney, Pan, & Chou, 2011). Sebagian besar negara, bergantung pada kualitas dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dengan dukungan jaringan sistem informasi yang kompleks. Sehingga, kelancaran fungsi mekanisme administrative dalam mendukung pengembangan dan pengimplementasian kebijakan publik dapat berjalan dengan maksimal.
Proses implementasi ditentukan oleh sistem secara praktis menyentuh pada kebijakan negara sehingga menembus hampir seluruh konteks yang terlibat. sehingga memberikan pengaruh pada perkembangan inovasi dalam administrasi publik. Saat ini, diberbagai belahan dunia, negara-negara telah mengembangkan konsep e-governemnt dalam menjalankan aktivitas pemerintahan karena dianggap lebih efektif dari pada dengan menggunakan cara-cara tardisional. Lembaga dan kantor pemerintah telah dilengkapi dengan sistem informasi sehingga berdampak sangat luas terhadap masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital yang berubah dengan cepat, mendorong negara untuk membangun sistem komunikasi dan siklus umpan balik yang kompleks dengan warga negara menggunakan. (Sharma & Panigrahi, 2015). Namun, dunia digital pemerintah dan warga negara tetap relatif terpisah satu sama lain. Di era komputasi awal, data besar dan media sosial, terdapat pembentukan model pemerintahan digital di mana teknologi menempati posisi sentral dalam pemanfaatannya sebagai administrasi publik dan membawa budaya organisasi yang terbentuk di luar lingkup pemerintahan pada pengaruh teknologi informasi dan internet secara massif dan konsisten di seluruh sektor.
Sebagai bagian dari upaya global untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, maka pelayanan public yang efektif menjadi sarana pendukung untuk mempermudah kinerja pemerintah. Perkembangan konsep e-government dalam memaksimalkan pelayanan publik adalah bidang penelitian yang luas dan berkembang dan dikaji oleh berbagai peneliti terdahulu dengan menggunakan kacamata e-government sebagai sudut pandang baru dalam mengurai situasi sosial yang dihadapi. Namun, peningkatan perhatian yang ditujukan pada layanan elektronik publik hanya menangkap sebagian dari variasi ekstrim aspek dan implikasi dari penyebaran teknologi informasi dan komunikasi di semua tingkat administrasi publik (Arduini & Zanfei, 2014). Tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan berpengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan tentang E-Government juga menyarankan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat digunakan untuk meninggkatkan kinerja dan memaksimalkan utilitas publik agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan (Reggi & Scicchitano, 2014).
Pemanfaatn teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah memiliki beberapa tujuan – tujuan penting selain memberika kemudahan mbagi masyarakat untuk mengakses sumber kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan pelayan publik, sistem ini dirancang untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau maladministrasi. Sistem konvesional kemudian akan diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era perkembangan teknologi yang massif saat ini.
Berdasarkan studi kasus mendalam tentang pemanfaatan e-government menunjukkann bahwa e-government memaksimalkan kinerja pemerintah berkiatan dengan pelayanan publik. Secara khusus dengan menunjukkan bahwa E-Government memiliki potensi untuk merencanakan, dan mempromosikan, keberlanjutan dan meningkatkan pembangunan kinerja pemerintah (Bernhard & Wihlborg, 2015)there are growing numbers of local contact centres (CCs. E-Government dapat mendukung pengurangan masalah, meningkatkan kualitas kelembagaan dan mendorong urbanisasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena keterbukaan informasi publik dapat
terlaksana secara lebih transparan. (Akingbade, Navarra, Zevenbergen, & Georgiadou, 2012)the Federal Capital Territory (FCT. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari, memahami dan mengidentifikasi beberapa faktor penting untuk implementasi e-government. Dalam pemanfaatan e-government, sistem ini memberikan kegunaan pada pelayanan public dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah baik dari sisi kebijakan dan kemanfaatannya untuk publik (Seetharaman, Srejayashree, Marthandan, & Balasubramaniam, 2011).
Dalam konteks Ilmu Politik, penerapan e-government dalam bidang pelayan public meningkatkan efektivitas kinerja karena lebih mudah diikuti oleh masyarakat yang telah melek akan teknologi. Efektivitas tersebut seperti yang diterapkan oleh pemererintah Tiongkok dengan adanya manajemen pemerintah yang baik dalam lembaga pemerintah. Fitur-fitur yang semakin terfragmentasi muncul dalam nilai-nilai administratif Tiongkok, operasi sumber daya publik, struktur organisasi publik, dan penyediaan layanan publik di era pasca-industri, yang memengaruhi perencanaan dan implementasi E-Government (Gao, Song, & Zhu, 2013)
Meskipun sebagian besar literatur memasukkan hambatan atau tindakan terhadap E-Government China, hampir tidak ada penelitian yang dapat ditemukan yang berfokus pada identifikasi dan inovasi teoritis cara menangani masalah. Sebuah keberhasilan dari pelaksanaan atau impelementasi kebijakan ditentukan oleh seberapa baiknya tingkat kualitas sumber daya yang ada dan sejauh mana sumber daya tersebut dapat mengoptimalkan dan memenuhi kebutuhan dari kebijakan yang ada. Mekanisme dalam implementasi sebuah kebijakan atau program biasanya sudah terdapat standard operating prosedures atau yang sering kita kenal dengan standar operasional prosedur (Mishra & Mishra, 2013).
Penelitiaan berkiatan dengan pemanfaatan e-government dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah mengalami perkembangan setiap tahunnya. Oleh karena itu, setiap periode memiliki dominasi topik tersendiri. Seringkali yang ditemui adalah pembahasan perihal e-government di tiap negara memiliki spresifikasi yang berbeda karena keunikan permasalahan yang dihadapi di tiap-tiap wilayah tersebut. Ruang lingkup kajian tentang e-government secara umum memiliki perkembangan yang sangat signifikan sekaligus didukung oleh perubahan zaman yang sedemikian cepat sehingga masyarakat seluruh dunia terdorong untuk melek teknologi.
Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis topik-topik yang dominan di bahas perihal kajian tentang e-government ini yang diklasifikasi menggunakan media VosViewer. Pemanfaatan VosViewer untuk memetakan topic-topik yang selama ini dibahas akan menjadi sebuah kajian yang penting untuk mengetahui sekiranya topic-topik apa saja yang paling sering dikaji berkaitan dengan ruang lingkup e-government.
Metode
Penelitian ini merupakan jenis kajian literature review dengan sumber utama diambil dari database scopus. Scopus merupakan salah satu database jurnal peer review dengan ruang lingkup kajian yang lengkap. Kelengkapan tersebut yang memungkin scopus menjadi sumber informasi bagi siapapun terlebih khusus para akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai artikel ilmiah yang membahas terkait perencanaan pembangunan E-Government yang telah dipublikasikan di jurnal internasional yang akan dijelaskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu: (1) Bagaimana hubungan dan klasterisasi tema dalam kajian pembangunan berkelanjutan melalui E-Government Development Planning? (2) Apa saja tema dominan dalam kajian pembangunan berkelanjutan melalui E-Government Development Planning? (3) Apa saja topik yang berkaitan dengan kajian pembangunan berkelanjutan melalui E-Government Development Planning? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijelaskan berdasarkan topik kajian, kerangka kerja, dan temuan penelitian sebelumnya yang terindkes dalam database scopus.
Artikel ini diunduh pada 16 April 2021 melalui beberapa tahap. Tahapan pertama dengan mengidentifikasi artikel, artikel tersebut diambil dari publikasi berbagai penerbit dengan menggunakan database scopus. Kemudian, peneliti memasukkan kata kunci "E-Government Development Planning"
dan diberikan pembatasan tahun terbit hanya untuk sepuluh tahun terakhir atau sama dengan mulai tahun 2011 hingga tahun 2021. Pencarian tersebut menghasilkan 110 artikel dan diseleksi menjadi 50 artikel saja agar lebih secara detail memetakan tema yang akan dianalisis oleh peneliti. Angka tersebut didapat dari jumlah file berbentuk (.ris) yang di export ke dalam software mendeley. Selanjutnya VOSviewer digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis dalam bentuk pemetaan tema dari hasil pencarian berdasarkan kata kunci "E-Government Development Planning". Frekuensi kata kunci dapat disesuaikan sesuai keinginan dan kata kunci yang kurang relevan dapat dihapus. Software VOSviewer juga dapat digunakan untuk melakukan penggalian data, pemetaan, dan pengelompokan artikel yang diambil dari sumber database.
Hasil dan Pembahasan
Hubungan dan Klasterisasi Tema Dalam Kajian Pembangunan Berkelanjutan Melalui E-Government Development Planning
Hasil analisis pemetaan tema dari kata kunci ini menjadi dasar pemetaan Cooccurrence terhadap istilah-istilah yang penting atau unik yang terdapat dalam artikel tertentu. Pemetaan merupakan sebuah proses yang memungkinkan seseorang mengenali elemen pengetahuan serta konfigurasi, dinamika, ketergantungan timbal-balik, dan interaksinya. Pada bagian ini, dijelaskan dalam beberapa visualisasi terkait dengan tema penelitian ini, dan 50 di antaranya diidentifikasi dalam 110 artikel database schopus. Selanjutnya, hasil review menggunakan VOSviewer mengungkapkan bahwa terdapat empat klaster (lihat tabel 1). Gambar 1 menunjukkan nama-nama konsep yang diturunkan dari tampilan kepadatan klaster. Selanjutnya kode warna yang ada, digunakan untuk melihat daftar konsep yang menonjol dari masingmasing klaster. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin tema yang sering dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan memungkinkan untuk digunakan dalam penelitiaan selanjutnya. Gambar 1, terlihat kepadatan klaster yang dibedakan oleh warna yang berbeda dari setiap klaster.
Gambar 1 Visualisasi Network Pemetaan Dan Pengklasteran Dari 50 Artikel Yang Telah Terindentifikasi
Identifikasi dalam bentuk pemetaan pada Gambar 1 dapat membantu peneliti khususnya yang baru memulai penelitiaannya dari awal. Ketika menemukan topik yang menarik di bidang e-government, maka akan dengan mudah menemukan topik apa saja yang paling banyak dibahas dengan membaca
kajian sesuai dengan tema dominan yang telah dipetakan dalam studi ini. Dari Gambar 1 menujukkan bahwa dari hasil pemetaan tersebut terbagi menjadi 4 kluster sebagai berikut.
Tabel I Pengklasteran Tema
| Klaster | Nama Konsep | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aplication, Communication Technology, E Governace, E Government Service, Governance, Information System, Organization, Public Service, Stakeholder, Design E Government, Administration, Collaboration, Complexity, Conceptual Framework, Further Research, Governance, Innovation, Local Authority, Organization, Policy Maker, Science, Scope, Smart City, And Technology. | 24 |
| 2 | Collaboration, E Government Development, Design Methodology Application, Opportunity, Resource, Strategic Planning, Sustainable Development, Web, Implementation, Importance, Interest, Intervention, Organization, Program | 14 |
| 3 | Communication, Bussines, Information Technology, Internet, Public Administration, Public Sector, Quality | |
| 4 | Framework, E-Government Initiative, E-Government Planning, Electronic Government, Organization | 5 |
Dalam menggambarkan Klaster 1 topik terkait application paling banyak dibahas. Hal tersebut terlihat dari Gambar 1, aplication berwarna merah dengan ukuran yang lebih dominan dari pada ukuran warna merah lainnya. Oleh karena itu, artikel yang relevan terkait dengan hal tersebut seperti yang ditulis pada (Zulkifli et al., 2015) dengan judul The Importance Of Malaysian Land Administration Domain Model Country Profile In Land Policy. Ada tiga temuan dalam meningkatkan sistem administrasi pertanahan menuju layanan e-Government berdasarkan jaminan pemerintah atas ketidaklayakan hak atas tanah pribadi; integrasi informasi untuk tata kelola administrasi pertanahan yang baik; pencatatan yang sistematis dan akurat untuk keperluan perpajakan tanah sebagai sumber penerimaan negara yang penting. Argumen-argumen tersebut dengan jelas menunjukkan perlunya Land Administration Domain Model (LADM). LADM adalah standar internasional untuk keperluan administrasi pertanahan. Malaysia tidak memiliki model standar untuk administrasi pertanahan. Standarisasi penyelenggaraan pertanahan dalam suatu negara harus memenuhi standar internasional, hal ini akan mempercepat transaksi pertanahan antar entitas internasional. Kajian mencoba untuk menguraikan kebijakan pertanahan di negara Malaysia dalam kaitannya dengan kerangka kebijakan pertanahan nasional dengan memanfaatkan standar LADM sebagai model referensi untuk administrasi pertanahan Malaysia.
Klaster 2 Collaboration adalah topic yang dominan seperti yang dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) dengan judul An Integrative Framework For Collaborative Governance. Artikel ini memadukan dan memperluas rangkaian kerangka kerja konseptual, temuan penelitian, dan pengetahuan berbasis praktik ke dalam kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif. Kerangka kerja tersebut menetapkan serangkaian dimensi yang mencakup konteks sistem yang lebih besar.
Rezim tata kelola kolaboratif dan dinamika serta tindakan kolaboratif internal yang dapat menghasilkan dampak dan adaptasi di seluruh sistem. Kerangka tersebut memberikan peta konseptual yang luas untuk menempatkan dan mengeksplorasi komponen sistem tata kelola lintas batas yang berkisar dari kerja sama antar pemerintah berbasis kebijakan atau program hingga kolaborasi regional berbasis tempat dengan pemangku kepentingan nonpemerintah hingga kemitraan publik-swasta. Kerangka kerja ini mengintegrasikan pengetahuan tentang insentif dan hambatan individu untuk tindakan pengumpulan, pembelajaran sosial kolaboratif dan proses resolusi konflik, dan pengaturan kelembagaan untuk kolaborasi lintas batas. Ini disajikan sebagai kerangka umum yang dapat diterapkan untuk analisis pada skala yang berbeda, dalam arena kebijakan yang berbeda, dan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda.
Selain hal itu dalam klaster 2 ini terdapat juga tema yang mengkaji secara mendalam dari tema E-Government Development Planning ini juga seperti yang dijelaskan oleh Imran & Gregor (2010) in common with many least developed countries, has been struggling to fnd a workable strategy to adopt information and communication technology (ICT dengan judul Uncovering the hidden issues in e-government adoption in a least developed country: The case of Bangladesh. Kajian tersebut membahas sebuah model proses yang dikembangkan untuk menunjukkan keterkaitan di antara hambatan utama dalam adopsi TIK sektor publik di Bangladesh. Kurangnya pengetahuan dan sikap serta pola pikir yang mengakar dipandang sebagai kontributor utama sehingga mendasari kurangnya kemajuan. Makalah ini memperkenalkan arahan penting untuk perumusan strategi jangka panjang untuk keberhasilan adopsi TIK di sektor publik Bangladesh dan memberikan dasar untuk pengembangan teoritis lebih lanjut.
Tuntutan akan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan kepada publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan Good Governance. Pengembangan E-Government merupakan alternative yang strategis dalam rangka mengkomunikasikan informasi secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Pengembangan E-Government tersebut upaya untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang baik atau good governance dapat diupayakan melalui E-Government. Sebagian besar negara bergantung pada kualitas dan skala kehadiran mereka di dunia digital dan jaringan sistem informasi yang kompleks sehingga memastikan kelancaran fungsi mekanisme administratif dan mendukung pengembangan dan implementasi kebijakan publik. Sistem ini sangat menentukan proses implementasi praktis dari kebijakan negara, menembus hampir seluruh konteks yang terlibat, mereka adalah dasar dari perkembangan inovatif dalam administrasi publik.
Klaster 3 dengan tema dominan communication. Topic comunication dalam gambar 1 memiliki warna biru dan lebih dominan dari warna biru lainnya. Tema terkait comunication yang menjelaskan terkait dengan comunication seperti dalam artikel yang ditulis oleh Zhao, Ahn, & Manoharan (2021)this paper examines the impact of cultural factors on the relationship between e-government development and corruption. The analysis reveals that e-government development have a weak and positive impact on the corruption levels across all countries but varied according to the different cultural factors. Based on the cultural typology of the GLOBE project, the authors found that e-government development was more effective in reducing corruption in countries with certain cultural characteristics. Cultures that put less emphasis on controlling uncertainty shared power more equally among members, valued individualism, and focused more on future development were more favorable to e-government development than others. Finally, they discussed the cultural implications on e-planning. © 2021 IGI Global. All rights reserved.","author":[{"dropping-particle":"","family":"Zhao","given":"H","non-droppingparticle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Ahn","given":"M J","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"M anoharan","given":"A P","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"containertitle":"International Journal of E-Planning Research","id":"ITEM-1","issue":"3","issued":{"date-parts" :[["2021"]]},"language":"English","note":"Export Date: 31 March 2021\n\nReferences: Andersen, T. B., E-Government as an anti-corruption strategy (2009 dengan judul E-Government, Corruption Reduction and the Role of Culture: A Study Based on Panel Data of 57 Countries. Menggunakan kumpulan data panel yang dikumpulkan dari 57 negara selama periode 2003 hingga 2014, kajian tersebut membahas perihal dampak faktor budaya pada hubungan antara pengembangan e-government dan korupsi. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa pengembangan e-government memiliki dampak yang lemah dan positif pada tingkat korupsi di semua negara tetapi bervariasi menurut faktor budaya yang berbeda. Berdasarkan tipologi budaya proyek Globe, penulis menemukan bahwa pengembangan e-government lebih efektif dalam mengurangi korupsi di negara-negara dengan karakteristik budaya tertentu. Budaya yang kurang menekankan pada pengendalian ketidakpastian berbagi kekuasaan yang lebih setara di antara anggota, menghargai individualisme, dan lebih fokus pada pembangunan di masa depan lebih mendukung pengembangan E-Government daripada yang lain. Terakhir, kajian tersebut membahas implikasi budaya pada E-Planning.
Klaster 4 yang berwarna kuning dengan tema dominan Framework. Tulisan yang menjelaskan terkait dengan topik framework seperti artikel yang ditulis oleh Zulkifli et al (2015) dengan judul The Importance Of Malaysian Land Administration Domain Model Country Profile In Land Policy. Kebijakan pertanahan memberikan framework, arah dan kesinambungan keputusan yang diambil untuk fungsi pertanahan dalam pelaksanaan rencana pembangunan nasional dengan melibatkan rencana lokal, negara dan daerah.
Di Malaysia, kebijakan pertanahan diterapkan dalam kerangka yang lebih luas, yang diawasi oleh pemerintah. Beberapa kebijakan pertanahan diimplementasikan berdasarkan National Land Code (NLC). Kode Tanah Nasional, 1965 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1966 untuk mengurus semua masalah pertanahan di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Federal Labuan sementara Sabah dan Sarawak terus menggunakan Ordonansi Tanah Sabah 1930 dan Kode Tanah Sarawak 1958 masing-masing. Tujuan dari NLC adalah untuk memastikan keseragaman kebijakan pertanahan dan hukum pertanahan sehubungan dengan penguasaan tanah, pendaftaran, transfer, pungutan, sewa, hak milik dan kepentingan dan hak atas tanah lainnya. Perkembangan yang pesat dan berbagai kebutuhan untuk mengamankan kepentingan pemilik telah banyak menuntut perlu adanya administrasi pertanahan yang valid. Sistem kadaster tiga dimensi (3D) baru diusulkan untuk memenuhi objek kadaster di atas dan di bawah permukaan dan untuk memungkinkan pendaftaran properti nyata yang tidak terbatas pada permukaan tanah.
Pendekatan 3D untuk sistem kadaster dan pendaftaran tanah dapat memberikan cara yang lebih baik untuk mengelola objek kadaster modern. Ada dua organisasi di Semenanjung Malaysia yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem administrasi pertanahan, yaitu, Departemen Survei dan Pemetaan Malaysia (DSMM) dan Kantor Pertanahan Distrik yang masing-masing bertanggung jawab atas survei kadaster dan hak kepemilikan. Kedua organisasi memiliki sistem informasi mereka sendiri yang disebut eLand di Kantor Pertanahan Kabupaten dan e Cadastre di DSMM. Ada tiga argumen untuk lebih meningkatkan sistem administrasi pertanahan menuju layanan E Government dengan jaminan pemerintah atas ketidaklayakan hak atas tanah pribadi, integrasi informasi untuk tata kelola administrasi pertanahan yang baik; pencatatan yang sistematis dan akurat untuk keperluan perpajakan tanah sebagai sumber penerimaan negara yang penting. Argumen-argumen tersebut dengan jelas menunjukkan perlunya Land Administration Domain Model (LADM). LADM adalah standar internasional untuk keperluan administrasi pertanahan. Malaysia tidak memiliki model standar untuk administrasi pertanahan. Standarisasi penyelenggaraan pertanahan dalam suatu negara harus memenuhi standar internasional, hal ini akan mempercepat transaksi pertanahan antar entitas internasional. Makalah ini mencoba untuk menguraikan kebijakan pertanahan Malaysia dalam kaitannya dengan kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional dan standar LADM sebagai model referensi untuk administrasi pertanahan Malaysia.
Topik Yang Berkaitan Dengan Kajian Pembangunan Berkelanjutan Melalui E-Government Development Planning
Berdasarkan hasil pengklasteran di atas selanjutnya terdapat identifikasi pemetaan dan pengklasteran kata kunci sesuai dengan riset E-Government Development Planning. Selanjutnya dilakukan pemetaan artikel berdasarkan tahun terbit. Data yang di dapatkan dari hasil visualisasi overlay menggunakan VOS Viewer dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah trend riset mengenai E-Government Development Planning terus meningkat setiap tahunnya. Pada visualisasi overlay ini, warna node digunakam untuk mempresentasikan sebuah kata kunci dan mengindikasikan tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut.
Semakin gelap warna yang ada pada node, maka semakin lama pula tahun terbit artikel tersebut. Visualisasi overlay yang ada pada gambar 2 di bawah menunjukkan bahwa topik-topik atau kata kunci seperrti E Government Planning, Electronic Government, Information System, Public Service, Resource, Opportunity, Sustainable Development, Framework, Organization, Communication, Web, Design Methodology Approach, E Government Initiative banyak dibahas pada tahun 2013-2015. Sedangkan
topik-topik seperti E Government Development, Business, Internet, E Governace, Strategic Palnning, Aplication banyak dibahas pada tahun 2011-2013. Topik-topik inilah yang menjadi trend riset dalam bidang E-Government Development Planning yang diterbitkan di scopus.
Gambar 2 Topic Dominan
Hasil visualisasi overlay tersebut dapat dilihat bahwa pemetaan kata kunci berdasarkan tahun terbit terbagi menjadi dua, yaitu tahun 2011-2013 dan tahun 2013-2015. Salah satu kata kunci yang dibahas pada tahun 2011 yaitu E Government Development salah satu artikel yang relevan dengan kata kunci E Government Development yaitu artikel yang ditulis oleh Fink (2011) yang berjudul Road Safety 2.0: A Case Of Transforming Government's Approach To Road Safety By Engaging Citizens Through Web 2.0. Temuan dari studi kasus ini adalah pertama, untuk mengetahui sejauh mana web 2.0 dapat menjadi teknologi yang memungkinkan terjalinnya hubungan kuat antara pemerintah dan warganya dalam mengelola keselamatan jalan raya dan kedua untuk menguji upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor WA Road Safety (ORS) dalam membina hubungan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam strategi keselamatan ORS untuk 2008-2020, keterlibatan masyarakat sangat dianjurkan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan rencana keselamatan jalan. Namun, potensi pendekatan web 2.0 dalam mencapainya tidak dikenali. Ini akan melibatkan penggunaan blog dan RSS sebagai strategi pendorong yang sesuai untuk menyampaikan informasi keselamatan jalan kepada publik. Keterlibatan sipil secara online akan memanfaatkan kecerdasan kolektif (kebijaksanaan orang banyak) dan dengan memungkinkan publik memberi keterangan informasi di wikipedia, lapisan nilai dapat ditambahkan sehingga publik menjadi rekan pengembang strategi dan kebijakan keselamatan jalan. Kasus ini mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi ORS agar siap untuk Road Safety 2.0: bagaimana mendapatkan perhatian publik dalam persaingan dengan lembaga pemerintah lainnya, bagaimana menanggapi secara internal keterlibatan warga secara online, dan bagaimana mengelola politik pemerintah (Fink, 2011)
Kemudian pada tahun 2013-2015 terdapat salah satu kata kunci yang dibahas pada tahun 2015 yaitu Electronic Development Salah satu artikel yang relevan dengan kata kunci Electronic Development yaitu artikel yang ditulis oleh (Bernhard & Wihlborg (2015)there are growing numbers of local contact centres (CCs yang berjudul Municipal Contact Centres: A Slower Approach Towards Sustainable Local Development by E-government. Temuannya adalah sebuah kebijakan pemerintah Swedia untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan keberlanjutan. Hal ini berimplikasi pada perencanaan dan pengorganisasian komunitas lokal. Di kotamadya di mana sebagian besar layanan publik disediakan, semakin banyak pusat kontak lokal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga akan informasi dan koordinasi layanan publik. Melokalkan layanan publik dan menggabungkan layanan yang berbeda ke dalam praktik satu atap yang berfokus pada kebutuhan dan tuntutan warga negara individu dan situasi unik mereka. Oleh karena itu, pemerintah kota harus merencanakan penyediaan layanan dengan cara baru untuk memenuhi kebutuhan yang lebih individual yang juga sejalan dengan peningkatan keberlanjutan. Kantor lokal dan layanan lanjutan online, sebagai layanan E-Goverment. E-Goverment dapat dianggap sebagai pemerintahan yang cepat, tetapi artikel ini bertujuan untuk membalikkan kesan pertama yang jelas itu dan membahas bagaimana E-Goverment dapat memperlambat dan membuat layanan lebih lokal, dipersonalisasi, dan berkelanjutan. Secara teoritis kami berangkat dari pemodelan waktu-geografis dari proses lambat yang berimplikasi pada pembangunan yang lebih lambat dan lebih berkelanjutan. Berdasarkan studi kasus mendalam tentang alat untuk meningkatkan keberlanjutan dan lokalisme, dan bahwa mereka memperlambat proses administrasi. Secara khusus menunjukkan bahwa E-Goverment memiliki potensi untuk merencanakan, dan mempromosikan, keberlanjutan pembangunan lokal (Bernhard & Wihlborg, 2015)there are growing numbers of local contact centres (CCs.
Tema Dominan Dalam Kajian Pembangunan Berkelanjutan Melalui E-Government Development Planning
The Cluster density view, merupakan item (label) yang ditandai sama dengan item yang terlihat. Setiap titik item memiliki warna yang tergantung pada kepadatan item pada saat itu. Hal tersebut mengidentifikan bahwa warna titik di peta tergantung pada jumlah item yang terkait dengan item lain. Bagian ini sangat berguna untuk memperoleh gambaran dari struktur umum hasil dari pemetaan terkait E-Government Development Planning dengan memperhatikan bagian item yang dianggap penting untuk dianalisis. Melalui lembar kerja ini, kita dapat menafsirkan keywords yang paling banyak digunakan dalam suatu publikasi. Hasil dari pemetaan terkait E-Government Development Planning dapat dilihat pada Gambar 3. berikut.
Gambar 3 Pemetaan Dominan Hasil Penelitian Terdahulu Berdasarkan Tema Dominan
Jika dilihat dari gambar 3 diatas tampak jelas bahwa kata kunci yang lebih dominan yaitu (1) E-Government Development (2) Framework (3) Internet (4) Aplication. Keempat kata kunci yang dominan tersebut memang seringkali digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu karena keempat kata kunci tersebut sangat erat kaitannya dengan topik pembahasan E Government Development Planning. Kata kunci seperti E Government Development dan Aplication merupakan kata kunci yang berkaitan dengan aspek yang digunakan untuk menerapkan E Government Development Planning. Sedangkan kata kunci Framework dan Internet ini berkaitan dengan salah satu strategi dalam mewujudkan E Government.
Kaitan dan Klaster Penulis dalam Kajian Pembangunan Berkelanjutan melalui E-Government Development Planning
Identifikasi dalam gambar 4 menunjukkan beberapa author yang telah melakukan penelitian terdahulu dengan topik bahasan yang relevan sesuai dengan riset peneliti yaitu tentang E Government Development Planning. Dari hasil visualisasi network pada gambar 4 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 klaster yang terdiri dari 8 author. Klaster berwarna merah author yang ada di dalam masing-masing klaster secara rinci dapat dilihat pada tabel II.
Gambar 4 Visualisasi Network author terkait dengan penelitian terdahulu
Tabel II Pengklasteran Author
| Klaster | Nama Author | Total |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Rahaman, Tan, Looi, Zulkifli, Teng, Vann Oosterom, Chan, Jamil | 6 |
Gambar 5 Visualisasi Density Pemetaan dan Pengklasteran berdasarkan author dominan
Pada klaster ini dapat dilihat bahwa seluruh author pernah menerbitkan artikel bersama dan dominan. Dengan salah satu artikel yang di tulis oleh Zulkifli, Abdul Rahman dan Van Oosterom yang berjudul The Importance Of Malaysian Land Administration Domain Model Country Profile In Land Policy. Hasil penelitian temuan nya adalah dengan adanya peningkatkan sistem administrasi pertanahan menuju layanan E Government dengan jaminan pemerintah atas ketidaklayakan hak atas tanah pribadi, integrasi informasi untuk tata kelola administrasi pertanahan yang baik, pencatatan yang sistematis dan akurat untuk keperluan perpajakan tanah sebagai sumber penerimaan negara yang penting. Argumenargumen tersebut dengan jelas menunjukkan perlunya Land Administration Domain Model (LADM). LADM adalah standar internasional untuk keperluan administrasi pertanahan. Malaysia tidak memiliki model standar untuk administrasi pertanahan. Standarisasi penyelenggaraan pertanahan dalam suatu negara harus memenuhi standar internasional, hal ini akan mempercepat transaksi pertanahan antar entitas internasional. Makalah ini mencoba untuk menguraikan kebijakan pertanahan Malaysia dalam kaitannya dengan kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional dan standar LADM sebagai model referensi untuk administrasi pertanahan Malaysia. (Zulkifli et al., 2015)
Simpulan
Konsep E-Government menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan penyampaian layanan publik. Studi tersebut menyimpulkan bahwa lembaga sektor publik dapat melengkapi bentuk teknik pelatihan tradisional dengan alat penilaian online dan materi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dan penegakan kriteria pelayanan dalam sebuah negara. Dalam menguraikannya menggunakan metode penelitian Literatur Review tentang perencanaan pembanguanan E-Goverment yang diterbitkan antara 2011 hingga 2021 di unduh dari database terindeks Scopus dengan menggunakan kata kunci E-Government Development Planning. Dengan metode visualisai mengunakan VOSviewer ditemukan dari hasil analisis banyak artikel yang telah diterbitkan dan hubungannya dengan tema penggunaan perangkat elektronik dan internet oleh pemerintah telah mengimplementasikan adanya E Government yang. Terdapat 50 artikel yang diterbitkan dalam jurnal per-review sejak 2011-2021 dan terbagi menjadi 4 klaster dengan keterkaitan tema dominan yang sering dibahas oleh penulis dengan menyimpulkan bahwa butuh strategi dan pendekatan budaya pada masing-masing negara dalam membangun infrastruktur, portal online, dan sumber daya manusia. Studi ini memiliki implikasi yang signifikan untuk mempromosikan keberlanjutan dalam praktik E-Government dalam konteks negara diseluruh dunia.
Yang perlu dicatat bahwa pengenalan model pemerintahan digital dalam praktik di banyak negara tidak hanya mencerminkan kebutuhan negara untuk beradaptasi dengan lingkungan digital yang berubah dengan cepat, tetapi juga tren jangka panjang peningkatan keterbukaan digital di kinerja lembaga pemerintah dan mekanisme peningkatan kualitas pelayanan publik yang disediakan dalam harapan tumbuh masyarakat. Memfasilitasi solusi untuk masalah ini, model pemerintahan digital mendapatkan dukungan politik di antara banyak politisi dan pejabat pemerintah, karena memungkinkan penguatan kedaulatan digital negara di tingkat informasi dan teknologi baru dan berkontribusi pada stabilitas sosialpolitik masyarakat.
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber jurnal yang sesuai dengan judul yang diangkat sehingga perlu adanya penemuan hal-hal baru untuk mengungkapkan permasalahan dalam proses perencanaan pemssbangunan E-Government, selain itu keterbatasan yang ditemukan perbedaan negara yang memiliki pandangan tersendiri terhadap pembangunan E Government berbeda dengan keanekaragaman serta sifat masyakatnya sehingga dalam peroses pembangunan E-Government perlu mengakomodasi kepentingan serta tidak menganggu ekologi dan kebiasaan masyakat sekitar. Selain itu proses perencanaan pembangunan berkelanjutan juga masih kurang akan sosialisasinya dan pengaplikasinaya karena masih banyak negara yang tidak memiliki aturan yang mengikat mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan E-Government.
Daftar Pustaka
- Akingbade, A., Navarra, D., Zevenbergen, J., & Georgiadou, Y. (2012). The impact of electronic land administration on urban housing development: The case study of the Federal Capital Territory of Nigeria. Habitat International, 36(2), 324–332. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.10.008
- Arduini, D., & Zanfei, A. (2014). An overview of scholarly research on public e-services? A metaanalysis of the literature. Telecommunications Policy, 38(5–6), 476–495. https://doi.org/10.1016/j. telpol.2013.10.007
- Bernhard, I., & Wihlborg, E. (2015). Municipal Contact Centres: A Slower Approach Towards Sustainable Local Development by E-government. European Planning Studies, 23(11), 2292–2309. https://doi. org/10.1080/09654313.2014.942599
- Chan, C. M. L., Hackney, R., Pan, S. L., & Chou, T.-C. (2011). Managing e-Government system implementation: A resource enactment perspective. European Journal of Information Systems, 20(5), 529–541. https://doi.org/10.1057/ejis.2011.19
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/ mur011
- Fink, D. (2011). Road safety 2.0: A case of transforming government's approach to road safety by engaging citizens through web 2.0. Journal of Cases on Information Technology, 13(3), 21–38. https://doi.org/10.4018/jcit.2011070102
- Gao, X., Song, Y., & Zhu, X. (2013). Integration and coordination: Advancing China's fragmented e-government to holistic governance. Government Information Quarterly, 30(2), 173–181. https:// doi.org/10.1016/j.giq.2012.12.003
- Imran, A., & Gregor, S. (2010). Uncovering the hidden issues in e-government adoption in a least developed country: The case of Bangladesh. Journal of Global Information Management, 18(2), 30–56. https://doi.org/10.4018/jgim.2010040102
- Mishra, A., & Mishra, D. (2013). Applications of stakeholder theory in information systems and technology . Engineering Economics, 24(3), 254–266. https://doi.org/10.5755/j01.ee.24.3.4618
- Reggi, L., & Scicchitano, S. (2014). Are EU regional digital strategies evidence-based? An analysis of the allocation of 2007-13 structural funds. Telecommunications Policy, 38(5–6), 530–538. https:// doi.org/10.1016/j.telpol.2013.12.007
- Seetharaman, A., Srejayashree, E., Marthandan, G., & Balasubramaniam, P. (2011). Effective governance in e-government. International Journal of Business Excellence, 4(4), 371–384. https://doi. org/10.1504/IJBEX.2011.041057
- Sharma, R., & Panigrahi, P. K. (2015). Developing a roadmap for planning and implementation of interoperability capability in e-government. Transforming Government: People, Process and Policy, 9(4), 426–447. https://doi.org/10.1108/TG-06-2014-0023
- Zhao, H., Ahn, M. J., & Manoharan, A. P. (2021). E-Government, Corruption Reduction and the Role of Culture: A Study Based on Panel Data of 57 Countries. International Journal of E-Planning Research, 10(3), 86–104. https://doi.org/10.4018/IJEPR.20210701.oa6
- Zulkifli, N. A., Abdul Rahman, A., van Oosterom, P., Tan, L. C., Jamil, H., Teng, C. H., … Chan, K. L. (2015). The importance of Malaysian Land Administration Domain Model country profile in land policy. Land Use Policy, 49, 649–659. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.015